Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Isu Hak Asasi Perempuan

0 144

Hak Asasi PerempuanDinamika kehidupan Rumah Tangga yang diwarnai bias gender juga telah menjadikan perempuan berada dalam jeratan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau domestic violence, yaitu suatu kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri sebagai bagian dari kekerasan dalam keluarga (family violence), baik secara fisik, psikologis, seksual maupun ekonomi.[1]  Yang lebih memprihatinkan lagi tindakan-tindakan seperti itu terkadang hanya didasari pada mitos-mitos yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang disalahkan dan cenderung mengesankan perempuan sebagai the second creation dan the second sex.[2]  Mitos-mitos itu misalnya –seperti diuraikan Rifka Annisa dalam berbagai kasus yang ditanganinya- istri dipukul karena membantah suami, padahal faktanya suami memukul “karena kesalahan istri” berdasar standar nilai suami. Kekerasan dalam rumah tangga hanya terjadi pada pasangan yang memulai perkawinan tanpa dasar cinta, faktanya kekerasan domestik terjadi pada pasangan yang memulai perkawinan dengan dasar saling mencintai.[3]

Yang lebih parah lagi, kekerasan domestik diberi pembenaran dengan dalil-dalil agama yang bias gender, sehingga istri tak kuasa melawan lantaran dibelenggu oleh keyakinan keagamaan dan mitos-mitos itu. Bahkan tindakan kekerasan yang melibatkan laki-laki dan perempuan selalu saja perempuan menjadi korban yang menderita dan secara kuantitas semakin hari semakin meningkat.

Akibat kekerasan domestik, perempuan berada dalam keadaan yang tersakitkan, kehilangan kepercayaan kepada suami, kehilangan rasa percaya diri, pendiam dan berbagai akibat negatif lainnya. Secara fisik kekerasan domestik bisa menyebabkan istri menderita penyakit tertentu, kerusakan organ reproduksi dan bahkan penyakit menular seksual. Kekerasan domestik juga berdampak pada anak-anak. Anak-anak yang terbiasa melihat ayahnya melakukan kekerasan kepada ibunya cenderung akan menganggap perilaku kekerasan sebagai hal yang wajar. [4]

Dalam teori belajar sosial, apa yang dikembangkan melalui mekanisme penguatan langsung masih diperkuat dengan berperannya proses meniru dan belajar melalui pengamatan yang gejala ini oleh Saparinah Sadli disebut sebagai konsep meniru atau modeling.[5] Melalui proses pengamatan dan modeling seperti itu anak akan memperoleh gambaran tentang peran-peran sosial yang hanya ia simpan dan akan dinyatakan dalam bentuk prilaku dikemudian hari. Bahkan khusus terhadap anak perempuan, KDRT seringkali akan menimbulkan rasa takut terhadap figur ayah dan bahkan trauma terhadap lembaga perkawinan.[6]

Ironisnya, KDRT kurang mendapatkan perhatian serius para pekerja HAM sebagai mana mereka peduli terhadap tokoh-tokoh pro-demokrasi akibat penyiksaan oleh aparat. Menurut Mansour Fakih, ada indikasi kuat mengapa KDRT tidak dianggap sebagai peristiwa HAM, erat kaitannya dengan keyakinan  gender. Kekerasan domestik dianggap sebagai urusan “private” atau urusan rumah tangga, sehingga masalah tersebut sulit disentuh oleh hukum bahkan tidak dianggap sebagai pelanggaran HAM.[7] Dengan demikian dikotomi urusan publik dan private (domestik) tanpa disadari telah melanggengkan pelanggaran terhadap Hak Asasi Perempuan. Sebagai konsekuensinya, keyakinan masyarakat terhadap peran gender kaum perempuan dalam banyak hal juga berakibat pada diskriminasi, subordinasi, dan marginalisasi perempuan sebagaimana yang terlihat dalam kasus KDRT.

Beberapa kasus di atas menunjukkan keberadaan konstitusi        perundang-undangan dalam sebuah negara (baca: Indonesia) yang mengatur ketentuan tentang HAM ternyata tidak serta merta memberikan spirit bagi perjuangan penegakan terhadap hak-hak perempuan. Maka, penanganan atas pelanggaran terhadap hak-hak perempuan yang tidak dilakukan secara serius bahkan tidak memperhatikan perspektif gender memberikan penguatan tambahan bagi alasan perlunya perspektif gender dalam penanganan HAM. Wacana ini perlu dibangun karena proses penanganan kasus pelanggaran HAM yang tidak memperhatikan perspektif gender memiliki makna yang setara dengan pengabaian terhadap HAM itu sendiri.

Oleh: Dr. Ahmad Munir, M.Ag

Dosen Ushuluddin STAIN Ponorogo

Sumber Tulisan:

[1]Triningtyasasih (et.al, ed.). Kekerasan dalam Rumah Tangga,  (Yogyakarta: Rifka Annisa, 1997), h.1

[2] Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur’an, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 88.

[3]Triningtyasasih (et.al, ed.). Kekerasan,.. h. 3

[4] Rifka Annisa,   Annual Report,…h. 46

[5] M. Atho Mudhar (ed.), Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan, (Yogyakarta: IAIN Suka Press, 2001), h. 21

[6] Triningtyasasih (et.al, ed.). Kekerasan,.. h. 46

[7] Mansour Faqih, “Hak Asasi Perempuan,” dalam Wacana INSIST, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif, VII, 2001, h. 46

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.

Catatan Setelah Formulir Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.