Kemendikbud Dorong Ujian Sekolah Berstandar Nasional gantikan UN

1 19

JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy bersama anggota Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjelaskan rencana moratorium Ujian Nasional (UN) pada Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi X DPR-RI, (1/12/2016). Dalam Raker tersebut Mendikbud menyampaikan rencana pemerintah untuk mendorong pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) menggantikan Ujian Nasional (UN).

“Berdasarkan data dan kajian, kami berkeyakinan moratorium UN harus dilaksanakan,”. Disampaikan Muhadjir Effendy, di Gedung Nusantara I Komplek Parlemen, dikutip dari situs resmi mendikbud.

Muhajir memaparkan bahwa sejak tahun 2015, UN tidak lagi dijadikan penentu kelulusan siswa pada suatu jenjang pendidikan. Di tahun 2017 mendatang, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan terus mendorong terlaksananya USBN yang akan diselenggarakan oleh satuan pendidikan/sekolah dengan merujuk pada standar nasional. Kelaknya, ujar Mendikbud, kelulusan siswa akan ditentukan oleh tiap-tiap sekolah dengan standar kelulusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Standar tersebut merupakan hasil penelaahan yang telah disesuaikan dengan hasil pemetaan yang dihasilkan dari UN di tahun-tahun sebelumnya. Melalui moratorium Ujian Nasional (UN) dan mengalihkannya ke USBN, Kemendikbud berupaya untuk membuat sebuah sistem dan instrumen sertifikasi. Untuk medapatkan capaian proses belajar mengarjar yang kredibel dan reliabel.

Moratorium, menurut Mendikbud, merupakan tindakan pemerintah dalam melaksanakan Nawa Cita. Dalam rangka melancarkan revolusi karakter bangsa, pemerintahan di era pemerintahan saat ini. Mendikbud berjanji untuk melakukan evaluasi terhadap model penyeragaman di dalam sistem pendidikan nasional, yang sudah termasuk di dalamnya Ujian Lokal.

Dasar Moratorium UN dan Pelaksanaan USBN

Putusan Mahkamah Agung (MA) no 2596 K/PDT/2008 tgl l 14 September 2009. Mengamanatkan pemerintah supaya dapat meningkatkan kualitas pengajar (guru), kelengkapan sarana dan prasarana dilingkungan sekolah. Serta akses informasi yang lebih lengkap di seluruh daerah di Indonesia sebelum mengeluarkan kebijakan baru dalam pelaksanaan Ujian Nasional lebih lanjut.

Mendikbud memaparkan, selain dilatarbelakangi keputusan MA tersebut, moratorium UN dan pelaksanaan USBN didasarkan pada hasil penelaahan yang menyebut bahwa hasil UN belum dapat menjadi instrumen peningkatan mutu pendidikan. Bentuk UN selama ini monoton dan dianggap kurang mendorong meningkatkan pengetahuan dan kemampuan siswa secara utuh.

Lebih lanjut, Menteri Muhadjir menyampaikan bahwa Ujian Nasional cenderung akan membawa proses belajar ke orientasi tidak tepat. Berdasarkan hasil penelitian saat kemendikbud berinteraksi langsung dengan guru di berbagai daerah. Mendikbud juga menyebutkan bahwa masih ada kecenderungan sekolah mengesampingkan atau mereduksi hakekat pendidikan yang sesungguhnya, yaitu membangun karakter siswa, perilaku dan kompetensi siswa.

Muhajir menambahkan, saat ini sekolah-sekolalah hanya terfokus pada mata pelajaran yang diberikan pada UN atau kisi-kisi ujian. Sekolah saat ini kurang memperhatikan mata pelajaran lainnya. Bahkan ada beberapa guru yang mengampu mata pelajaran (bukan mata pelajaran UN) mereka merasa tidak diapresiasi baik oleh sekolah maupun peserta didik.

Ditambah lagi, fokus yang dianggap berlebihan pada UN akan mengkesampingkan dari proses pembelajaran yang mendorong siswa berpikir kritis, analitis. Dicontohkannya, mengevaluasi yang bersifat menyeluruh, sampai saat ini bentuk instrumen UN adalah hanya pilihan ganda. Tentu Hal tersebut tidak sesuai dengan upaya pemerintah di era pemerintahan saat ini. Yang ingin menghadirkan generasi yang memiliki keterampilan abad 21. Mendikbud mengharapkan sekolah dapat lebih banyak  membuat instrumen-instrumen yang akan mendorong siswa mengekspresikan pikiran dan gagasannya, seperti penulisan esai. ** (a/ML)

Sumber: mendikbud.go.id

  1. AFINAH NGIZATIN berkata

    Yaa sebenarnya bagus juga pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional(USBN ) menggantikan ujian nasional(UN ) tapi, bagaiman jika masih ada sekolah yang yang kurang fasilitas yang memadai misalnya seorang guru yang memegang mata pelajaran yang bukan hasil dari study nya kalau iya mau di gantikan seharusnya membenahi terlebih dahulu lah fasiltas sekolah termasuk guru-gurunya. Apakah semua guru sudah memegang mata pelajaran yang telah di hasilkan atau yang telah di pelajari pas guru tersebut. Sedang melaksanakan studynya? Jika sudah barulah digantikan ujian sekolah berstandar nasional(USBN) di gantikan ujian nasional(UN)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.

Catatan Setelah Formulir Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.