Apakah hasil Reshuffle” Jilid Dua Akan Membawa Perubahan?

0 14

Sudah menjadi kebiasaan dalam sebuah pemerintahan, bahwa seorang pemimpin berhak mengganti pejabat-pejabat pemerintahannya sesuai dengan Visi dan Misi  untuk memajuan bangsa yang di pimpinnya. Dan karena Reshuffle Jilid Dua pejabat-pejabat pemerintahan itu pula yang akan bisa merubah suasana kepemimpinan, kelak supaya membawa pemerintahannya ke dalam kemajuan yang lebih lagi.

Itulah yang dilakukan oleh pemerintahan Republik Indonesia saat ini, Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla (JK) rabu 27 juli 2016 lalu telah berhasil melantik kabinet-kabinet kerja barunya  di istana negara, yang jumlahnya sebanyak 13 orang, dan mereka di tempatkan di 13 kepemimpinan pula, diantaranya; kementerian Perhubungan, kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kementeri Perindustrian, kementerian Pendidikan Nasional, membangunan Daerah Tertinggal, Desa, dan Transmigrasi, kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kementerian Keuangan, kementerian Perdagangan, kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Wakil Menteri Perindustrian, kementerian Koordinator Kemaritiman.

Namun terkadang keinginan tidak sesuai dengan harapan, masih saja ada problematika yang saat ini terjadi di masyarakat Indonesia, khusus yang sedang menjadi perbincangngan hangat kali ini yaitu terkait pergantian kementrian pendidikan nasional  dengan kebijakan barunya, yaitu Prof. Muhadjir Effendy. Prof. Muhajir adalah mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Yang di percaya Presiden Jokowi memberikan untuk menjabat Menteri Pendidikan Nasional menggantikan Anies Baswedan.

Konsep Sekolah Seharian Penuh (Full Day School)

Terkait kebijakan baru yang di keluarkannya yaitu, bahwa siswa di usul kan untuk bersekolah seharian penuh atau dalam bahasa inggrisnya full day school. Kebijakan tersebut di maksudkan supaya siswa terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif dan kegiatan kontraproduktif, seperti penyalahgunaan narkoba, tawuran, dan sebagainya. Tetapi, walaupun maksudnya baik, masih banyak pula masyarakat yang menolak akan kebijakan tersebut, dengan alasan jika pulang terlalu sore takut kenapa-napa anak nya, takut kecapean dan lain sebagainya.

Setelah mendapatkan banyak tentangan dari masyarakat, akhirnya sistem belajar tersebut akan  di kaji lagi lebih mendalam, termasuk perihal kondisi sosial dan geografis mana saja yang memungkinkan sistem belajar tersebut diterapkan. “Misalnya di daerah mana saja yang orangtuanya sibuk sehingga tidak punya banyak waktu di rumah,” kata dia.

Selain tentangan masyarakat, Kemendikbud juga akan mengkaji masukan-masukan dari masyarakat. Ia mengatakan, penerapan full day school juga dapat membantu orangtua dalam membimbing anak tanpa mengurangi hak anak. Setelah bekerja, para orangtua dapat menjemput buah hati mereka di sekolah. Dengan sistem ini juga, orangtua tidak khawatir atas keamanan anak-anaknya karena mereka tetap berada di bawah bimbingan guru selama orangtuanya berada di tempat kerja. “Peran orangtua juga tetap penting di hari Sabtu dapat menjadi waktu keluarga. Dengan begitu, komunikasi antara orangtua dan anak tetap terjaga dan ikatan emosional juga tetap terjaga,” kata Muhadjir di lansir dari kompas.com.

Itulah diantara kebijakan pemerintahan indonesia di era sekarang, mungkin nanti masih banyak lagi permasalahan terkait kebijakan-kebijakan pejabat-pejabat baru pemerintahan yang lainnya. Tetapi, yakinlah pemimpin mana yang ingin membuat bangsanya lebih buruk, pasti kebijakan tersebut adalah lebih menurutnya untuk indonesia lebih maju lagi. ** Kiki AB

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.

Catatan Setelah Formulir Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.