Take a fresh look at your lifestyle.

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan kriminalisasi LGBT

0 126

Beberapa waktu lalu, negeri ini dihebohkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan untuk mengkriminalisasi LBGT dan seks bebas (perzinahan) yang saat ini sedang marak. LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) adalah perilaku menyimpang seksual yang dilakukan individu atau golongan tertentu. Hal tersebut tidak sesuai dengan norma agama maupun moral yang terkandung dalam Pancasila. Melalui putusan tersebut, banyak yang menuding MK sebagai lembaga yang anti-pancasila bahkan menganggap melegalisasi perilaku minoritas LGBT.

Tapi tunggu dulu, MK menolak permohonan tersebut bukan untuk melegalisasi perilaku menyimpang LGBT atau bahkan memberikan “free pass” bagi pelaku-pelakunya. Namun, karena MK merasa hal tersebut bukan menjadi kewenangannya. MK yang merupakan lembaga yudikatif tidak berwenang dalam membuat norma hukum baru untuk menetapkan pidana kepada pelaku LGBT karena kewenangan membuat norma hukum baru berada pada lembaga legislative.

Berdasarkan pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam pasal 10 ayat 1 huruf a sampai dengan d UU No.24/2003, kewenangan MK adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Dalam artian wewenangnya adalah menguji undang-undang yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. “Mengkriminalisasi” perilaku LGBT adalah memungkinkan bagi pelaku-pelakunya untuk dipidana. Sedangkan hukum positif Indonesia dalam hal ini ranah hukum pidana menganut asas legalitas, dimana perbuatan seseorang tidak dapat dipidana apabila belum ada aturan yang mengaturnya (pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undag Hukum Pidana (KUHP).

Selain itu juga, apabila permohonan dikabulkan oleh MK maka yang akan terjadi adalah perubahan delik dalam hukum pidana dari yang semula delik aduan menjadi delik biasa. Perubahan delik ini bukan lagi membatalkan, menambah atau mengurangi frasa-frasa dalam pasal yang diajukan. Melainkan, membuat aturan hukum pidana yang baru. Inilah yang dimaksud dalam membuat norma hukum baru. Karena hal tersebut maka MK tidak ingin memberikan penafsiran yang terlalu jauh. Perlu dibuat aturan baru untuk melarang atau mempidana pelaku LGBT, yang menjadi kewenangan lembaga legislative sebagai pembentuk undang-undang.

Tapi, kan, KUHP udah ga sesuai dengan perkembangan zaman di Indonesia karena itu peninggalan zaman Kolonial dan harus dirubah? Jawabannya, ya, tapi itu tidak menjadi pembenaran bagi Mahkamah Konstitusi untuk melawati batas-batas kewenangannya (abuse of power). Perlu diketahui, mengutip dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.46_PUU-IV_2016, bahwa apa yang diajukan oleh pemohon untuk merubah pasal-pasal mengenai persetubuhan diluar nikah dan perzinahan telah diajukan melalui RUU-KUHP (Rancangan Undang-Undang KUHP) dan telah disampaikan pada tahun 2011 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku lembaga pembuat undang-undang.

Kesenjangan dalam harmonisasi antara hukum,moral dan etika sebenarnya menjadi sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Namun, karena Indonesia adalah negara hukum maka segala sesuatunya harus tunduk kepada hukum yang berlaku. Jadi, Mahkamah Konstitusional bukan berarti anti-pancasila ataupun mendukung perilaku yang menyimpang dari moral-moral yang ada. Mahkamah Konstitusi hanya menjalankan kewenagannya sesuai apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang.

Penulis: Poni

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.

Catatan Setelah Formulir Komentar