Connect with us

Arsitektur

Dana Insentif Untuk Penerapan Bangunan Hijau

Avatar

Published

on

Mulai maraknya diterapkan konsep bangunan hijau di tanah air saat ini, adalah disebabkan tuntutan perkembangan jaman, yang membutuhkan kembali perancangan bangunan yang mengedepankan efisiensi dan pengangkatan budaya lokal.

Pelaksanaan perancangan bangunan hijau ini sebenarnya sudah dilakukan sejak jaman kolonial Belanda maupun di tahun 1950/1960an. Para arsitek mendesain sesuai karakter lokal kita yang hijau, tidak dengan curtain wall atau keseluruhan kaca, melainkan dengan rancangan yang sesuai dengan iklim tropis kita sehingga efisien. Namun tantangan perancangan pada zaman dahulu berbeda dengan sekarang. Karena saat ini bangunan tinggi sudah banyak berdiri.

Di era globalisasi sangat banyak mempengaruhi pola perancangan bangunan gedung saat ini. Apa lagi, dengan banyaknya barang barang impor yang lebih murah, yang berpengaruh mendorong perancang bangunan yang tidak efisien secara operasional. Karena hal tersebut, memunculkan gerakan bangunan hijau yang mengedepankan efisiensi, yang dapat memberikan wawasan untuk melihat ke kondisi lokal ataupun kearifan local yang masih belum tersentuh selama ini. Kearifan budaya lokal di sini, salah satu maksudnya dalam merancang bangunan di Jakarta maka harus berbeda pendekatannya dengan merancang bangunan di Sumatra, ataupun daerah lainnya.

 Insentif Yang Menarik

Dalam praktik penerapan konsep bangunan hijau ini, pemerintah diharapkan untuk berperan aktif. Pemerintah dapat memberikan insentif yang menarik terhadap para pembangun bangunan hijau ini.

Indonesia selama ini belum pernah ada insentif, padahal konsep ini sangat diperlukan. Seperti di Singapura, pada waktu pertama diluncurkan sertifikat bangunan hijau, developer yang dapat mendapatkan rate platinum diberikan dana cash SD 2 juta, sedangkan arsiteknya diberi SD 50 ribu. Namun di Malaysia lain lagi, insentifnya adalah pembebasan pajak untuk gedung yang menggunakan material green building. Sedangkan untuk insentif di Indonesia, dapat diserahkan ke masing masing kebijakan pemerintah daerah, karena merekalah yang memegang regulasi bangunan hijaunya.

Para pelaku industri rancang bangun juga harus berperan aktif guna menyukseskan dan terlaksananya program bangunan hijau ini. Mulai dari industri bahan bangunan, arsitek, maupun M&E yang menerapkan bangunan hijau. [Eltendi Dirgan]

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.