Full Day School Dinanti Atau Dicurigai

0 8

Full Day School Dinanti atau Dicurigai. Sampai saat ini, gagasan full day school masih memperoleh penolakan keras dari beberapa kalangan. Penolakan itu, tampak terasa nyata khususnya dari kalangan Nahdiyin. Mereka umumnya menganggap bahwa pelaksanaan  full day school akan membunuh eksistensi ribuan madrasah yang dimiliki kaum nahdiyin.

Di sisi lain, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tampaknya akan tetap menerapkan kebijakan full day school . Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2017, yang berbicara soal lima hari kerja pendidikan dengan 8 jam per hari, atau sering juga disebut sebagai full day school dimaksud, akan tetap diterapkan. Demonstrasi anti permen dimaksud, kemudian menggejala secara massif di beberapa daerah di Indonesia. Pencabutan Permen yang langsung dilakukan Presiden Jokowie-pun, tak mempan. Permen ini tetap akan dilaksanakan mulai tahun ajaran baru 2017/2018.

Berita soal akan tetap diterapkan Permen dimaksud, disampaikan Muhadjir Effendi beberapa saat setelah ia buka bersama di Widya Candra, 20 Juni 2017. Seperti dikutif berbagai media massa Nasional, ia menyebut bahwa Perpres pengganti Permen belum ada. Karena Perpres belum ada, dan sedang digodok pihak Kemendibud dan Kemenag, maka, untuk memayungi pelaksanaan pendidikan mulai tahun ajaran 2017-2018, Permen dimaksud, akan tetap diberlakukan.

Meski belum jelas kapan Perpres soal dimaksud turun, tetapi, ia memastikan bahwa untuk sesuatu yang urgent. Presiden Jokowi biasanya suka mempercepat prosesnya. Namun selama perpres belum ada, Permen itulah yang berlaku sambil menunggu perbaikan dan masukan dari berbagai elemen yang ada guna kelengkapan dan kesempurnaan Perpres yang kelak bakal diterbitkan.

Mengapa Permen Ditolak

Keberatan atas pemberlakuan Permen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2017, sebenarnya berakar dari kemungkinan melemahnya peran-peran lembaga pendidikan non formal yang selama ini telah berkembang di kalangan masyarakat.

Sebut misalnya, bagaimana organisasi massa Muslim Indonesia yang memiliki Madrasah Diniyah [Awaliyah, Wustha dan Ulya]. Atau bagaimana lembaga-lembaga kursus memasarkan produk kursusnya, jika Permen dimaksud tetap diterapkan.

Lembaga pendidikan semacam ini, akan kehilangan energinya untuk memainkan peran agama dan keagamaan melalui pelaksanaan pendidikan keagamaan. Atau mereka yang memiliki lembaga kursus. Padahal dalam nalar ini, apa yang dilakukan masyarakat, masih juga akan mendapat tempat, minimal misalnya mengacu pada Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. Dalam UU dimaksud, setidaknya memuat peran masyarakat dalam pendidikan agama dan keagamaan di masyarakat.

Tetapi apa boleh dikata, mungkin kita hanya bisa menunggu, bagaimana bentuk operasional Permen yang kelak bakal jadi perpres ini berlaku. Kita tunggu saja … [Team lyceum Indonesia]

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.

Catatan Setelah Formulir Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.