Inspirasi Tanpa Batas

Kata Pribumi dalam Nomenklatur Politik Indonesia

0 78

Konten Sponsor

Pribumi dalam Nomenklatur Politik Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia, menerjemahkan kata Pribumi dengan penghuni asli. Mereka yang tinggal di suatu tempat tertentu dan berasal dari tempat yang bersangkutan. Kata pribumi, dalam bahasa Inggris sering diistilahkan dengan Indigenous. Jika mencoba mencari makna atas kata dimaksud, maka, maknanya sering diterjemahkan dengan penduduk yang secara alami berada di suatu tempat atau negara tertentu. Ia bukan pendatang dari tempat lain di luar tempat di mana dia tinggal.

Sewaktu saya belajar di Sekolah Dasar dan bahkan sampai mengikuti pendidikan S1, kata pribumi bukanlah barang aneh. Bahkan mungkin jenuh mendengarnya. Banyak sekali mata pelajaran yang menjelaskan tentang suatu peristilahan yang semangatnya digelorakan untuk seluruh bangsa Indonesia agar pelajar-pelajar Indonesia, mencintai bangsanya.

Karena itu, jangan heran jika kami menjadi demikian fasih berbicara tentang kata pribumi. Bahkan tokoh-tokoh sentral yang mempopulerkan kata dimaksud. Mulai dari Tjokroaminoto sampai kepada muridnya Soekarno. Keduanya betapa hebat dalam bayangan kami waktu itu, menyadarkan seluruh siswa untuk bukan saja sekedar mencintai warga pribumi, tetapi, bagaimana bangsa pribumi ini menikmati hasil-hasil kemerdekaan yang dengan susah payah diperjuangkan nenek moyang.

Mungkin karena kata pribumi ini begitu enak dipikirkan dan dirasakan, Budayawan yang kemudian menjadi Presiden RI, KH. Abdurachman Wachid, menggelorakan pentingnya melakukan pribumisasi Islam. Islam yang menjadi mayoritas penduduk Indonesia, harus mampu ditampilkan dalam genus lokal kebangsaan Indonesia. Presiden Soeharto mendorong kalimat pribumi dengan menggelorakan P4 dan mencintai produk dalam negeri. Produk buatan bangsa pribumi.

Isi Perpres 26 Tahun 1998

Reformasi mengubah segalanya. Kata pribumi dihapus. Wajar jika mereka yang belajar sejak Indonesia reformasi, hampir tidak mengenal kata pribumi. Saya bertanya kepada anak yang paling besar sekalipun, usia di kisaran 20 tahun, dia tidak tahu ada kata pribumi. Apalagi adik-adiknya yang baru SMA dan SD

Mengapa mereka tidak mengenal kata pribumi. Sebab kata pribumi dihapus. Penghapusan kata dimaksud terjadi Saat BJ. Habibie memangku Jabatan Presiden menggantikan Soeharto di awal reformasi. Melalui Perpres Nomor 26 tahun 1998, kata pribumi dihentikan, Perpres ini juga telah Menghentikan Istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan Kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksaanaan kegiataan penyelenggaraan pemerintahan. Kepres ini berlaku sejak tanggal 26 September 1998. Perpres ini juga menjadi landasan bahwa non pribumi dapat menjadi Presiden. Mengapa? Sebab UUD 1945, menghapus persyaratan Presiden sebagai orang pribumi.

Perpres yang dikeluarkan pada tanggal 26 September 1998 tadi, berisi lima poin. Kelima poin dimaksud adalah sebagai berikut:

PERTAMA

Menghentikan penggunaan istilah pribumi dan Non pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

KEDUA

Memberikan perlakuan dan layanan yang sama kepada seluruh warga negara Indonesia dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan, dan meniadakan pembedaan dalam segala bentuk, sifat serta tingkatan kepada warga negara Indonesia baik atas dasar suku, agama, ras maupun asal-usul dalam penyelenggaraan layanan tersebut.

KETIGA

Meninjau kembali dan menyesuaikan seluruh peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan yang selama ini telah ditetapkan dan dilaksanakan, termasuk antara lain dalam pemberian layanan perizinan usaha, keuangan/perbankan, kependudukan, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan penentuan gaji atau penghasilan dan hak-hak pekerja lainnya, sesuai dengan Instruksi Presiden ini.

KEEMPAT

Para Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II melakukan pembinaan dalam sektor dan wilayah masing-masing terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden ini dikalangan dunia usaha dan masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan atas dasar perizinan yang diberikan atas dasar kewenangan yang dimilikinya.

KELIMA

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengkoordinasi pelaksanaan instruksi ini di kalangan para Menteri dan pejabat-pejabat lainnya yang disebut dalam Instruksi Presiden ini.
Instruksi Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.
Percakapan Obrolan Berakhir
Ketikkan pesan..

Anies dalam Sandra Kata Pribumi

16 Oktober 2017, Anies Baswedan menghentak jagad raya Nusantara. Kalimah yang dulu sakti dan selalu dipakai para pendahulu untuk menggelorakan perjuangan kebangsaanyan, tiba-tiba menjadi hantu menakutkan. Gara-gara dia berbicara soal pribumi, ia bukan saja dianggap melanggar Perpres, tetapi secara sosiologis dianggap anti pluralisme.

Balai Kota Jakarta, yang menjadi tempat pidato Gubernur yang baru dilantik itu, menurut kalangan yang pro atas gagasannya dianggap sangat monumental. Ia mampu dan berani menggelorakan semangat kebangsaan melalui pencitraan akademik yang demikian apik. Namun demikian, pernyataan Sang Gubernur itu, ternyata melahirkan benturan [resonansi] yang menurut saya, penilaian kritisnya terlalu maksimal.

Pidato Anies dengan epik indah karena mengutip ungkapan-ungkapan bijak mulai dari Aceh, Medan, Minang, Madura, Banjar, sampai Minahasa itu, oleh yang kontra dianggap membahayakan kebangsaan Indonesia. Ia dianggap menampilkan diri sebagai sosok yang bukan saja membayangi Jokowi, tetapi secara sosiologis ia menampilkan Matahari kembar dua.

Padahal menurut saya pribadi, apa yang disampaikan Anies sesungguhnya ia sedang mengingatkan betapa pentingnya bangsa Indonesia untuk berada dalam suatu arah kehidupan bernegara yang berkeadilan sosial dengan sendi utama Pancasila. Prof. Cecep Sumarna

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.

Catatan Setelah Formulir Komentar