Akar Kekerasan Dalam Rumah Tangga

0 145
dr-ahmad-munir-m-ag
Dr. Ahmad Munir, M.Ag

Akar Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan, paling tidak dalam beberapa tahun belakangan, telah menjadi kosakata paling aktual dan sangat populer di tengah-tengah peradaban global. Ia telah memasuki berbagai wilayah komunitas: politik, ekonomi, sosial, budaya, seni, ideologi, pemikiran keagamaan, bahkan dalam wilayah sosial yang paling eksklusif yang bernama keluarga. Sangat ironis bahwa dalam masyarakat modern yang dibangun di atas prinsip rasionalitas, demokrasi, dan humanisasi, budaya kekerasan justeru menjadi fenomena kehidupan yang tak terpisahkan ini menjadi masalah sosial serius.

Dalam beberapa dekade ini, kita menyaksikan dengan jelas munculnya berbagai peningkatan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan dewasa ini, telah tumbuh pengakuan publik (public recognition) bahwa antara kekerasan seksual (sexual violence) dan kekerasan rumah tangga (domestic violence) adalah dua hal yang sangat berkait berkelindan, dan bahwa pemerkosaan serta bentuk-bentuk lain dari kejahatan seksual telah menjadi sesuatu yang inheren dan ikut menyemarakkan adanya kekerasan dalam rumah tangga tersebut.[1]

Membicarakan masalah kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat KDRT) mengingatkan kita pada gambaran akan istri yang teraniaya atau istri yang terlantar karena tindakan suami yang sewenang-wenang kepada mereka. KDRT pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sehingga masalah ini tercakup sebagai salah satu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan.

KDRT merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Menurut Elli N. Hasbianto, hal ini disebabkan karena beberapa hal, pertama, KDRT memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup dan terjaga ketat privaci-nya karena persoalannya terjadi di dalam keluarga. Kedua, KDRT sering dianggap “wajar” karena diyakini bahwa memperlakukan isteri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga. Ketiga, KDRT terjadi dalam lembaga yang legal, yaitu perkawinan. Kenyataan inilah yang menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap keluh kesah para isteri yang mengalami persoalan KDRT dalam perkawinannya. Akibatnya, mereka memendam persoalan itu sendirian, tidak tahu bagaimana menyelesaikannya, dan semakin yakin pada anggapan yang keliru bahwa suami berhak mengontrol isterinya.[2]

Untuk memahami realitas KDRT sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan diperlukan telaah yang berspektif perempuan. Tanpa itu kita akan terus terjebak dalam berbagai mitos yang menggiring pada pelestarian budaya viktimisasi terhadap perempuan. Padahal KDRT adalah bahaya terbesar bagi kaum perempuan dari pada bahaya kekerasan di jalanan. Di AS, misalnya, KDRT merupakan bahaya yang terbesar bagi perempuan dibandingkan bahaya perampokan dan pencurian. Data statistik, sebagaimana dikutip David Knox, menunjukkan bahwa dalam satu tahun terdapat lebih dari dua juta isteri yang dipukul oleh suaminya. Suami yang melakukan kekerasan terhadap istri prosentasinya lebih dari 50 % .[3]

Di Indonesia, masyarakat lebih suka menyembunyikan dan bungkam terhadap masalah KDRT. Hal itu disebabkan selain oleh ketiga faktor di atas, juga oleh masih sangat kuatnya kultur yang menomor satukan keutuhan dan keharmonisan keluarga. Hal ini tercermin dari ilustrasi berikut: ketika seorang istri melaporkan kepada aparat tentang tindak kekerasan sang suami terhadap dirinya, maka aparat menyuruh si istri tersebut untuk pulang dan membicarakan kembali “urusan rumah tangga”-nya itu secara baik-baik (baca: kekeluargaan) dengan suami. Ketika KDRT dibicarakan dengan mertua, saudara, atau mungkin tetangga, maka mereka justeru akan menanyakan apa kesalahan sang istri sampai membangkitkan amarah suami hingga memukul. Kemudian sang istri “dibekali” serangkaian pesan yang isinya antara lain agar ia lebih memahami “jiwa laki-laki”, demi keutuhan keluarga, dan sebagainya. Akibatnya, banyak perempuan korban KDRT yang menyerah pada keadaan, memendam sendiri penderitaannnya, dan meyakini bahwa bersabar dan berbesar hati atas perilaku suami adalah jalan yang terbaik. Tanpa disadari, solusi semacam itu sebetulnya telah menyebabkan dampak negatif yang berlapis-lapis, baik bagi perempuan, anak-anak dalam keluarga, nialai-nilai dalam masyarakat tentang relasi laki-laki dan perempuan serta tentang keluarga.

