Inspirasi Tanpa Batas

Hukum Belanda, Hukum Islam dan Hukum Adat sebagai komponen Hukum Nasional Indonesia

0 22

Konten Sponsor

Hukum nasional adalah hukum yang berlaku di masyarakat dalam suatu negara. Sedangkan hukum nasional Indonesia merupakan gabungan dari tiga komponen hukum, berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Tiga komponen hukum nasional tersebut berasal dari hukum warisan colonial Belanda, hukum Islam dan hukum adat.

Hukum Belanda

Hukum Belanda yang diposisikan sebagai pelengkap hukum nasional dan berlaku sampai saat ini diantaranya adalah Hukum Pidana dan hukum perdata.

Pada masa penjajahan Belanda, hukum pidana tersebut bernama Wetboek Straafrecht (WvS). Sedangkan hukum perdata bersumber dari Hukum Napoleon dan Staatsblaad nomor 23 tahun 1874 mengenai wetboek voor Indonesie yang disingkat BW/KHUPer.

BW/KHUPer merupakan sebuah hukum yang dibuat pemerintah Hindia Belanda untuk golongan selain pribumi asli. Khususnya orang-orang Eropa, Tionghoa dan Timur Asing.

Tetapi kemudian, berdasarkan pasal 2 aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945, hukum tersebut diberlakukan bagi seluruh warga Indonesia (azas Konkordasi) dan telah diatur secara terpisah oleh berbagai perundang-undangan. Seperti suatu hal tentang tanah, hak tanggungan dan fidusia.

Hukum Islam

Hukum Islam yang dijadikan komponen hukum nasional terdiri dari tiga posisi. Pertama, sebagai hukum yang diundangkan dan berlaku bagi penganutnya, seperti undang-undang Haji, zakat, dan sebagainya. Kedua, hukum Islam sebagai sumber otoritatif hukum bagi rakyat Indonesia, tak terkecuali non muslim, seperti undang-undang Kesehatan nomor 23 tahun 1990. Ketiga, hukum Islam yang diberlakukan dengan beberapa pengecualian, seperti Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

ketiga posisi hukum Islam yang diberlakukan dan dijadikan salah satu komponen hukum Nasional, sebagian besar adalah hukum tidak menyinggung golongan lain selain Islam.

Hukum Adat

Hukum adat disempurnakan melalui penyesuaian kepentingan masyarakat dalam konteks negara modern dan dunia internasional. Sehingga lahirlah Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai hukum masyarakat modern dengan lingkup personal yang meliputi seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.

Dalam UUPA dijelaskan beberapa kedudukan hukum adat. Pertama, hukum adat sebagai dasar utama hukum Agraria nasional dari Konsidernas UUPA. kedua, hukum adat sebagai pelengkap. Artinya bahwa pembentukan hukum nasional yang mewujudkan kesatuan hukum, kepastian huku, perlindungan hukum kepada pemegang hak memerlukan suatu proses yang memakan waktu. Selama proses itu belum selesai, hukum tertulis yang sudah ada tetapi belum lengkap, maka memerlukan pelengkap agar tidak terjadi kekosongan hukum.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.

Catatan Setelah Formulir Komentar