Latar Belakang Terbentuknya Kementrian Agama

0 100

Kementrian agama merupakan lembaga yang dibentuk atas usulan salah satu umat Islam. Umat Islam yang juga merupakan anggota istimewa dalam BPUPKI. Ia adalah Muhammad Yamin. Usulan tersebut Muhammad Yamin kemukakan pada sidang kedua Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 11 Juli 1945, di Gedung Tyuuoo Sang-In yang sekarang merupakan gedung Departemen Agama. Dengan Kutipan Muhammad Yamin yang berbunyi sebagai berikut :

“Selain daripada itu adalah pula kementrian yang istimewa lagi, yaitu berhubungan dengan Agama. Tidak cukuplah jaminan kepada Agama Islam dengan Mahkamah Tinggi saja, melainkan harus kita wujudkan menurut kepentingan Agama Islam sendiri, pendek kata menurutu kehendak rakyat, bahwa urusan agama Islam yang berhubungan dengan pendirian Islam. Wakaf dan masjid dan penyiaran harus diurus oleh kementrian yang istimewa, yaitu yang kita namai Kementerian Agama, Kementrian-kementrian yang lain, seperti kementrian Pembelaan dan perlengkapan peperangan”Ai??Risalah Sidang BPUPKI, halaman 184-185.

Responsi Usulan Pembentukan Kementrian Agama

Awalnya usulan Muhammad Yamin tersebut tidak di respon langsung, artinya tidak langsung diterima dan direalisasikan pada saat itu juga. Dengan alasan, ditakutkan malah menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat non muslim.

Tapi akhirnya usulan tersebut terealisasi, walaupun harus menunggu satu tahun kemudian. Berkat dukungan penuh dari orang-orang Masyumi, diantaranya adalah Moh Natsir, Dr Mawardi, Dr Marzuki Mahdi, N.Kartosudarmo dan lain-lain. Tepat pada tanggal 3 Januari 1946, Kementerian Agama di resmikan langsung oleh presiden yang sekaligus memberikan mandate kepada Rasjidi untuk memimpin Kementrian Agama yang pertama.

Pada tanggal 17-18 Maret 1946, Rasjidi memberikan pidatonya kepada masyarakat yang ada di Jawa dan Madura, melalui Konferensi Jawatan Agama di Surakata. Pidato tersebut berisi tentang kepentingan pemerintah dan Tujuan dibentuknya Kementrian Agama. Tidak lain, untuk memenuhi kewajiban pemerintah atas UUD BAB XI pasal 29 ayat 1 dan 2, bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama masing-masing dan kepercayaan.”

Beberapa Urusan Agama yang Mulai Diambil Alih oleh Kementrian Agama

Dengan adanya Kementrian Agama tersebut, beberapa urusan agama yang sebelumya diatur pemerintah Hindia Belanda, kini menjadi Tugas dan kewajiban Kementrian Agama yang harus dijalankan. Aturan tersebut diperkuat oleh Maklumat Agama No.2 tanggal 23 April 1946 sebagai berikut :

  1. Shumuka yang pada masa Jepang termasuk kedalam kekuasaan Residen yang lalu menjadi Jawatan Agama Daerah, kini ditempatkan dibawah kementrian Agama.
  2. Hak dalam mengatur penghulu Landraad yang sekarang merupakan pengadilan Negeri, ketua dan anggota Raad Agama yang sebelumnya diatur dan berada ditangan Residen, kini diserahkan kepada Kementrian Agama.
  3. Hak dalam pengangkatan penghulu yang dahulu berada di bawah aturan Bupati, kini diserahkan juga kepada Kementrian Agama.

Sumber : H.Aboebakar. 2011. “K.H.A. WAHID HASJIM”. Bandung : Mizan

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.

Catatan Setelah Formulir Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.