Mendikbud Menjawab Persoalan Terkait Penghapusan UN

0 109

UJIAN Nasional (UN) sebelumnya sebagai persyaratan kelulusan sekolah yang mulai diterapkan pada 2001. Ujian nasional ini menjadi persoalan karena dianggap tidak mencerminkan performa siswa mengenyam pendidikan. UN dianggap tidak bisa membangun karakter, perilaku dan kompetensi siswa.  Tahun lalu, UN tidak lagi menjadi tolok ukur standar kelulusan siswa.

Oleh Sebab itu pemerintah khususnya kemendikbud, saat ini merencanakan penghapusan atau moratorium UN dan menggantikannya dengan Ujian Sekolah Bersetandar Nasional (USBN).

Wacana moratorium UN tersebut menuai perdebatan dikalangan pemerintah dan masyarakat. Dengan moratorium UN dikhawatirkan berdampak pada terhadap pada standar mutu pendidikan nasional.

Mendikbud menjawab kekhawatiran tersebut. Mendikbud menyampaikan bahwa standar nasional pendidikan tetap dilaksanakan, tetapi kewenangannya didesentralisasikan ke daerah sesuai dengan amanat undang-undang. Lebih lanjut, pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Dimaksudkan sebagai upaya pemberdayaan guru-guru melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

Terkait masa perpindahan (transisi) dari penyelenggaraan UN menjadi ujian sekolah (US). Mendikbud menyampaikan beberapa langkah yang sudah siap dilaksanakan oleh pemerintah, diantaranya:

  1. Melakukan penyesuaian kebijakan terutama pada perubahan regulasi mengenai penyelenggaraan evaluasi pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 13 tahun 2015, dan peraturan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada PP nomor 17 tahun 2010.
  2. Memberikan fasilitasi kepada semua provinsi yang memerlukan instrumen seleksi siswa dari jenjang sekolah menengah pertama (SMP) ke sekolah menengah atas (SMA).
  3. Memberikan fasilitasi proses penyelenggaraan ujian sekolah (US), berstandar nasional termasuk pemetaan peserta didik dan pendidikan nonformal.
  4. Menyiapkan bahan sosialisasi kepada pemangku kepentingan.
  5. Melakukan optimalisasi dan revisi anggaran 2017 untuk pembinaan sekolah-sekolah dan pengembangan sistem penilaian yang komprehensif.

Muhadjir Effendy menyampaikan, Mendikbud mengapresiasi kritik, saran dan masukan dari para anggota DPR. Selaku mitra strategis pemerintah, Mendikbud siap untuk berdiskusi serta berkonsultasi dengan Komisi X (sepuluh) dalam upaya proses penetapan kebijakan. Muhadjir juga mengungkapkan, saat ini Kemendikbud sedang memproses penerbitan Instruksi Presiden (inpres) terkait moratorium UN dan evaluasi pendidikan.

Lebih lanjut lagi Muhadjir menyampaikan. “Komisi X meminta supaya Kemendikbud menyampaikan hasil penelitian/kajian komprehensif mengenai moratorium UN ini serta rincian rencana penggunaan anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2017.” Beragam tanggapan untuk pendalaman disampaikan oleh para anggota legislatif.

Beberapa anggota yang menyampaikan pendapat serta mengajukan pertanyaan lebih pendalaman terkait rencana pemerintah ini. Diantaranya Anang Hermansyah, I Wayan Koster, Popong Otje Djunjunan. “Saya acungkan dua jempol atas langkah berani Saudara Menteri yang menunjukkan bahwa Saudara mengerti ruh pendidikan,” ucap Popong. Dikutip dari mendikbud.go.id.

Sebelumnya Presiden RI Jokowi Dodo menyampaikan bahwa moratorium UN saat ini masih dalam proses pembahasan dan menunggu hasil keputusan rapat terbatas. “Memang dari Menteri Pendidikan menyampaikan itu, tapi tentu saja harus ada ratasnya dulu. Harus ada Rapat Terbatas yang nantinya kita putuskan,” tegas Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu. ** (a/ML)

Sumber: mendikbud.go.id

Komentar
Memuat...