Karakter Cendekiawan Muslim dengan Tipikal ICMI

0 32

CENDEKIAWAN Muslim – Tahun 1993, Politik Indonesia diramaikan dengan isu ijo royo-royo. Suatu kata yang mengandung makna pejoratif di mana umat Islam disejajarkan sebagai kelompok hijau, yang berarti tidak berpengalaman, tidak tersentuh budaya modern dan juga berkarakter ke kanakan-kanakan. Mereka yang demikian itu, tiba-tiba harus “menguasai” parlemen dan birokrasi pemerintahan Republik Indonesia, dari mulai pusat sampai ke daerah.

Dalam konteks tertentu, birokrasi negara mulai dari tukang sapu sampai eselon satu, seolah-olah harus dari mereka yang memiliki latar belakang kecendekiaan Muslim, yang tergabung dengan suatu organisasi yang membesut BJ. Habibie sebagai Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia (ICMI) 1991, dan berhasil menjadi Wakil Presiden pada Sidang MPR tahun 1993. Organisasi itu, kemudian diberinama Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia (ICMI). Inilah fase penting, di mana birokrasi negara dikuasai komunitas Muslim sampai rezim Orde Baru runtuh pada tahun 1998.

Sebagai seorang remaja Muslim, yang ikut dalam organisasi kemahasiswaan, tentu saya bangga, namun juga sering jengkel, karena menempatkan umat Islam yang mayoritas itu, seolah harus asing dengan apa yang disebut dengan birokrasi.  Berbagai isu yang dikaitkan dengan ICMI, termasuk isu soal ketidaksetujuan beberapa jenderal aktif dan purnawirawan, terus menghantui gerakan yang digagas ICMI. Tetapi, ICMI masih eksis dan memberi pengaruh besar terhadap tatanan politik bangsa, sampai era reformasi bergulir.

Koreksi Politik Kaum Cendekiawan

Semangat yang diusung ICMI, dengan tipikal kuat pada upaya pemberdayaan masyarakat Muslim, melalui peran mereka dalam birokrasi, setelah 7 tahun keterlibatannya dalam birokrasi negara, ternyata tidak mampu ditunaikan. Hal itu ditandai dengan tetap menguatnya budaya koorporasi, korupsi, kolusi dan nepotisme, termasuk di kalangan kaum cendekiwan Muslim itu sendiri. Artinya, keterlibatan kaum cendekiawan Muslim dalam birokrasi itu, justru tidak mampu tampil secara prima sebagai pengimbang dan pembuat rumusan kebijakan yang clean and good governance.

Itulah yang menyebabkan saya, pada akhirnya memutuskan untuk meneliti peran kaum cendekiwan Muslim dalam birokrasi ini, dalam naskah Tesis di Program Pascasarjana UIN Bandan Aceh, tahun 1998. Almarhum Adi Sasono yang menjadi Sekretaris Jenderal ICMI-pun bolak balik saya sambangi. Untuk meyakinkan diri saya sendiri sebagai peneliti pada waktu itu, bahwa ICMI mesti belajar atas kegagalannya dalam membangun budaya birokrasi yang sehat. Salah satunya, adalah budaya mandiri dan tetap tegar sebagai kumpulan para intelektual yang berdiri sejajar dengan negara.

Enam belas tahun setelah reformasi bergulir, saya yakin telah membuat kaum cendekiawan ini belajar sejarah. ICMI-pun sampai saat ini masih eksis dengan tampilan kaum cerdik cendekia yang jauh lebih mandiri dalam konteks politik dan ekonomi, yang berakibat pada terimplementasikannya karakter cendekiawan yang independen dalam konteks kekuasaan.

Dalam ciri dan karakter seperti inilah, ICMI benar-benar akan tampil sebagai kaum cendekiwan. Ketika berdiri, duduk dan berbaringnya, selalu berpikir akan kehebatan kekuasaan Tuhan, yang akhirnya menyimpulkan bahwa tidak ada satupun ciptaan Tuhan yang sia-sia. Ujungnya saya yakin, mereka bukan hanya akan tampil sebagai motivator, tetapi, mereka akan tampil menjadi inspirator bagi tumbuhnya budaya kreatif. Inilah jalan penting menuju kesuksesan diri di masa kini dan masa yang akan datang. **


Penulis         : Prof. Cecep Sumarna
Penyunting  : Acep M Lutvi

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.

Catatan Setelah Formulir Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.