Pendidikan Islam dan Perubahan Kurikulum| Eksistensi Pendidikan Islam Part – 4

Pendidikan Islam dan Perubahan Kurikulum| Eksistensi Pendidikan Islam
0 404

Pendidikan Islam, dituntut melakukan akomodasi keilmuan. Karena itu, muatan kurikulum pendidikan Islam, mengutip as-Syaibani, kurikulum pendidikan Islam, setidaknya akan empat dasar pokok kajian. Keempat pokok kajian dimaksud adalah sebagai berikut:

  1. Dasar religi. Penyusunan kurikulum pendidikan harus didasarkan pada nilai-nilai agama (ilahiyah) yang tertuang dalam kitab suci al-Qur’an maupun Sunnah. Al Qur’an dan sunnah Nabi, merupakan nilai kebenaran universal, abadi, dan bersifat futuristik. Di samping kedua sumber tersebut, masih ada juga sumber lain, yaitu dasar yang bersumber dari dalil ijtihadi. Suatu sumber pengetahuan, yang dihasilkan pemikiran manusia yang tidak berlawanan denga jiwa dan semangat al-Qur’an dan Sunnah itu sendiri.
  2. Dasar filosofis. Dasar ini memberikan arah kerangka kurikulum pendidikan dengan sistem nilai. Sistem nilai dimaksud baik yang berkaitan dengan arti hidup dan kehidupan. Norma-norma yang muncul dari individu, kelompok masyarakat, maupun suatu bangsa juga tidak kalah pentingnya. Semua itu dilatarbelakangi pengaruh agama, adat istiadat, dan tentu saja pendidikan.
  3. Dasar psikologis. Dasar ini mempertimbangkan tahapan psikis peserta didik, yang berkaitan dengan perkembangan jasmaniah, kematangan, bakat-bakat jasmaniyah. Selain tentu pertimbangan intelektual, bahasa, emosi, sosial, kebutuhan, dan keinginan individu, minat dan kecakapan.
  4. Dasar sosiologis. Dasar ini memberikan implikasi bahwa kurikulumpendidikan memegang peranan penting terhadap penyampaian dan pengembangan kebudayaan, proses sosialisasi individu dan rekonstruksi masyarakat.

Tabel Pertalian Kurikulum Pendidikan Islam

Akomodasi atas konsep dan gagasan di atas, dapat dirumuskan ke dalam tabel pertalian keilmuan. Tabel pertalian dimaksud, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel di atas menggambarkan pertalian utuh tiga komponen dasar pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang akan mendorongpelaksanaan pendidikan Islami. Pada dasarnya manusia tidak memiliki otoritas dalam mendesain alam, sebab semua otoritas milik Tuhan.

Peran manusia dalam hal ini adalah membaca tanda-tanda kebesaran Tuhan. Keagungan Tuhan dimaksud, berfungsi untuk kemaslahatan manusia. Paling tidak, otoritas manusia mengandung makna bahwa manusia bertugas membaca ayat-ayat Tuhan. Bacaan dimaksud dilakukan melalui bimbingan dimensi kewahyuan yang bersumber dari wujud Tuhan.

LPI Bukan Hanya Miliki Kemenag

Dengan rumusan seperti tergambar tadi, maka apa yang dimaksud dengan LPI adalah, lembaga pendidikan yang bercirikan nilai-nilai Islam, atau serendahnya di dalam kurikulumnya mengandung semangat keislaman. Jika itu definisinya, maka LPI sejatinya bukan lembaga pendidikan yang hanya milik orang perorangan atau di bawah suatu jurisdiksi departemen tertentu, misalnya Departemen Agama.

Semua lembaga pendidikan yang nafasnya Islami, terlepas di departemen mana lembaga pendidikan itu ada. Soal ini penting dirumuskan untuk menghindari kerumitan transformasi nilai-nilai keislaman dengan tuntutan kelembagaan sebagaimana dirasakan praktisi pendidikan Islam Indonesia dewasa ini.

Kerumitan yang dimaksud nampak ketika tuntutan diversifikasi mengharuskan perubahan alih status atau perubahan nama dengan maksud memberikan keleluasaan LPI untuk mengembangkan disiplin keilmuan lebih luas, misalnya dalam kasus Perguruan Tinggi Agama Islam selama ini. Dampak yang paling dapat dirasakan dari visi, misi LPI yang menghendaki terakomodasinya semua basis keilmuan, mengharuskan adanya perubahan status agar cakupan keilmuan PTA bisa lebih leluasa dalam mentransformasikan visi dan misi nilai keislaman.

Kenyataan ini harus diakui telah disadari sejak lama oleh seluruh komponen pendidikan Islam Indonesia. Namun demikian, tuntutan perubahan kelembagaan ini, meski sering dianggap sebagai tanda bahwa lembaga dimaksud “sakit”. Sulit dilakukan karena akan berhadapan dengan struktur kenegaraan yang tersedia, untuk memperoleh pembenaran atau memperoleh rasionalisasi yang tepat.

