Take a fresh look at your lifestyle.

Jika Indonesia Mempunyai KPK, Nah Negara Negara Ini Juga Punya

0 126

Jika Indonesia Mempunyai KPK, Nah Negara Negara Ini Juga Punya – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK ini diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi dengan profesional, intensif, dan juga berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang sifatnya independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut bebas dari kekuasaan manapun.

KPK dibentuk bukan mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai trigger mechanism, yang berarti untuk mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif serta efisien.

Adapun tugas KPK yaitu berupa koordinasi dengan berbagai instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK); supervisi terhadap instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan TPK; melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK; melakukan berbagai tindakan pencegahan TPK; dan juga melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam pelaksanaannya tugasnya, KPK ini berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan juga proposionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya dengan terbuka dan berkala kepada presiden, DPR, dan BPK.

Tapi tahukah kalian jika ada lembaga pemberantas korupsi serupa KPK di negara lainnya? Dikutip dari dokumen di situs resmi KPK, inilah sejumlah lembaga pemberantasan korupsi yang ada di negara lain.

CPIB Singapura

CPIB Singapura
CPIB Singapura

Singapura adalah salah satu negara dengan wilayah kecil di Asia Tenggara. Meskipun ia adalah negara kecil, Singapura tetap memerlukan bantuan lembaga pemberantas korupsi untuk mengawasi pemerintahannya. Lembaga itu bernama CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau). Lebih tua dari KPK di Indonesia, CPIB sudah lebih lama bediri sejak 1952.

Sama halnya dengan KPK, CPIB juga diberi kewenangan untuk menuntut seseorang yang diduga terlibat tindakan korupsi sesuai hasil penyelidikan mereka sendiri.

Bahkan KPK ala Singapura ini juga diperbolehkan menyelidiki tindak korupsi di sektor swasta. Data tahun 2003 menyebutkan CPIB sudah menangani kasus korupsi sebanyak 780 kasus.

SPRM Malaysia

SPRM Malaysia
SPRM Malaysia

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) merupakan lembaga pemberantas korupsi Negeri Jiran Malaysia. SPRM pernah belajar dari KPK untuk melakukan penyidikan dan tangkap tangan. KPK lahir lebih lama dibanding SPRM. KPK resmi berdiri pada 2002. Sedangkan sejawatnya di Negeri Jiran baru terbentuk pada 2008.

Sebelum ada organisasi ini, badan anti-rasuah di Malaysia yang bernama ACA, dengan wewenang lebih terbatas. Dulu organisasi ini dibentuk pada 1967 bermimpi meniru keberhasilan Komisi Anti-Korupsi Hong Kong. Namun, publik menilai kinerja ACA tidak maksimal, sehingga akhirnya menjadi SPRM.

Belasan aparat dari Malaysia dikirim untuk studi banding ke Kantor Pusat KPK di Kuningan, pada saat SPRM terbentuk. Sebaliknya, 12 penyidik KPK juga magang ke Kuala Lumpur di tahun yang sama.

NACC Thailand

NACC Thailand
NACC Thailand

KPK ala negeri gajah putih ini bernama NACC (National Anti-Corruption Commission). Berdiri pada Tahun 1999, NACC membuka lembaran baru bagi Thailand dalam penanganan kasus korupsi. Lembaga ini juga disebut super body karena diberi keleluasaan wewenang untuk mengusut dan menuntut politisi maupun pejabat.

Sebelum tahun 1975 penanganan kasus korupsi di Negara Thailand sepenuhnya menjadi wewenang kepolisian dengan mengandalkan undang-undang hukum pidana dan undang-undang lain yang mengatur tentang pejabat publik.

Namun kinerja kepolisian dalam menanggulangi korupsi dianggap sebagian besar masyarakat jauh dari mencukupi.

Dalam menunjang fungsi penyelidikannya, NACC diberi kekuasaan yang besar dalam mendapatkan dokumen, menangkap dan menahan seseorang atas permintaan pengadilan.

ICAC Hong Kong

ICAC Hong Kong
ICAC Hong Kong

Lembaga pemberantas korupsi milik Hongkong ini bernama ICAC (Independent Commission Against Corruption). Lembaga ini dinilai sebagai lembaga percontohan karena dianggap sebagai pemberantas korupsi terbaik di Asia.

Berdiri sejak 1974, ICAC setidaknya tercatat telah menangani 3500 kasus korupsi. mempunyai kerangka hukum yang kuat, mendapatkan support keuangan yang terbilang cukup besar, jumlah tenaga ahli yang mencukupi dan konsistensi dukungan pemerintah yang terus-menerus selama lebih dari 30 tahun.

ACC Zambia

ACC Zambia
ACC Zambia

Zambia merupakan negara republik yang terletak di benua Afrika. Lembaga pemberantas korupsi di negara ini bernama ACC (Anti-Corruption Comission). Tak seperti KPK, ACC Zambia tidak sepenuhnya didanai oleh pemerintah.

Dana operasionalnya sebagian besar didapatkan dari uang yang didonasikan oleh lembaga donor dan masyarakat Zambia.

Sejak berdiri pada 1982, ACC Zambia tercatat telah menangani lebih dari 400 kasus. Pada masa pemerintahan Presiden Chiluba tahun 1990, ACC secara operasional tidak sanggup menindaklanjuti masuknya laporan yang terus meningkat.

Tahun 2001, presiden yang terpilih saat itu, Mwanawasa dengan bantuan dana dari lembaga donor membentuk satuan kerja pemberantasan korupsi. Tugas utama satuan kerja ini adalah melakukan penyidikan atas dugaan korupsi yang dilakukan oleh presiden Chiluba.

Saat ini pemerintah Zambia mulai berusaha meningkatkan anggaran bagi ACC secara bertahap. Komitmen ini didukung oleh banyak lembaga donor.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.

Catatan Setelah Formulir Komentar