Inspirasi Tanpa Batas

Hukum akan Tegak Jika Pemimpinnya Ideal dalam Nalar Plato

0 15

Konten Sponsor

Hukum akan Tegak Jika Pemimpinnya Ideal dalam Nalar Plato. Menurut Plato [427-347 SM], hukum tidak harus ditempatkan sebagai kebijaksanaan dalam konteks mutu hidup seseorang. Hukum harus bersipat kolektif dan tidak menyentuh aspek-aspek personal manusia. Mengapa? Sebab, hukum hanya akan efektif menjadi sebuah pijakan, jika ia berhubungan secara langsung dengan konsep Negara ideal [polis].

Jika suatu negara, tidak mampu untuk disebut ideal, maka, sebetapapun hebatnya suatu system hukum itu dibangun, ia tetap tidak mungkin menjadi pijakan penting dalam menata negara. Hukum yang dibentuk di negara yang tidak memenuhi persyaratan negara ideal, hanya akan dilahirkan untuk “dihina” atau dilanggar mereka yang seharusnya menjadi pelaksana hukum.

Masalahnya, bagaimanakah negara ideal menurut Plato? Menurut filosof Yunani dualistic ini, suatu negara disebut ideal, jika dipimpin oleh mereka yang memenuhi persyaratan ideal. Kepala negara yang tidak ideal, hanya akan melahirkan rakyat yang melanggar hukum. Siapa pemimpin ideal? Menurut Plato adalah mereka yang berasal dari kaum aristokrat.

Nalar ini, secara langsung telah membedakan pikiran Plato dengan pikiran Socrates. Socrates menyatakan bahwa setiap individu akan sampai pada kesempurnaan jiwa [secara swasembada]. Bagi Plato, tidak mungkin manusia sampai ke tingkat kesempurnaan jiwa, jika kepala negara dan kepala pemerintahan, tidak dibentuk di atas tata system kepala negara yang ideal [aristocrat].

Hukum dalam Kesempurnaan Negara

Kesempurnaan individu, menurut Plato, hanya mungkin tercipta jika dikendalikan para guru moral, para pimpinan yang bijak dan para mitra bestari, yakni kaum aristokrat. Inilah yang dalam istilah Popper, disebut bentuk kerajaan yang paling bijak. Pemimpin dalam system negara seperti ini, pemimpimpinnya menyerupai dewa.

Dunia dalam nalar Plato, selalu diliputi situasi yang penuh kedhaliman. Karena itu, hukum mesti tercipta untuk menjadi tatanan terbaik dalam menangani fenomena dunia yang penuh ketidakadilan. Ini pula yang menyimpulkan pada akhirnya, bahwa hukum harus tertulis. Ia harus dihimpun dalam suatu buku, supaya tidak melahirkan ragam penafsiran.

Dalam penyusunannya, setiap Undang-undang atau peraturan, mesti diawali suatu pembukaan [preambule] yang berisi tentang motif dan tujuan mengapa UU dimaksud disusun. Kegunaannya, agar rakyat dapat mengetahui dan memahami, mengapa mereka harus menta’ati hukum. Karena itu, hukum harus mampu membimbing warga negara pada suatu tujuan hidup, yakni menjadi manusia saleh dan sempurna.

Warga negara yang melanggar UU, apapun bentuknya harus dihukum. Tetapi ingat, menurut Plato, hukum tidak ditegakkan atas bentuk balas dendam. Pelanggaran adalah suatu penyakit intelektual karena manusia bodoh [tidak tahu]. Hukuman harus difungsikan guna memerbaiki sikap moral para penjahat. Jika penyakit tidak dapat disembuhkan, maka orang itu harus dibunuh. By. Prof. Cecep Sumarna

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.

Catatan Setelah Formulir Komentar