Krisis Ekonomi dan Kepercayaan di Indonesia

1 88

Krisis ekonomi dan kepercayaan yang melanda Indonesia memberikan dampak positip dan dampak negatip bagi upaya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat indonesia. Disatu sisi krisis tersebut telah membawa dampak yang luar biasa pada tingkat kemiskinan,namun disisi lain krisis tersebut dapat juga memberi “berkah tersembunyi “(blessing in disguised) bagi upaya peningkatan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia dimasa yang akan datang. Mengapa? karena krisis ekonomi dan kepercayaan yng dialami telah membuka jalan bagi munculnya reformasi total diseluruh aspek kehidupan bangsa. salah satu unsur reformasi total itu adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan pemberian otonomi daerah kepada daerah didasarkan atas azas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

Berbicara otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari isu kapasitas keuangan dari tiap-tiap daerah. Bahkan pada tahun sebelumnya otonomi senantiasa dikaitkan dengan automoney, artinya kemandirian daerah dalam menyelenggarakan kewenangannya diukur dari kemampuannya menggali sumber-sumber pendapatan sendiri. Implikasi dari penerrapan prinsip automoney inilah yang kemudian mendorong daerah-daerah untuk giat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Sejalan dengan otonomi pengelolaan keuangan tersebut pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa regulasi dibidang keuangan yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keungan Negara, dan untuk daerah telah pula ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah serta Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagai petunjuk pelaksanaannya dan sejak diberlakukannya peraturan tersebut telah membawa perubahan yang fundamental dalam hubungan tata pemerintahan sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 (yang telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004) tentang perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan daerah  secara khusus telah menetapkan landasan yang sangat jelas dalam penataan, pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah antara lain memberikan penilaian dalam menetapkan produk penguatan sebagai berikut;

  1. Ketentuan tentang produk-produk pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan Daerah (Perda)
  2. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan surat keputusan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan daerah tersebut.
  3. Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPR mengenai keuangan daerah dari segi efisien dan efektivitas keuangan
  4. Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut merupakan dokumen daerah, sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

Pengertian yang dimaksud dalam point pokok (d) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tersebut sangat jelas kaitannya dengan apa yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Pasal 19;

“Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, di nyatakan terbuka untuk umum.” (Baca: Lihat Pasal 19 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara”)

Baca selanjutnya: “Teori-Teori Yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Keuangan Daerah”

** Oleh: Dr. Sugianto, SH,MH

Sumber Tulisan:

Mardiasmo,MBA.Ak.”,Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah,”Andi Yogyakata,hlm.3

Nurlan Darise, “Pengelolaan Keuangan Daerah”.Indeks.Jakarta.hlm.1

Adrian Sutedi, Implikasi Hukum atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah”. Sinar Grafika. Jakarta. 2009.hlm.70

Trilaksono Nugroho, ”Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi, Bayumedia, Malang. 2007.hlm.14

Rahardjo Adisasmita,”Pembiayaan Pembangunan Daerah”, Graha Ilmu, Yogyakarta. hlm. 30

Lihat Pasal 19 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara”.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.

Catatan Setelah Formulir Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.