Feodalisme, Kekuasaan dan Kepemimpinan

0 153

PADA sebuah negara yang berpandangan demokrasi, paham feodalisme menjadi kian primitif ketika dipraktekkan pada  masa  kini. Sebab dalam menyelesaikan masalah, perlu adanya saling hadap masalah, yang menekankan penghormatan ada pada tingkat pemikiran, bukan pada kekuasaan. Feodalisme dalam  kaitan ini, seperti dinyatakan Hardjowirogo (1995) tak lain ialah suatu mental attitude, sikap mental  terhadap  sesama dengan mengadakan sikap khusus, karena adanya  pembedaan  dalam  usia atau kedudukan. Sikap ini telah demikian  kuat  dan berakar, sehingga seringkali jadi bayangan obsesi kalangan muda yang bercita-cita menjadi priyayi. Kalangan ini selalu dicirikan  dengan seringkali munculnya sikap sentimental terhadap masa lalu yang berkaitan dengan gebyar kekuasaan, penghormatan serta ketertundukan rakyat yang berlebihan.

Sentimental terhadap pikiran-pikiran masa  lalu  itu  nampaknya  masih terus  mengganjal pada sebagian orang-orang kita. Suatu pikiran yang membuahkan bayangan-bayangan kekuasaan yang akhirnya melahirkan sikap pembenaran  yang  berlebihan  terhadapdiri  sendiri.

Sikap masyarakat Jawa – hanya sebagai contoh – pada  masa  lalu misalnya, yang menggambarkan pemimpin itu sebagai sosok luarbiasa, wakil Tuhan yang ucapannya tak bisa diganggu gugat, seperti  pada masa Sultan Agung Mataram, (Senopati ing Ngalogo Khalifatullah  Sayidin Panatagama)  dan jika pikiran-pikiran  itu  masih  terus diterapkan pada saat ini hanya akan membuahkan ketimpangan-ketimpangan, karena akan berhadapan dengan kebudayaan modern.

Sikap  sentimentalisme  pada  masa lalu,  nampaknya  masih  tetap menjadi gangguan pikiran masyarakat selama ini. Ganjalan-ganjalanseperti  inilah yang berpokokpangkal pada pengertian  magis  dan kebesaran seseorang merupakan warisan priyayisme yang berpangkal pada struktur budaya feodal.

Sikap hidup ala priyayi menjadi pengertian dasar dalam  pembinaan gambaran hidup pada umumnya di Jawa dan seluruh Indonesia. Rakyat  jelata  makin  terpikat oleh sikap hidup tersebut  sebagai  suatu gambaran ideal mengenai usaha untuk memperbaiki nasib  hidup di hari  depan (Soedarso, dalam  De  Jong,(1976).

Kelekatan  mental  dan pola pikir priyayisme inilah yang  tetap  menjadi sumbatan-sumbatan bagi perkembangan pemikiran masyarakat, baik  untuk saat  ini maupun masa  depan. Sebab, seperti  yang  dinyatakan  Soedarso, sikap hidup kaum priyayi  erat  hubungannya dengan struktur-struktur feodal; sikap hidup tersebut  berkembang karena sikap tunduk, merendahkan diri secara ekstrem. Memperkuat pendapat tersebut, bahwa rasa hormat yang kurang lebih menghinggapi kita semua seringkali demikiankuat, sehingga seorang dinilai menurut kedudukannya dalam masyarakat.

Hormat  yang harus diberikan kepada pangkat berbeda-beda  menurut kasusnya.  tetapi perbedaan tersebut bukan kualitatif  melainkan  kuantitatif, dengan lain  perkataan hormatbagisiapasaja yang  lebih tinggi / banyak / bijaksana, tetapi  makin tinggi  pangkatnya makin besar juga hormat yang harus  diberikan,  sehingga kadang-kadang menyerupai sikap menjilat.

Masyarakat  bisa  secepatnya  menggangguk  dan  membungkuk  untuk menandakan  kata  “setuju”, tetapi di balik itu  mereka  ketunti anggukannya sendiri. Penganggukan dan pembungkukan  tubuh,  pada masa  kini tak bisa ditafsirkan sebagai bentuk  dari  keihklasan untuk  sebuah penghargaan, tetapi bisa  juga diartikan  sebagai bentuk pelarian dari “keperihan” yang selalu  menderanya setiaphari.

Ini  berarti ada sebuah “sumbatan”, sehingga di antara dua  kutub itu  tak  mampu lagi mengalirkan dialog secara sehat. Pada satu sisi  kita  harus mengakui, bahwa pembangunan yang tengah  kita lakukan  melahirkan kemakmuran.  Tetapi  rakyat  banyak,terus menerus dilanda  keluh  kesah  yang  tak  berkesudahan.

Mereka menganggap  dalam kehidupannya hanyalah rentetan matarantai  dari  lingkara penderitaan ke penderitaan. Paling tidak mereka merasakannya biasa-biasa saja. Hak-hak kemerdekaan  individu  yang saat  ini  mulai dinaifkan, seperti  “hak  demokrasi” untuk memilih dan dipilih,  atau  tidak memilih  sama sekali belum dihormati secara utuh. Penepisan  hak-hak  individu  dengan  alasan kita berakar  pada  tradisi  budaya integralistik, kiranya hanya jadi acuan untuk lebih  melegitimasi kekuasaan tertentu.

