Jamaah Ahmadiyah Indonesia di antara Pluralisme dan Kekerasan Agama

0 37

Pandangan pluralisme agama dapat dijadikan instrumen untuk mengakhiri kekerasan agama yang dipicu oleh perbedaan interpretasi, pandangan agama yang eksklusif dan sikap anti perbadaan. Kasus kekerasan agama ditingkat lokal akibat distorsi pemahaman agama ini menimpa kelompok minoritas agama. Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Manis Lor di Kabupaten Kuningan.

SKB Tiga Menteri dalam Sorotan

Jamaah AhJamaah Ahmadiyah Indonesiamadiyah Indonesia (JAI). adalah organisasi yang meyakini agama Islam, menyembah Allah yang Esa, menyebut Nabi Muhammad dalam syahadat, menggunakan al-Qur’an sebagai kitab suci dengan shalat lima waktu yang sama menghadap kiblat, sebagaimana umat Islam yang lain. Namun ada hal-hal yang selama ini menjadi perbedaan dan tidak sempat didialogkan terkait dengan tuduhan megakui nabi lain selain Nabi Muhammad memiliki kitab lain selain al-Qur’an.

Akibatnya, muncul klaim sesat, aliran menyimpang yang harus dibubarkan di kabupaten Kuningan. Munculnya diskriminasi dan kekerasan ini dipicu oleh vonis Surat Keputusan Bersama (SKB). Antar Instansi agama dan ormas-ormas Islam tertanggal 3 November 2002 tentang pelarangan jama’ah Ahmadiyah di kabupaten Kuningan.

Menguatnya tekanan pembubaran kelompok minoritas ini juga didorong oleh keluarnya surat edaran MUI kabupaten Kuningan nomor 13/MUI/kab/11/2003 tentang JAI sebagai aliran menyimpang. Perbedaan penafsiran, dengan kegiatan keagamaan yang dianggap lain, misalnya ekslusif, diklaim sebagai mengerjakan agama yang dianggap menyimpang atau terjadi penyelewengan ajaran agama yang pokok. Tidak kurang 38 rumah pengikut JAI dirusak dan mesjid dibakar pada 2002.

Intimidasi, ancaman dan diskriminasi pada kelompok minoritas berlangsung berlarut-larut sampai saat ini, bahkan pada 20 Oktober 2004. Drama kekerasan atas dasar agama kembali menteror golongan minoritas yang dianggap sesat ini. Setidaknya 2 musholah (at-Taqwa dan al-Hidayah) dibakar, pada saat jamaah JAI ini melakukan sholat tarawih dan tadarus al-Qur’an.

Kekerasan ini dilakukan oleh kelompok non Ahmadi yang selama ini melakukan teror sebagai tindakan teror karena dianggap melanggar surat keputusan bersama (SKB) yaitu menggunakan masjid dan musholah untuk kegiatan ibadah. Hak-hak sebagai warga negara juga tidak dinikmati sepenuhnya, seperti tekanan pengawas aliran kepercayaan masyarakat (Pakem) tanggal 23 Desember 2002 yang berisi perintah terhadap Polres Kuningan, Depag Kuningan dan Camat Jalaksana untuk menyelidiki PNS dari Ahmadiyah melarang membuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan melarang menikahkan orang Ahmadiyah.

Jamaah Ahmadiyah Indonesia: Diskrimanasi Agama.

Diskriminasi dan kekerasan pada Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), ini jelas menciderai kohesivitas masyarakat Kuningan. Dari 1.150.000 penduduk kabupaten Kuningan terdapat 6 agama dan beragam penganut aliran kepercayaan. Data terkahir dari wawancara “Working Group Anti Diskriminasi” dengan Yusron Kholid (Depag) tercatat di Departemen Agama Kuningan 341 agama dan aliran. Ini tentu pluraitas agama yang mesti dipelihara sebagai keragaman Kuningan. Diskriminasi terhadap 3000 pengikut JAI Manis Lor, akan dapat memicu kekerasan serupa pada penganut keyakinan atau kepercayaan yang besar tersebut. Penelitian ini akan menjadi momentum yang tepat dalam mengusung pluralisme agama di Kuningan dan Indonesia secara umum.

Pluralisme tidak dapat difahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai agama, suku, ras dan sebagainya, sehingga justru mengesankan fragmentasi, bukan pluralisme. Menurut Rumadi[187] pluralisme harus difahami sebagai pertalian sejati dari berbagai macam keragaman dalam ikatan-ikatan rasional yang berperadaban. Bahkan pluralisme juga harus dipandang sebagai keniscayaan untuk keselamatan manusia dengan mekanisme pengawasan dan pengimbangan yang dihasilkan.

Munculnya diskriminasi di atas, tentu merupakan masalah besar khususnya penciptaan masyarakat yang kohesisif, integral tanpa terpecah-pecah oleh sekat etnis, agama, suku, ras, politik, kepercayaan dan sebagainya. Semua aspek yang berkait dengan munculnya diskriminasi dan kekerasan agama, akan menjadi persoalan yang luas, karena di Kuningan gejala seperti itu bukan hal yang baru. Kasus pembubaran el-Sakani Caracas, diskriminasi Penghayat Cigugur, dan kekerasan pada Ahmadiyah merupakan praktek telanjang kekerasan pada minoritas yang masih berlangsung sampai hari ini.

Melihat luasnya wilayah kajian yang demikian luas, penelitian ini hanya difokuskan pada kasus diskriminasi Jama’ah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Manis Lor Kabupaten Kuningan. Masalah diarahkan pada fokus persoalan yang berkait dengan eksistensi Jama’ah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Manis Lor, pandangan keagamaan, jaringan dan pandangan masyarakat terhadap keberadaan JAI, akar-akar diskriminasi, kronologi, dan solusi dan harapan-harapan.**  By: Dr. H. Toto Toharuddin 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.

Catatan Setelah Formulir Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.