Menganalisa Biaya Pendidikan| Mengurai Benang Kusut Pendidikan Part – 2

0 16

baruMenganalisa Biaya Pendidikan. Pendidikan di Indonesia dianggap gagal melahirkan mutu output yang berkualitas. Ini kata kuncinya, meski ukurannya belum memiliki ukuran pasti. Tetapi, jika analisa dimaksud benar,  rendahnya kualitas lulusan pendidikan Indonesia dimaksud, dapat dilihat dari rendahnya “akses” ilmu pengetahuan. Akses Iptek serta macetnya transformasi nilai-nilai kebangsaan kepada peserta didik.

Penyebab semua dinamika dimaksud, sering dialamatkan kepada manajemen pendidikan yang kurang sehat. Kurang sehatnya managemen pendidikan, lahir karena besarnya campur tangan politik. Campur tangan politik itu berakibat pada minimnya biaya pendidikan yang dikeluarkan pemerinath.

Biaya pendidikan yang rendah, berakibat pada rendahnya infrastruktur, fasilitas, kualifikasi dan kompetensi pendidik. Tidak sampai di situ, tenaga kependidikan juga terus mengalami kemunduran. Salah satu ukuran atas analisa dimaksud dalah rendahnya insentif guru [H. A.R. Tilaar, 1993. A. Malik Fadjar, 1986 dan Sanusi Uwes, 1999].

Kondisi sebagaimana dijelaskan di atas, didukung munculnya kesadaran baru di kalangan pengambil kebijakan politik, guru mulai diperhatikan secara serius. Misalnya, belakangan ini, tampaknya jabatan guru berubah menjadi jabatan profesi fungsional.

Secara filosofis dan psikologis, perubahan jabatan ini akan menjadi isyarat baru bagi guru. Guru akan berdiri bukan hanya sebagai pengabdi, pahlawan tanpa tanda jasa, tetapi ia menjadi kaum profesional. Kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengubah ‘titel sosial’ guru yang di atas, salah satunya adalah lahirnya kebijakan sertifikasi guru sejak tahun 2006.

Sertifikasi Guru dan Kesadaran Baru

Kebetulan pula, saya termasuk di antara assesor guru gelombang pertama yang sedikit banyak merasakan bagaimana perubahan mental ini terjadi di kalangan guru. Langkah sertifikasi terhadap guru dilakukan untuk menjadi salah satu syarat bagi, bahwa seorang guru yang hendak memperoleh jabatan profesi, tentu harus memenuhi persyaratan profesional. Persyaratan profesional itu, salah satunya diseleksi melalui apa yang disebut dengan sertifikasi guru.

Peningkatan status jabatan guru dari pengabdi ke ranah profesional ini, akan berimplikasi pada menaiknya pendapatan guru. Rumusan ini, muncul berdasarkan basil studi banding ahli pendidikan ke berbagai negara, termasuk ke negeri Jiran, Malaysia. Untuk kajian ini, kita misalnya dapat melihat apa yang ditulis E. Mulyasa, 2003.

Dalam tulisan Malaysia, Mulyasa selalu dan layak menjadi contoh para analis pendidikan. Mengapa? Karena tingkat pencapaian pembangunan di negeri ini cukup atraktif, utamanya dalam dua dasawarsa terakhir bahkan jika harus dibandingkan dengan negara lain di Asia. Sarana dan prasarana pendidikan di Malysia cukup memadai, sehingga seluruh siswa mendapatkan peluang yang sama untuk memperoleh pendidikan dan mengakses kebutuhan pendidikan.

Negeri Jiran ini, juga berhasil mengalokasikan biaya riset yang cukup tinggi. Tingginya biaya riset dalam kepentingan pendidikan tadi, secara langsung dapat memungkinkan mereka mengembangkan temuan-temuan empiris yang multi-guna dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Negeri ini akhirnya berhasil mengubah takdirnya dari pengimpor guru pada tahun 1950- an sampai dekade 1970-an, ke negeri piengekspor guru ke negara lain, termasuk ke Indonesia.

Kondisi demikian, terjadi karena tingginya insentif guru yang berakibat secara langsung terhadap tingginya motivasi kerja guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Nah bagaimana dengan Indonesia, yang ketika guru sedang menikmati sertifikasi guru, justru massif diberitakan, bahwa sertifikasi dan tunjangan guru, kemungkinan besar akan dievaluasi. Prof. Cecep Sumarna

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.

Catatan Setelah Formulir Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.