Take a fresh look at your lifestyle.

Model Kurikulum Ideal di Pendidikan Tinggi Agama

0 24

Model Kurikulum Ideal di Pendidikan Tinggi Agama. Dari sekian banyak model kurikulum yang dikemukakan oleh para ahli yang ditampilkan sebagai bahan pertimbangan untuk mereaktualisasi mutu pendidikan di Perguruan Tinngi Agama Islam (PTAI) adalah melalui implementasi model kurikulum “Grass Roots”. Model kurikulum ini digagas oleh Smith, Stanley dan Shores dalam Hamalik (2000: 17). Model kurikulum Grass Roots atau akar rumput memiliki kelebihan salah satunya kurikulum tumbuh dari bawah.

Artinya kurikulum disusun atau dibuat oleh: para guru besar, dosen, tenaga professional lainnya. Dan mahasiswa sesuai dengan konteks kebutuhan kampus yang dilandasi jiwa demokratis. (bekerja secara intim, harmonis, dan bertanggung jawab dalam membuat keputusan kurikulum). Tugas besar para praktisi pendidikan tersebut, mereka urun rembug (sharing) mendiskusikan kekurangan, kelemahan, atau bahkan kelebihan kurikulum yang sedang diimplementasikan agar kurikulum tersebut tetap “actual”.

Berdasarkan bagan tersebut tahap-tahap di atas dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Assesmen kebutuhan

Yang dimaksudkan assesmen kebutuhan para perencana kurikulum. Melakukan analisa kebutuhan (pelacakan) terhadap berbagai kebutuhan yang diperlukan mahasiswa sebagai output PT tersebut. Analisis kebutuhan  ini sebagai bahan pertimbangan peningkatan kemampuan mahasiswa masa depan. Misalnya saja kebutuhan mahasiswa sebagai tenaga pendidik/guru, mereka perlu memiliki kompetensi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional.

Termasuk ke dalam kebutuhan untuk menjadi seorang konselor, akuntan, hakim agama, manager, komunikator, dsb. Berbagai kebutuhan mereka perlu dianalisis agar kompetensi yang dikuasai mahasiswa relevan dengan tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan dan perkembangan sains dan teknologi. Kegunaan melakukan analisis kebutuhan ini adalah untuk menetapkan profil lulusan, dapat dimulai dengan menjawab pertanyaan: “Setelah lulus nanti, akan menjadi apa saja lulusan program studi ini?” Pertanyaan filosofis ini menjadi bahan pemikiran para perancana kurikulum, sebelum menentukan kurikulum yang akan diimplementasi secara actual kepada mahasiswa.

Kurikulum yang sedang dilaksanakan (diimplementasikan).

Salah satu kewajiban para perencana, dan pengembangan kurikulum di PT tersebut perlu melakukan “Review kurikulum” (mengkaji ulang), kurikulum yang sedang berjalan, sejauh mana kurikulum yang berlaku tersebut masih memenuhi kebutuhan profesional, kebutuhan stakeholders, kebutuhan masyarakat (penggunan jasa pendidikan), dan kebuthan industri/teknis.

Identifikasi masalah-masalah local

Kurikulum di samping berbasis global, tentu tidak melupakan masalah-masalah lokal. Misalnya lokasi kampus berada di daerah industri, atau di daerah pantai, maka kurikulum disusun berdasarkan “kearipan” lokal. Atau memang situasi sosial sedang mengalami kerusakan mental, moral, dan spiritual serta terjadi kerusakan lingkungan. Maka kurikulum di sesuaikan dengan permasalahan yang sedang terjadi saat itu untuk memenuhi kebutuhan publik.  Berdasarkan masalah yang teridentifikasi untuk menentukan kompetensi yang harus dimiliki oleh program studi, dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan “Untuk menjadi profil (yang ditetapkan) lulusan harus melakukan apa saja?”

Memecahkan masalah secara  demokratis.

