Take a fresh look at your lifestyle.

Menakar UU Ormas Dalam Mengatasi Radikalisme Agama

0 82

UU Ormas No. 17 Tahun 2013 yang dicetuskan pada masa SBY dianggap kurang tegas mengatur kebijakan dalam penanganan aksi radikalisme yang dilakukan oleh beberapa Ormas radikalisme. Maka, Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu Ormas No. 2 Tahun 2017 yang  dianggap sebagai  penyempurna UU Ormas 17 Tahun 2013.

Perppu ormas tersebut mengatur beberapa ketentuan Ormas yang belum diatur di UU sebelumnya. Dalam rangka mempertajam kekuatan hukum Perpu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 tersebut, maka DPR RI membahas serta mengesahkannya menjadi UU Ormas No. 17 Tahun 2017 pada 24 Oktober 2017.

Walaupun menyisakan kegaduhan di publik sebagai respon atas kekecewaan beberapa pihak yang keberatan dengan pengesahan UU tersebut. Hal ini merupakan bagian dari dialektika politik di negeri ini, dalam hal ini DPR RI berencana akan merevisi UU Ormas.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara bertanggung jawab atas stabilitas negara. Dan  memiliki tanggung jawab penuh dalam mengatasi kegaduhan internal politik Indonesia yang diwarnai oleh aksi radikalisme yang sangat menguat di pukblik saat ini. Serta berefek pada ancaman psikologis masyarakat.

Pelik dirasakan ketika sejarah peradaban Islam masa silam pasca pemerintahan Khulafaau Roosyidiin selalu diwarnai dengan ketegangan antar kelompok aliran. Fenomena itulah yang dikhawatirkan akan terjadi di Indonesia ketika salah satu pihak selalu memprofokasi benih-benih kebencian dan kegaduhan antar golongan.

Ketika Bhinneka Tunggal Ika telah menjadi slogan kehidupan bangsa Indonesia, maka radikalisme sudah semestinya menjadi masalah genting untuk segera diatasi.

Menakar UU Ormas Dalam  Ambiguitas Fungsi Teknologi

Kemajuan teknologi menjadi sebuah realitas hari ini. Kemajuan ilmu pengetahuan mengalami perkembangan yang sangat pesat oleh faktor globalisasi yang mengarah pada kesatuan informasi dan produksi. Bahwa produktifitas tidak lagi dipahami sebatas kegiatan produksi barang, melainkan telah diperluas maknanya kepada produktifitas informasi.

Hari ini pelaku produksi informasi bukan lagi hanya ditangani oleh para jurnalis yang memiliki kapabilitas keilmuan dan etika jurnalistik. Namun kini telah menjamur menjadi produsen informasi yang mengarah pada ranah hat speech (ujaran kebencian).

Bisnis hat speech menjadi sebuah fenomena pahit hari ini dalam mensosialisasikan informasi-informasi miring yang menskreditkan kelompok lain di luar golongannya.

Radikalisme tidak lagi menjadi hal baru dalam realita kehidupan saat ini. Tak jarang orang berkeyakinan tanpa disertai pemahaman serta berpendapat tanpa logika dan landasan yang kuat.

Maka, tak aneh jika dampak radikalisasi pemikiran hanya akan berujung pada kejumudan berpikir. Serta berakhir pada wujud pembodohan yang sistematis, dan saat itu pula pemikiran seseorang telah dikunci oleh benih benang merah sebuah ideologi radikalisme.

Organisasi Islam radikal yang kini bermunculan saat ini, seringkali membentuk pola radikalisasi ideologi tersendiri. Bersifat doktrin serta  membidik target massa dalam pergerakan mereka dengan bentuk penjumudan pemikiran serta mengikatnya untuk berpikir bebas.

Anggota organisasi ini dengan mudah untuk dimobilisasi dalam sebuah misi pergerakan secara massif tanpa sadar bahwa bangunan sistem sosialis terbentuk di sana, dimana seseorang tidak memiliki hak atas dirinya sendiri melainkan adalah salah satu unsur dalam sebuah komunitas yang hanya berpikir tujuan hidup untuk komunitas atau organisasi.