Ada berbagai teori yang mencoba menjabarkan tentang fenomena KDRT dari sisi individual, artinya penyebab tingkah laku kekerasan adalah karena pelaku ada masalah dengan alkohol dan obat-obatan terlarang, kesehatan mental yang terganggu, stres maupun frustrasi. Akan tetapi, toleransi sosial yang sangat longgar terhadap persoalan ini, termasuk kekhususan yang nyata bahwa korbannya adalah perempuan, menuntut semua orang untuk lebih melihat ke persoalan sosial dan struktural dibandingkan sebatas karakteristik individu pelaku.

KDRT pada dasarnya merupakan indikasi adanya ketidak setaraan sistem dan struktur sosial atas pola relasi laki-laki dan perempuan. Toleransi masyarakat kita yang demikian longgar atas masalah ini didasari pada anggapan yang sangat diyakini atas peran superior laki-laki terhadap perempuan (isteri) mereka. Hal demikian ternyata juga masih terjadi di Amerika -yang konon merupakan negara yang maha demokrasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Lewin pada tahun 1985, menunjukkan bahwa kekerasan seksual terjadi karena adanya ideologi superioritas dan dominasi laki-laki atas perempuan.   Meskipun penelitian tersebut dilakukan di AS, minimal fakta tersebut semakin memperkuat indikasi adanya ketidak setaraan sistem dan struktur sosial atas relasi laki-laki dan perempuan. Apalagi di negara kita, selain karena masih tergolong negara berkembang (developing country), faktor sosial, budaya politik, ekonomi dan keberagamaan tampaknya cenderung memperkukuh status quo atas pola relasi yang bias gender tersebut. Intinya, KDRT merupakan suatu bentuk pengontrolan terhadap pasangan dalam relasi privat.

Secara garis besar, KDRT terjadi karena beberapa faktor. Pertama, budaya patriarkat. Budaya ini meyakini bahwa laki-laki adalah superior dan perempuan adalah inferior sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan. Kedua, interpretasi yang keliru atas ajaran agama. Sering ajaran agama yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin diinterpretasikan sebagai pembolehan mengontrol dan menguasai istrinya. Dan ketiga, adanya pengaruh role model. Anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang ayah suka berlaku kasar kepada ibunya, cenderung akan meniru pola tersebut kepada pasangannya.   Ketiga faktor ini ditumbuhsuburkan dan didukung oleh kenyataan bahwa “sikap komunitas” cenderung mengabaikan persoalan KDRT karena terdapat keyakinan bahwa hal itu merupakan urusan “dalam negeri” rumah tangga.

Selanjutnya ditinjau dari segi psikologi komunikasi, bentuk-bentuk komunikasi dengan kekerasan (terutama kekerasan fisik) merupakan suatu cara  pemberian sugesti yang ampuh dan efisien. Hal inilah kemudian pemukulan dan bentuk-bentuk kekerasan fisik yang lain sering dipergunakan oleh suami dalam mengakhiri konflik dengan isterinya.[4]  Lebih-lebih didukung power (secara sosial) yang lebih besar, suami adalah pihak yang dapat dengan leluasa menggunakan cara ini dalam mengkomunikasikan sesuatu kepada istrinya. Demikian juga halnya dengan anak laki-laki yang meniru pola kekerasan ayah dalam memperlakukan ibunya, kelak ia berpotensi untuk menjadi pelaku kekerasan juga terhadap istrinya karena secara kultural “hal itu diperbolehkan” bagi laki-laki.

Oleh: Dr. Ahmad Munir, M.Ag

Dosen Ushuluddin STAIN Ponorogo

Sumber Bacaan :

[1] Manderson, Leone (et. al, Ed). Violence Against Women in Asian Societies. (RoutledgeCurzon: London, 2003), h. 2

[2]Hasbianto, Elli N. “Kekerasan dalam Rumah Tangga: Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi,” dalam Syafiq Hasyim (ed.), Menakar Harga Perempuan, (Bandung: Mizan, 1999), h. 189

[3] Knox, David,  Choises in Relationshop: An Introduction to Marriage and the Family,  (ST. Paul: West Publishing Company, 1988), h. 389

[4] Hasbianto, Menakar, h. 183

Komentar
Memuat...