Take a fresh look at your lifestyle.

Ahok Kembali Aktif Jadi Gubernur, Muncul 1001 Tanda Tanya

0 9

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sampai saat ini belum memberhentikan sementara Ahok. Keputusan mendagri tersebut dianggap bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan mencederai Indonesia sebagai negara hukum. Saat ini Ahok didakwa Pasal 156 dan 156 a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penodaan agama dengan hukuman penjara lima tahun dan empat tahun. Ia saat ini berstatus terdakwa.

Diaktifkannya kembali Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta dianggap cacat yuridis karena bertentangan dengan Pasal 83 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.
  3. Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Melihat Sejarah

Melihat kebelakang, beberapa kasus yang menimpa kepada kepala daerah dan wakilnya. Hampir semuanya diberhentikan / dinonaktifkan setelah mereka dinyatakan sebagai terdakwa. Mereka dinonaktifkan tidak lama setelah status mereka menjadi terdakwa, tidak harus menunggu pada tuntutan jaksa di persidangan.

“Pemberhentian sementara ini juga bukan kali pertama, tetapi sudah lazim dilakukan sebelumnya, seperti kasus Bupati Bogor, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Banten, Wakil Wali Kota Probolinggo, Bupati Ogan Ilir, Bupati Subang, dan lain-lain,” ucap Jazuli. Sperti dikutip dari kompas.com (13/02).

Oleh karena itu, keputusan pemerintah terhadap kasus tersebut (tidak menonaktifkan Ahok) membuat banyak kalangan bertanya-tanya. Jika keputusan pemerintah dianggap melanggar UUD yang berlaku di negeri ini, siapa lagi yang akan menghargai dan taat pada UUD. ** aml.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.

Catatan Setelah Formulir Komentar