Inspirasi Tanpa Batas

Logika Hukum Ahok dalam Nalar Aristoteles

0 2

Konten Sponsor

Logika Hukum Ahok dalam Nalar Aristoteles. Aristoteles, filosof abad ke 4 sebelum masehi, muurid Plato yang paling cerdas, menyatakan: Hukum harus terkait dengan perasaan sosial-etis. Hukum tanpa perasaan sosial etik, bukan saja akan hambar, tetapi akan membuat jarak dengan keadilan.  Ia tidak sependapat dengan konsep bawaan alamiah personal [Socrates concept], dan sekaligus tidak setuju dengan konsep mutu aristokrat [Plato concept].

Hukum akan selalu mencakup perasaan sosial-etis pada setiap warga Negara. Hukum diperlukan guna mengarahkan manusia pada nilai-nilai moral yang rasional. Tanpa pertimbangan sosial yang rasional, hukum tidak mungkin mendapatkan kebenaran. Kebenaran (theoria, kontemplasi), karena itu, menurut Aristoteles adalah keutamaan hidup (summum bonum).

Manusia menurut Aristoteles harus dipandu dua hal, yakni akal dan moral. Akal (rasio atau nalar) memandu manusia mengenal sesuatu yang benar dan sesuatu yang salah. Di sisi lain, ia secara serentak memastikan mana barang-barang materi yang dianggap baik bagi hidupnya dan mana barang-barang materil yang tidak baik untuknya. Jadi akal memiliki dua fungsi, yaitu teoritis dan praksis.

Untuk yang pertama, Aristoteles menggunakan kata Sophia yang menunjuk pada kearifan. Untuk yang kedua digunakan akta phronesis yang dalam terminologi Skolastik disebut prudentia (prudence). Moral sendiri menurut Aristoteles, memandu manusia untuk memilih jalan tengah antara dua sisi ekstrem yang berlawanan, termasuk dalam menentukan keadilan.

Menakar Putusan Hakim

Bagaimana kita membaca fenomena Ahok dalam konteks logika Aristoteles? Saya melihat bahwa apa yang diputus hakim, memenuhi persyaratan untuk disebut telah memilih jalan tengah. Ia tidak menetapkan angka maksimal hukuman [5 atau 4 tahun], karena begitu banyaknya orang yang meragukan bahwa Ahok salah.

Ia juga tidak membebaskan Ahok. Hakim tampaknya sadar bahwa betapa banyaknya masyarakat yang menganggapnya bersalah. Ia dianggap telah menistakan agama. Ini yang disebut Aristoteles, hukum harus mampu membentuk keadilan umum. Hal ini, ditandai dengan hubungan  yang baik antara sesama manusia yang satu satu sama lain saling bertentangan.

Hukum, dalam nalar Aristoteles, tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi, tapi juga tidak mengutamakan kepentingan pihak lain. Hukum tidak boleh memberi ruang ketidakkesamaan. Ini yang hebat. Meski mulai banyak yang mempertanyakan nasib hakim yang memutus, tetapi, mereka ternyata tahan dalam menghadapi tekanan [pro dan kontra].

Formulasi keadilan, dengan demikian, menurut Aristoteles bertumpu pada tiga hukum alam yang dianggapnya dapat menjadi prinsip keadilan utama. Ketiga prinsip dimaksud adalah: Honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere (hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain, dan memberi sesuatu kepada setiap orang yang menjadi haknya). Prof. Cecep  Sumarna

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.

Catatan Setelah Formulir Komentar