Dalam konteks ini, sekalipun upaya perubahan status seperti telah dilakukan IAIN Jakarta, STAIN Malang, IAIN Jogjakarta, dan IAIN Bandung masing-masing menjadi UIN dan STAIN Serang menjadi IAIN, telah memperoleh contohnya, dan ini dapat menjadi treatment awalbagi terakomodasinya prinsip-prinsip keilmuan Islam. PTAI lain, kelihatannya masih sangat kesulitan, kalau bukan hampir mustahil dilakukan.

Posisi LPI dalam Konteks ke Indonesia-an

Jika demikian, lalu harus di mana kita meletakkan PTAI yang selama ini terlanjur ada dan telah mengalami dinamikanya yang unik. Menurut penulis ada dua langkah yang mungkin dapat dilakukan. Kedua langkah itu adalah, pertama; pengintegrasian seluruh lembaga pendidikan ke suatu departemen tertentu dengan melupakan dimensi historisnya, mengingat perubahan kebangsaan sudah sangat lain, tidak seperti pada saat bangsa ini didirikan.

Hal ini dapat pula dikorelasikan dengan salah satu ayat dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor. 20 Tahun 2003 yang menyebut bahwa Negara memiliki kewajiban untuk membuat sistem, pendidikan yang satu; kedua, mengembalikan citra PTAI sebagai lembaga pendidikan kedinasan seperti pernah diperagakan lembaga pendidikan ini di awal pendiriannya.

Kedua langkah ini, menurut penulis memang sulit dilakukan karena akan berhadapan dengan laju dan langkah yang telah ditempuh PTAI selama ini, yang terlanjur keluar dari rel dimaksud dan kini telah menjadi perguruan tinggi publik dalam maknanya yang luas. PTAI telah mengalami “deregulasi” yang panjang dan jauh, dan jika upaya itu dilakukan, seolah akan membalikkan jarum jam sejarah, ke arah “kemunduran”.

Dari kompleksitas masalah yang terilustrasi tadi, maka LPI dalam konteks keindonesiaan harus diakui memikul tanggung- jawab yang lebih besar. Ia memiliki tugas utama dalam pembentukan watak dan martabat manusia (hamba Allah) sekaligus sebagai pengganti-Nya di muka bumi yang dituntut memiliki keterampilandalam mengeksplorasi sekaligus mendinamisir alam, meskipun secara kelembagaan sulit dilakukan. Dengan kata lain, Pendidikan Islam selam berfungsi sebagai media transfer of knowledge berbasis values, juga tuntutan untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu umum lainnya, seperti ilmu kealaman.

Gagal Memerankan Diri

Dua peran itu saat ini tidak dapat dipikul secara utuh. Beban berat LPI seperti ini, persis ibarat bumi yang saat ini mulai kelelahan memikul beban karena daya tampung bumi kelebihan batas, sementara luasnya bumi tidak mengalamipenambahan. Pertanggungjwaban LPI bukan hanya benar secara administrate, tetapi benar dalam watak-watak kemanusiaan dan ketuhanan yang ukurannya sangat rumit dan memerlukan energi yang tidak ringan.

Di sisi ini, dunia pendidikan Islam tidak hanya dituntut mampu memikul tanggung jawabnya dalam melakukan transfer of knowledge yang melahirkan manusia cerdas, tetapi yang jauh lebih penting, bagaimana lembaga pendidikan ini mampu melahirkan manusia bertanggung jawab.

Penulis berpendapat bahwa, kegagalan-kalau boleh dibilang demikian Pendidikan Islam, termasuk di PTKIN/S di Indonesia yang paling utama sebenarnya bukan terletak pada kegagalan aspek pencerdasan out put dalam bidang-bidang yang disajikan, seperti banyak dikaji secara deskriptif dan analitik oleh banyak ahli riset pendidikan Islam, yang menyebut kegagalan pendidikan terletak pada kelemahaman mutu out-put maupun manajemen pendidikan akibat kekurangan infrastruktur, fasilitas, kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan, insentif guru dan lain-lain.

Tetapi meminjam pemikiran A. Sanusi (1998: 79), kegagalan pendidikan yang paling nyata justru terletak pada sesuatu yang lebih mendasar dan lebih esensial. Sesuatu yang esensial dan mendasar dimaksud adalah secara kualitatif dapat dianalisis karena lemahnya visi Pendidikan Tinggi Agama Islam Indonesia yang kurang jelas dalam merumuskan basic values, mision, objectives (tujuan) pelaksanaanpendidikan.

Kegagalansebagaimana dijelaskan tadi, karena lembaga ini terus berbenturan bukan hanya dengan dinamika internalnya, tetapi dinamika yang paling parah justru ketika lembaga ini berhadapan dengan struktur kelembagaannya baik secara vertikal maupun horizontal. Prof. Cecep Sumarna

Komentar
Memuat...