Nilai Etik dalam Konstitusi Indonesia| Menata Konsep Dzikir Part – 5

Nilai Etik dalam Konstitusi Indonesia| Menata Konsep Dzikir Part - 5
0 34

Nilai Etik dalam Konstitusi Indonesia – Apakah benar paradigma positivisme mengeksploitasi pendidikan sain di Indonesia? Bagaimanakah sesungguhnya content pendidikan selain pendidikan sains di Indonesia? Apakah di negeri yang 87.5 persennya beragama Islam ini, telah menerapkan prinsip-prinsip pengetahuan yang mempertemukan berbagai basis bidang pengetahuan seperti digagas dalam serial tulisan sebelumnya?

Pertanyaannya lainnya adalah, bagaimana elemen-elemen pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia? Termasuk tentu bagaimana pula lembaga pendidikan Islam memerankan diri dalam usaha mempertemukan basis pengetahuan? Suatu basis yang mengakomodir seluruh hajat manusia dengan segala kompleksitasnya sebagai manusia.

Mengkaji Filosofi Keagamaan dalam Pendidikan

Landasan filosofis dan yuridis negara Indonesia, yakni Pancasila dan UUD 1945, sebenarnya telah menempatkan dimensi etik dalam rumpun yang sulit dipisahkan. Pendidikan di Indonesia secara filosofis telah mengakomodir basis pengetahuan iluminatif sebagai core dalam pembangunan bangsa. Dunia pendidikan bertugas agar dimensi etik diwujudkan. Hal ini terlihat dari sila pertama Pancasila, yang telah menyebut bahwa negara ini berlandas pada ketuhanan yang maha esa.

Sila tersebut dijabarkan melalui Tap MPR Nomor II/MPR/ 1978, Tap MPR No. IV/MPR/1978, Tap MPR No. II/MPR/1983 dan Tap MPR No. II/MPR/1998. Tap-tap dimaksud secara umum menyebut bahwa: “Dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia       menyatakan kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Karena itu, manusia Indonesia pastilah ia yang percaya dan taqwa kepada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing…”

Undang-undang Dasar (UUD) 1945, khususnya Bab XI Pasal 29 ayat 1) dan 2) juga sama. UUD ini menyebut bahwa negara Indonesia berlandas pada ketuhanan dan setiap warga negara berhak untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Selain tentu negara ini menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah menurut kepercayaannya masing-masing pula.

Di mana dalam konteks pendidikan, dasar konstitusional ini menyebut pentingnya penanaman nilai etik keagamaan? Hal ini tampaknya terlihat di Bab XIII Pasal 31 ayat 1) sampai dengan ayat 5). Pasal dan ayat-ayat tadi, menyebut bahwa pelaksanaan pendidikan di Indonesia ditujukan untuk: 1). Meningkatkan keimanan peserta didik; 2). Pembentukkan akhlak mulia anak didik; 3). Meningkatkan ketaqwaan peserta didik, dan 4). Usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sejauh yang dapat teranalisa oleh penulis, pengembangan ilmu pengetahuan yang iluminatif tadi, dalam pelaksanaan pendidikan dimaksud, masih berbanding lurus dengan kebijakan negara. Hal ini terlihat dari UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal yang sama terlihat dari UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, serta UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Praksis Pendidikan Berjarak dengan UU

Semua produk UU dimaksud, menurut penulis telah menempatkan  lembaga pendidikan sebagai institusi penting dalam mengelaborasi dan mengembangkan amanat esensial negara. Suatu amanat yang menekankan pentingnya mensosialisasikan nilai etik ke tingkat publik melalui institusi pendidikan.

Pelaksanaan paradigma ilmu yang iluminatif tadi, seharusnya terjabarkan dalam hirarki ilmu di tingkat praksis. Di tingkat lapangan, secara filosofis semestinya mengkompromikan ilmu (iluminatif dan gnostik) dengan sumber pengetahuan yang berbasis pada paradigma saintifik yang berlandas pada fakta-fakta empirik dan keterukuran rasional. Disayangkan, dalam hirarki pendidikan di tingkat bawahnya, paradigm demikian menjadi hilang.

Hilangnya paradigma iluminatif dalam wilayah ini, semakin tampak dalam literatur-literatur pendidikan yang tersedia. Inilah problem serius yang dihadapi pendidikan di Indonesia. Hasil penelusuran yang mampu penulis lakukan, untuk literatur pendidikan sains misalnya, di berbagai satuan dan jenjang pendidikan, paradigma iluminatif yang menjadi bagian penting dari produk pendidikan di Indonesia, ternyata hilang. Buktinya akan terlihat dalam bagian berikut. Prof. Cecep Sumarna –bersambung

Komentar
Memuat...