Etnosentrisme yang Berbahaya

0 548

PERISTIWA Tanjung Balai, Sumatera Utara yang berujung pada pembakaran enam vihara (Budha) benar- benar mengiris dan mengoyak toleransi beragama di negeri ini. Kekhawatiran perpecahan akibat intoleransi tersebut  mengingatkan penulis saat membahas “Skenario Indonesia Masa Depan 2010” di Jakarta pada sekira tahun 2000. Skenario terburuk tersebut ditulis pada tahun 2000 bersama kalangan intelektual, aktivis budaya, LSM, politisi, agamawan dan unsur lainnya. Kembali penulis kutipkan bagian skenario tersebut.

INDONESIA bagaikan matahari yang akan tenggelam. Langit memerah, seakan disiram darah rakyat Indonesia yang menjadi korban kekejaman pemerintah dan aparatnya. Indonesia seperti kapal diterjang badai, dan pecah berantakan. Disintegrasi bangsa semakin menjadi setelah Gerakan Riau Merdeka (GRM) mengangkat senjata tahun 2008 – menyusul Aceh yang merdeka pada tahun 2006, dan Papua pada tahun 2007. Konflik agama di Maluku, belakangan menyebar ke Sulawesi, Jawa dan Sumatera. Orang- orang Cina dikejar- kejar. Harta mereka dirampas. Konflik antar suku juga kian menjadi- jadi. Orang Madura mati- matian melawan orang Dayak. Di Bandung, muncul gerakan anti Jawa. Tragedi Perang Bubat diungkap lagi. (Skenario Indonesia Masa Depan 2010 “Di Ujung Tanduk” – diluncurkan pada Agustus 2000).

Hampir seluruh suku dan bangsa di dunia memiliki sikap etnosentrisme (sikap kesukuan). Sikap ini lahir sebagai bagian dari filosofi kekuasaan yang berkembang pada zamannya masing- masing untuk meneguhkan rakyatnya, bahwa mereka memiliki harga diri yang lebih dibanding suku atau bangsa lainnya. Etnosentrisme Jawa misalnya, bermula bisa dilihat pada seputar 1350an pada masa Prabu Hayam Wuruk (Majapahit) dengan “Sumpah Palapa”nya Gajahmada. Demikian juga masa Mataram Islam (1627) melalui ekspansi Sultan Agung. Harga diri sang sultan yang berlebihan, sehingga ia menggelari dirinya sebagai khalifatullah fil ardhi, sayidin panatagama, senopati ing ngalogo. Gelar yang mengingatkan pada sejarah Indonesia kontemporer yang menimpa Soekarno sebagai Paduka Jang Mulia, Pemimpin Besar Revolusi dan Soeharto sebagai Bapak Pembangunan.

Akibat ekspansi Majapahit dan Mataram, masyarakat Sunda merasa “bangsa”nya dijajah oleh “Jawa”. Pengingkaran terhadap kecemerlangan Majapahit ditandai dengan tak adanya tempat penghargaan bagi tokoh- tokoh sejarah tersebut, terutama Hayam Wuruk dan Gajahmada, meski hanya untuk nama jalan sekalipun. Sakit hati pada “Perang Bubat” masih dirasakan hingga saat ini.

Akibat ekspansi Mataram ke Pasundan, bahasa Sunda yang semula memiliki karakter sederajat dan seimbang berubah menjadi bahasa yang memiliki undak- usuk (tingkatan) seperti pada bahasa Jawa.

Sebaliknya, pandangan etnosentrisme Pasundan mengklaim, bahwa seluruh nusantara adalah bagian dari Sunda, berawal dari cerita lama Mundinglayadikusuma yang ditokohkan sebagai Raja Diraja yang menurunkan raja- raja besar di Nusantara. Jelaslah, anggapan ini berawal dari sumber- sumber sejarah (tersier), yakni dari dongeng ke dongeng yang akhirnya melekat menjadi cara pandang mereka.

Klaim atas kepulauan “Sunda Besar” (Jawa, Sumatera dan Kalimantan) serta “Sunda Kecil” bagi Nusa Tenggara dianggap sebagai indikasi, bahwa hampir seluruh Nusantara adalah Sunda. Sikap yang hampir sama ditujukan pada etnosentrisme masyarakat Jawa.

Akibat etnosentrisme yang berlebihan itulah kemudian, muncul gagasan dari sekelompok kecil urang sunda untuk mengganti nama provinsi Jawa Barat menjadi Pasundan. Gagasan ini hanya menjadi wacana yang tak banyak disambut serius masyarakat Sunda sendiri. Antitesa dari gagasan ini memunculkan sikap sekelompok kecil masyarakat Cirebon yang hendak memisahkan diri dari Jawa Barat dan membentuk provinsi Cirebon.

Hingga kini, sebagian elit Sunda masih menganggap Cirebon dan Banten adalah bagian dari kebudayaan Sunda. Tanpa harus melihat proses perubahan, bahwa kebudayaan bisa berubah akibat saling mengisi sekaligus saling menyingkirkan. Demikian pula klaim yang dilakukan atas sekelompok kecil masyarakat Jawa yang berpendapat bahwa Cirebon dan Banten adalah Jawa.

