Dosa HTI Dalam Persfektif Kelompok Inklusive

0 33

Dosa HTI Dalam Persfektif Kelompok Inklusive | Menarik untuk dicermati dan didiskusikan bersama dalam buku “Polaritas Sekterian, Rekonstruksi Doktrin Pinggiran”, yang disusun oleh Team Kajian Ilmiah Abituren Lirboyo. Mungkin juga dipandang relevan oleh pemerintah sebagai landasan untuk membubarkan HTI. Berikut di antara “dosa-dosa” HTI:

Dari sekian banyak pandangan HTI yang paling fatal adalah pandangan mereka—seperti tertulis dalam Kitabu Hizbut Tahrir—adalah: “Negara yang sedang kita tempati saat ini adalah negara kafir karena hukum yang ditetapkan adalah hukum kafir. Keadaan seperti ini persis dengan Makkah pada hari-hari terutusnya rasul”.

Kemudian dilanjutkan pada kalimat, “Di dalam negara-negara muslim saat ini tidak ditemukan sebuah negara atau daulah yang sesuai dengan Islam baik dalam aktualisasi hukum maupun tata kemasyarakatannya. Karena itu seluruhnya disebut sebagai negara kafir walaupun dihuni oleh orang-orang muslim”.

Pada tataran kenegaraan, konsep ini yang kemudian dianggap berbahaya dalam menjaga keutuhan bangsa—termasuk NKRI.

Pada konsep lain tentang ibadah HTI berpandangan bahwa kewajiban shalat lima waktu bergantung pada wujudnya  khalifah. Selama khalifah belum terbentuk, maka shalat tidak wajib didirikan. Konsep ini menegasikan keyakinan mereka sampai khalifah terbentuk, walaupun di antara mereka sudah ada yang mendirikannya.

Lalu pandangannya tentang eksekutif dan baiat, dalam buku al-Khilafah; mereka mengemukakan,

“Seluruh orang Islam berdosa besar karena selalu diam, tidak mau mendirikan khalifah untuk negara ini. Dan jika mereka bersepakat untuk tidak mengangkat khalifah, maka dosa mereka telah memenuhi seluruh alam jagat raya ini”.

Kemudian tentang baiat mereka mengatakan; “Barangsiapa yang meninggalkan dunia ini dan ia belum membaiat khalifah, maka kematiannya dalam keadaan jahiliyah”.

Pandangan Jumhur Ulama; Sebuah Alternatif

Mayoritas ulama meletakkan dasar stigma yang membedakan definisi antara dar al-Islam dengan dar al-harbi pada tegaknya hukum yang ditetapkan di suatu wilayah. Tegaknya penerapan hukum Islam akan melahirkan status dar al-Islam pada suatu wilayah. Sebaliknya dar al-harbi akan tercipta dengan tegaknya penerapan hukum kafir dalam suatu wilayah. Pada titik ini ulama mencapai kata sepakat.

Dianggap dar al-Islam atau dar al-harbi pada jaminan keamanan yang dirasakan ummat Islam dalam menjalankan aktifitas keagamaannya.

Jika kita menyepakati ini, maka tidak perlu ada ‘benturan’ antar ormas ummat Islam karena bentuk negara sesungguhnya masuk dalam wilayah ijtihadi.

[irp posts=”19338″ name=”Benarkah HTI itu Radikal ?”]

Oleh: Dr. H. Masduki Duriyat, M.Pd

Penulis adalah Dosen IAIN Cirebon DPK Pada STIT al-Amin Indramayu, tinggal di Kandanghaur

Komentar
Memuat...