Berbagai permasalahan kurikulum selalu muncul tidak saja pada pendidikan dasar (SD/MI), melainkan juga di Perguruan Tinggi (PT). Satu di antara sekian banyak masalah kurikulum yang muncul adalah masalah “relevansi”. Relevansi (kecocokan) antara kurikulum yang direncanakan atau diajarkan dengan tuntutan sosial tidak conection (tidak nyambung). Artinya, materi kuliah yang diajarkan oleh para dosen kepada mahasiswa jauh kaintannya dengan kebutuhan professional, sosial, dan perkembangan Ipteks. Tidak relevan antara harapan dengan kenyataan ini sebagaimana dikemukakan tadi bisa  menimbulkan “gap” (pertentangan). Salah satu Indikator gap ini dapat  menimbulkan berbagai masalah sosial, misalnya saja terjadi banyak pengangguran intelektual. Fenomena ini sebenarnya pihak kampus telah melakukan deviasi atau bahkan distorsi yang jauh dalam perkuliahan, sehingga mahasiswa merugi di kemudian hari, untuk itu “Let’s We should do self correction”. Berdasarkan kenyataan ini, berbagai elemen kampus terutama para dosen sebagai implementator kurikulum, dan pembuat kebijakan pendidikan “harus” (must) benar-benar memikirkan atau merumuskan keputusan perancangan kurikulum secara komprehensif.

Perencanaan kurikulum.

Pekerjaan merencanakan kurikulum bukan hal yang mudah, melainkan pekerjaan yang sangat sulit, sebab kurikulum yang salah dapat merusak anak bangsa, dan dapat membinasakan masa depan bangsa. Sebelum para perencana kurikulum (curriculum planner) menentukan suatu kurikulum perlu memahami perkembangan kebudayaan: filsofis, sosiologis, antropologis, iptek, agama, dan sebagainya. Perkembangan kebudyaan tersebut mampu memberi landasan yang kuat kepada pengembangan kurikulum, agar kurikulum yang dihasilkan tidak hanya mementingkan “apa” (what) yang dipelajari, melaikan “siapa” (who) yang mempelajari kurikulum.

Dua (2) masalah pokok yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan kurikulum menurut Herbert Spencer dalam Schubert (1986); dan Nasution (1989) mereka menjelaskan: 1). Pengetahuan apa yang paling berharga/bermanfaat untuk diajarkan kepada mahasiswa/siswa dalam suatu bidang studi/mata kuliah? 2). Bagaimana mengorganisasikan bahan itu agar mahasiswa/siswa dapat menguasainya dengan sebaik-baiknya.

Di antara yang paling berwenang merencanakan kurikulum ialah para spesilis disiplin ilmu dalam menentukan pengetahuan yang paling berharga. Pendekanatan yang paling baik dalam merencanakan kurikulum membentuk team. Team itu hendaknya membidangi atau pakar kurikulum, dan pakar bidang studi sesuai disiplin ilmunya masing-masing (team diambil dari para ahli ilmu: guru besar, dosen, masayarakat pendidikan, orang tua, dan mahasiswa ).

Kurikulum baru.

Kurikulum baru berupa mata kuliah-mata kuliah yang telah diseleksi kemanfaatan dan kehandalannya, dan bersifat actual diajarkan kepada mahasiswa. Kurikulum baru perlu didasarkan pada pilar-pilar pendidikan yang digariskan oleh UNESCO dalam Julie Dorrell (1993), seperti: Learning to know, Learning to do, Learning to be, dan Learning to live togheter. Dalam rangka sharing ide, gagasan, pengalaman, dan untuk menyamakan persepsi tentang kurikulum baru ini perlu diadakan “Kegiatan Loka Karya” baik tingkat rektorat, fakultas atau jurusan. Keputusan hasil kegiatan loka karya tersebut merupakan kurikulum yang siap dimplementasikan di fakultas atau jurusan masing-masing. Dr. H. Anda Juanda, M.Pd

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.

Catatan Setelah Formulir Komentar