Paradigma Kritis Menuju Teologi Islam yang Humanis

0 24

dr-ahmad-munir-m-agTidak ada seorangpun yang menolak bahwa agama-agama dihadirkan Tuhan di tengah-tengan manusia dalam rangka menegakkan kemaslahatan, kasih sayang, keadilan menyeluruh, dan rahmat bagi seluruh alam. Atas dasar ini, maka seluruh pemikiran dan sistem apa pun yang melegitimasi praktik diskriminasi, marginalisasi, misoginis, dan penindasan oleh dan terhadap siapapun, harus ditolak demi agama dan kemanusiaan. Namun dalam praktiknya, tidak jarang bahwa agama justru dijadikan pembenaran atau justifikasi bagi tindakan dehumanisasi seperti kekerasan dalam rumah tangga. Tentu hal ini sangat paradoks dengan nilai-nilai yang dikandung oleh agama itu sendiri. Pertanyaannya adalah mengapa hal ini bisa terjadi?

Dalam penjelasan sebelumnya penulis telah menguraikan, bahwa salah satu faktor substansial yang mengangkat kekerasan terhadap perempuan adalah adanya pemahaman keagamaan (teologis) yang menganggap bahwa kekuasaan laki-laki atas perempuan merupakan keputusan Tuhan yang tidak dapat diubah. Atau dalam bahasa lain, hierarki kekuasaan laki-laki yang dianggap atau diyakini bersifat kodrat, fitrah, dan bukan karena alasan sosiologis ataupun kultural yang tentu saja kontekstual dan bisa berubah. Keyakinan seperti itu dengan sendirinya merupakan pelanggengan sistem diskriminasi terhadap jenis kelamin perempuan yang tentu saja sangat bertentangan dengan HAM.

Membaca agenda persoalan HAM yang semakin kompleks dan semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya, Islam sebagai agama dan sekaligus sistem (way of life) yang dianut sebagian besar bangsa Indonesia tentu akan tertantang bagaimana dengan perspektifnya mampu memberi solusi alternatif secara praktis. Teologi Islam seharusnya tidak sekedar memberikan keyakinan akidah Islamiyah tetapi mampu memberikan semangat –meminjam istilah Hassan Hanafi –revolusi. Ia menunjukkan bahwa persoalan penting yang harus dipikirkan dalam menghadapi isu-isu HAM selain supremasi hukum adalah persoalan teologi yang mengendap dalam kesadaran umat Islam Indonesia. Bahkan dalam konteks tertentu, sebagaimana telah disinggung di atas, pemahaman terhadap konsep teologi inilah yang kerap kali menyulut adanya berbagai tindakan kekerasan, termasuk di dalamnya KDRT. Oleh karena itu, perlu adanya upaya reformulasi teologi Islam menuju telogi HAM yang transformatif dan sensitif gender (feminisme).

 Teologi transformatif yang penulis maksud di sini adalah suatu teologi yang secara kritis menegaskan bahwa ketidak adilan dalam bentuk apapun  termasuk ketidak adilan gender yang mewujud dalam berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan bukanlah taken for granted, melainkan akibat sistem yang tidak adil karena rekayasa sekelompok manusia dalam dimensi politik, ekonomi, budaya maupun keberagamaan (teologi). Islam sebagai sumber nilai perlu ditransformasikan sebagai pendorong bagi pengikutnya untuk melakukan pembebasan terhadap perempuan dan pemihakan terhadap HAM. Pendek kata, bahwa terjadinya ketidakadilan dan kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif teologi transformatif memerlukan analisis keislaman secara kritis dengan memasuki dunia sosial yang lebih luas menyangkut kapitalisme, imperialisme dan peran negara dalam proses terjadinya ketidak adilan sosial (perempuan) sehingga memunculkan pemikiran keislaman transformatif dan emansipatpris. Sedangkan teologi feminisme yang dimaksud di sini adalah teologi yang mengedepankan wacana keadilan gender dan egalitarianisme dalam memperjuangkan kesejahteraan hidup perempuan dan menjadikan iman sebagai pisau analisis terhadap masalah-masalah yang muncul dari pengalaman keagamaan yang cenderung diskriminatif. Gugatan kritis yang dikedepankan paham ini adalah bahwa pelanggengan ketidakadilan gender secara luas bukan bersumber pada agama tetapi berasal dari pemahaman, penafsiran dan pemikiran keagamaan yang dipengaruhi oleh tradisi dan kultur patriarki sehingga mempersubur paham keagamaan yang tidak membebaskan.

Disamping perlunya reformulasi pemahamaan teologi, untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan di lingkungan keluarga, menurut hemat penulis, perlu adanya tindakan bersama dari berbagai pihak, dari masyarakat sampai dengan para aparat. Namun, suatu prilaku konkret belum akan muncul apabila belum ada perubahan sikap atau persepsi mengenai KDRT itu sendiri. Oleh sebab itu, diantara langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut: pertama, dengan meluruskan berbagai mitos mengenai KDRT dan mempopulerkan fakta-faktanya. Langkah ini perlu dilakukan, karena dengan mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya tentang KDRT, diharapkan masyarakat dapat bersikap objektif dalam menyikapi masalah ini. Mengingat, selama ini persoalan kekerasan terhadap perempuan masih dianggap “bukan persoalan penting” sehingga diabaikan keberadaannya.

Kedua, dengan mensosialisasikan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam konteks suami-isteri. Sebab, persoalan KDRT terjadi diantaranya karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan sehingga menimbulkan ketimpangan relasi antara keduanya dalam kehidupan rumah tangga. Ketiga, penyadaran terhadap masyarakat juga dapat dilakukan dengan cara mensosialisasikan delik hukum yang berkaitan dengan masalah KDRT.  Hali ini dimaksudkan agar masyarakat lebih mengerti dan memahami bahwa tindakan KDRT adalah sama dengan melakukan tindak pidana kejahatan, dan oleh karenanya mereka akan berfikir seribu kali untuk melakukannya. Dan keempat, dengan membentuk lembaga-lembaga yang peduli atas persoalan ini, seperti Women’s Crisis Center  yang ada di Yogyakarta ataupun lembaga konseling lainnya. Pembentukan institusi semacam ini sudah mendesak untuk dilakukan, mengingat persoalan KDRT demikian banyak dan semakin meningkat akhir-akhir ini.

Satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa upaya tersebut di atas –demikian juga upaya-upaya lainnya- tidak akan ada artinya tanpa adanya kerja sama yang ideal dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, jalinan kerja sama yang sinergis dan penuh pengertian antara lembaga terkait, seperti kepolisian, rumah sakit, serta pengadilan adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sehingga pelayanan yang diberikan, khususnya kepada si korban, diharapkan dapat lebih terpadu dan komprehensif.

Oleh: Dr. Ahmad Munir, M.Ag

Dosen Ushuluddin STAIN Ponorogo

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.

Catatan Setelah Formulir Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.