Koentjaraningrat  (1974) menekankan pentingnya  peranan  individu sebagai  asset pembangunan. “Sejarah memang telah  membuktikan, bahwa  pembangunan  hanyalah berhasil  berdasarkan  atashasil inovasi individu dan bukan gerakan massa. Demikian kita juga bisa mengerti,  bahwa demokrasi itu akan menjadi lebih matang  apabila pendirian individu itu mulai dirasakan dan dinilai umum  sebagai suatu  hal  yang penting. Demikian pula kita  bisa membayangkan, bahwa penegakkan hukum itu bisa lebih lancar apabila individu mau dan mampu menuntut hak-haknya.”

Meski  pada  bagian  lain  tulisannya,  ia  memandang  penghakkan individu yang dilakukan terlampau ekstrem akan menimbulkan ekses-ekses negatif. Di sini perlu adanya penghindaran  eksplorasi individu  terhadap  kekayaan negara secara berlebihan. Demikian pulaterhadap  penghormatan  pemikiran  sebagaibagian dari kehidupan objektif yang egaliter.

“Walaupun  dalam kebudayaan Indonesia sebaiknya orang  mengurangi orientasi  vertikal   yang  berlebihan, namun  dalamkebudayaan Indonesia,  seperti  halnya dalam kebudayaan Asia  pada  umumnya,  pendapat orang tua dan senior tetap perlu diperhatikan.”

Logika pengangkatan seseorang, pasti ia akan memilih  orang-orang tertentu  yang disukai. Hal ini jelas tak sesuai dengan  kehendak demokrasi.Karena  dalam  demokrasi  yang  lazim dimanapun, kekuasaan penuh ada di tangan rakyat.  Dalam kaitan ini De Jong mempertegas garis pengotakan ini, bahwa masyarakat  diatur  menurut satu tangga hirarkis.  Semua pangkat diasalkan  atau  dikembalikan  kepada  pangkat  tertinggi. Dalam  kasus  korupsi, Onghokham (1985) menajamkan masalah  ini  akibat dari sistem negara feodal  pada  masa  lalu.

Seorang  raja tradisional misalnya, yang menggunakan  penghasilan negara demi kepentingan keluarga, keagungan pribadi dan  dinasti, karena  prinsip  raja  adalah  negara, tidaklah disebut  korup. Demikian juga seorang pejabat tradisional yang menggunakan penghasilannya dari jabatan  untuk menunjukkan keagungannya sebagai  pejabat negara yang tentu harus agung,  tidak  bertindak korup.

Dalam  sistem terakhir ini, demikian Onghokham, sebenarnya  bukan saja  raja  adalah negara,  akan  tetapi  pejabat juga  negara. Demikian  juga seorang “yang dipertuan” yang menerima upeti  dari bawahan  dan  menggunakannya untuk  pribadi  secara  tradisional, tidak melakukan korupsi untuk ukuran tradisional. Budaya  agraris  feodal  yang mengutamakan  kerukunan  dan  takut kepada  konflik, dengan demikian juga akan sangat menghargai  dan mementingka ngaya bahasa  penyampaian pikiran.

Eufemisme, bahasa untuk melunakkan itu menjadi penting. Orang  cenderung  takut, rikuh, untuk  menyampaikan pendapatnya  secara  terus  terang,  apalagi  kepada penguasa, penguasa  pun cenderung  untuk menuntut agar kritik disampaikan  dengan  sopan, halus dan elegan, seperti dinutakan Umar Kayam. Kita  kemudian  mencari keadilan di antara rongga-rongga  hutan tropis  yang telah rusak.

Di antara wajah kebudayaan  yang  carut marut, di antara kekentalan budaya lama dan penolakan budaya baru  yang agresif,  kita ternyata disesatkan  oleh  lingkungan  kita sendiri.  Dari  sinilah  dimensi  keadilan ditafsirkan berbeda, antara pihak yang berkuasa dan rakyat biasa, akan tetap  menjadi “benturan” yang tak pernah selesai.

Karena itu kita makin sadar, betapa kita memerlukan pembebasan pikiran-pikiran yang terbelakang  dengan mengubahnya menjadi gagasan-gagasan orisinal bagi masa depan. Sikap seperti ini sudah menjadi  kebutuhan, tepat pada saat bangsa kita harus bersaing keras dengan bangsa-bangsa lain di dunia dalam merebut  peluang pelebihmajuan.

“Kepincangan” dalam memandang ideologi negara, berakibat timbulnya pembenaran kekuasaan secara sepihak di satu sisi dan kemerosotan kebebasan berpikir masyarakat pada sisi yang  lain. Kemutlakan  menjadi tak terelakkan, terutama pada kekuasaan  yang melegimitasi segala aspek kebenaran.***

Oleh: NURDIN M. NOER


Rujukan pustaka :

Hardjowirogo, Marbangun Manusia Jawa  (Gunung Agung  Jakarta1995)

Koentjaraningrat  (1974)

Onghokham, Tradisi  dan  Korupsi dalam  Bunga  Rampai Korupsi  (LP3ES,  1985)

Soedarso,  Korupsi di Indonesia (Djakarta,  1960) dalam S.De Jong,  Salah Satu sikap Orang Hidup Orang Jawa (Kanisius,  1976).

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.

Catatan Setelah Formulir Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.