Sebuah pertempuran terjadi bermula pada perbedaan paradigma atas suatu kasus yang tidak dipertemukan duduk permasalahannya. Karena organisasi Islam radikal ini tidak pernah berpikir untuk berasimilasi dengan masyarakat. Bahkan selalu menjustifkasi atas kebenaran ideologi mereka yang sering kali berujung pada sebuah tindak kekerasan.

Seperti halnya aksi jilbabisasi di jalan raya, yang memberikan sebuah paradigma bahwa muslimah hanyalah mereka yang berjilbab sedangkan yang tidak berjibab tidak dapat dikatakan muslimah.

Menakar UU Ormas Dalam Identifikasi Radikalisme

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme memiliki arti sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan dan sikap ekstrim dalam suatu aliran politik (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995, hal. 808).

Sementara dalam Kamus Politik, definisi radikalisme adalah ide-ide politik yang mengakar dan mendasar pada doktrin-doktrin yang dikembangkan dalam menentang status quo (Roger Scruton, 2013:791).

Dalam perspektif spektrum politik, Leon P. Baradat menyatakan bahwa pengertian radikalisme mengacu pada pemahaman seseorang atau kelompok yang secara ekstrim tidak puas dengan kondisi masyarakat yang ada. Mereka tidak sabar untuk menanti perubahan yang fundamental (Leon P. Baradat, 1994: 16).  Sebuah gerakan organisasi masyarakat Islam yang menyebarkan paham-paham radikalisme dalam kemasan agama untuk kepentingan politik.

Kemasan ini tampak lebih cantik karena dalam aktualisasinya, selalu mengedepankan simbol-simbol keislaman yang sangat dirindukan oleh masyarakat Indonesia di tengah era globalisasi dan modernisasi.

Kehadirannya mungkin saja tidak menjadi sebuah masalah, ketika syiar dakwah Islam tersebut memiliki nilai-nilai dakwah yang otentik lii’lai kalimatillah. Namun menjadi sebuah masalah ketika aktualisasi dakwah tersebut bersamaan dengan gerakan politik.

Memaksakan kepada negara untuk mengubah ideologi yang telah dianut atas dasar kesepakatan para pendahulu atas berdirinya negeri ini. Dengan dalih thoghut ataupun tidak sesuai dengan syari’at Islam. Pancasila dan demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia dipahaminya sebagai thoghut dan kufur.

Pendekatan aksi yang mereka gunakan identik dengan arabisasi yang mengedepankan istilah-istilah arab dalam memaknai sistem pemerintahan, mengingat HTI, FPI dan JI berkiblat pada Timur Tengah yang berambisi menegakkan Khilafah Islamiyah yang bersifat transnasional.

Maka, hal inilah yang berbenturan dengan semangat nasionalisme atas dasar cinta tanah air yang telah diajarkan oleh para pendiri negeri ini atas perjuangan bersama membangun kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945.

Horace M. Callen mengemukakan tiga ciri khas dari radikalisme.

  • Pertama,  radikalisme merupakan reaksi terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Dari reaksi-reaksi tersebut, muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan atau perlawanan. Adapun masalah yang ditentang tersebut berupa asumsi, ide, lembaga atau nilai-nilai yang dipandang bertanggungjawab atas situasi dan kondisi yang terjadi.
  • Kedua, radikalisme tidak berhenti pada sekedar upaya penolakan, akan tetapi terus berupaya mengganti tatanan yang sudah ada dengan bentuk tatanan nilai lain. Kelompok radikalis berusaha keras untuk menerapkan tatanan yang diyakini dipersiapkan mengganti tatanan sebelumnya.
  • Ketiga, kuatnya keyakinan kaum radikal akan kebenaran program atau ideologi yang mereka bawa.

Bersambung …….

Oleh : Haliemah Noor Q
Penulis adalah: Sekretaris Prodi MPI IAI Bunga Bangsa Cirebon
Editor : M Lutvi

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.

Catatan Setelah Formulir Komentar