Baik Jawa maupun Sunda menganggap Cirebon sebagai bagian dari kebudayaannya, sehingga Cirebon dikenal dengan sebutan “Jawa Pinggiran” (pada masyarakat Jawa) dan “Sunda Pinggiran” (pada masyarakat Sunda).

Sementara masyarakat Cirebon dengan etnosentrisme “Negara Puser Bumi” menunjukkan adanya kesamaan dengan bangsa Cina, yang selalu merujuk pada “keadiluhungan budaya” bahwa bangsa mereka berada di tengah- tengah kebudayaan dunia.

Cirebon menjadi muara dari dua kebudayaan besar dan kebudayaan- kebudayaan lainnya yang ada di Tanah Air maupun asing. Mengapa? karena Cirebon dikenal sebagai daerah meltingpot. Nama Cirebon diduga berasal dari kata caruban atau sarumban (bahasa Cirebon pertengahan) yang berarti campuran atau campur baur. Sebab, ketika Cirebon awal dibangun, di tempat itu sudah ada Ki Gedeng Alang-alang (penduduk asli Cirebon), Syekh Datil Kahfi (Arab), Pangeran Cakrabuwana (Pajajaran/ Sunda), Syekh Syarif Hidayatullah (diduga campuran Mesir dan Sunda) serta beberapa tokoh berasal dari Jawa. Beberapa tahun kemudian,  Cirebon benar- benar menjadi muara kebudayaan dari berbagai negeri, terutama Arab, Cina dan India. Dari sini kemudian lahir filosofi Paksinagaliman. Suatu simbol kemajemukan yang pernah dipraktekkan “Walisanga” pada abad ke-15.

“Atavisme” Budaya

Daerah Pantura Cirebon sebenarnya memiliki karakteristik sosial dan latarbelakang budaya yang sama. Yang membedakan mereka hanyalah pada status administrasi pemerintahan. Latar belakang budaya yang masih berkisar pada pemahaman “kesaktian” para Ki Gede harus berbenturan dengan budaya modern yang rasional. Sumber kekalahan mereka sesungguhnya ada pada cara berpikir yang cenderung mistis. Fenomena sosial, budaya dan ekonomi yang berlaku di sekitarnya ditafsirkan secara mistifikasi. Hasilnya tentu sudah bisa diraba, dunia absurd yang berhadapan dengan kenyataan yang rasional.

Pada beberapa kasus tawuran di jalur Pantura, seringkali dijumpai cara- cara perlawanan fisik yang tradisional. Berpakaian hitam- hitam ala pendekar abad ke-15  dengan senjata tombak, keris dan samurai. Mereka pun sebelum “bertempur” seringkali mendatangi kibuyutan atau dukun untuk meminta restu. Ini merupakan sebagian ciri- ciri masyarakat masa lalu yang secara tak sadar masih melekat pada kehidupan mereka. Dalam konteks budaya, mereka terhinggapi rasa “atavisme”, yakni karakteristik yang tertimbun ratusan tahun lalu, tiba- tiba lahir kembali, sehingga karakteristik seseorang menjadi berubah seperti tokoh- tokoh beberapa abad silam.

Makin parah lagi, ketika perubahan berikutnya terus terjadi. “Benturan peradaban” antara masyarakat pertanian tradisional dan industri. Dalam pandangan bersahaja masyarakat pertanian tradisional, sumberdaya manusia (SDM) bisa dikesampingkan begitu saja. Karena alam yang subur dan luas masih bisa menolong mereka untuk hidup. Namun, ketika ladang mereka makin menyempit dan pergerakan zaman bergeser ke arah industri, maka keunggulan SDM mutlak diperlukan.

Pada masyarakat industri ladang mereka masih nampak jelas. Namun, sekumpulan pabrik, kantor- kantor, pasar modern dan sebagainya, pada masyarakat informasi ladang kehidupan makin menjadi maya. Tak jelas bentuknya, namun dipastikan ada. Pada sisi ini, SDM makin menduduki tempat terpenting agar bisa menang dalam pertarungan.

Benturan budaya antara pertanian, industri dan sekaligus informasi kini telah menjadi fenomena sosial yang melahirkan konflik- konflik. Dengan demikian, konflik di jalur ini tidak berkaitan sama sekali dengan kepentingan SARA (suku,agama, ras dan antar golongan). Pasalnya, mereka adalah satu agama, suku, ras dan bahkan satu golongan serta satu keluarga besar (keturunan).

Ini rupanya bukan konflik yang biasa terjadi pada masyarakat urban (perkotaan), tetapi memang akibat terjadinya perubahan- perubahan budaya yang mendasar. Suatu perubahan yang membuat mereka mudah tersinggung dan emosional yang pada akhirnya merasakan keterasingan di kampung halamannya sendiri. Penduduk asli kampung itu, kini telah berubah status sosialnya menjadi tamu di lingkungan masyarakatnya. Mereka telah menjadi “generasi yang hilang”.

Karena itu, untuk mengatasi masalah ini diperlukan pola sinergis, baik struktural maupun kultural. Tidak hanya pada salah satu sektor saja, karena masalahnya selalu berkait dengan lainnya.  ***

Oleh NURDIN M. NOER

Wartawan Senior/ Pemerhati Kebudayaan Lokal

Komentar
Memuat...