Home » Politik » Pendidikan Politik Dalam Mempertegas Nasionalisme

Share This Post

Politik

Pendidikan Politik Dalam Mempertegas Nasionalisme

PENDIDIKAN Politik : Kata politik (siyasah/Arab), tentu bukan sesuatu yang asing. Langsung maupun tidak, semua orang berhubungan atau serendahnya bersinggungan dengan sesuatu yang layak disebut politik. Secara bahasa, politik berstruktur dari kata dasar “polis” terambil dari bahasa Yunani. Terserap ke dalam bahasa Latin (politicospoliticus)  yang berarti negeri, kota atau bandar. Kata politik dipakai bangsa-bangsa di dunia untuk menunjukan pengertian: Ilmu tentang pemerintahan; ilmu tentang mengemudikan Negara dan; segala daya upaya untuk menghasilkan atau menolak sesuatu yang berelasi antara masyarakat dan pengabdi masyarakat (pemerintahan).

Kata politik dapat juga diartikan dengan relating to citizen (hubungan kebangsaan atau hubungan antar bangsa). Dalam bahasa lain, politik adalah  ilmu yang mempelajari Negara, mempelajari tujuan pembentukkan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu; hubungan antara Negara dengan warga Negara dan hubungan antara Negara dengan Negara lain. Karena itu, tidak salah jika ada yang menyebut politik sebagai kegiatan setiap manusia. Sepanjang manusia masih dapat bernapas, maka ia telah dan sedang perpolitik. Bahkan bernafas itu sendiri merupakan bagian dari cara manusia berpolitik.

Politik dengan demikian, bearti suatu kebijakan, suatu siasat, suatu seni dalam mengatur Negara. Relasi, baik dalam konteks individu dengan individu. Satu social group dengan social group yang lain, bangsa satu dengan bangsa lain, dapat disebut sebagai kegiatan politik. Karakter berpolitik semacam ini, menjadi demikian penting, sebab bangunan  dan bahkan harga diri suatu individu, suatu masyarakat dan suatu komunitas tertentu akan sangat tergantung dari kemampuan dan cara mereka dalam berpolitik. Tanpa kemampuan mengimplementasikan makna politik tadi, seseorang atau sekelompok orang, tidak akan mampu hidup sejajar dengan pihak lain. Makna politik yang demikian, dapat dibaca misalnya dari tulisan Roger F. Soultau, J, Barrent, W. A. Robson, Ossip K. Flrchtheim dan Joyce M. Mitchell.

Islam dan Politik

Tema ini, menurut saya penting diulas, sebab, fakta menunjukkan bahwa Indonesia dihuni oleh setidaknya 87,5 persen penganut ajaran Islam. Besaran jumlah penduduk yang menganut ajaran agama ini, diperkuat oleh spektrum sejarah masa lampau di mana sebagian mereka menghendaki Indonesia dibentuk dalam sistem nilai Islami melalui jalur politik.

Terbentuknya Partai Masyumi yang kemudian dibubarkan rezim Orde Lama dan bermetamorfosis di era Orde Baru dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan kemudian “tercabik-cabik” dalam Partai-partai “Kelas Menengah” di era reformasi, secara simplistik tampaknya masih menghendaki terbentuknya Indonesia dalam kultur Islami melalui qanun-qanun yang juga Islami. Hanya saja, karena tarikan kepentingan Partai demikian kuat di lingkar legislasi, cita-cita dimaksud seolah kandas. Kandasnya keinginan pembentukkan negara dengan ciri keislaman, merasa dianggap mampu untuk diimplementasikan dalam ruang yang lebih mini, setingkat Provinsi dan Kabupaten. Oleh karena itu, tidak salah jika kemudian muncul berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang benrafaskan Islam, atau setidaknya berselera dengan kepentingan masyarakat Muslim pada level yang lebih mini.

Rekomendasi untuk anda !!   Antara Partai Politik dan Dunia Koruptik

Terbentuknya berbagai Perda yang bernafaskan Islam dimaksud, didasarkan atas asumsi bahwa Islam adalah agama wahyu. Diturunkan Allah bukan hanya menjadi penyempurna ajaran agama sebelumnya, tetapi, dalam banyak kasus, Islam telah memansukh ajaran agama samawi sebelumnya. Proses pemansukhan itu, terjadi sebagai akibat dari banyaknya campur tangan manusia dalam soal-soal agama mereka. Akibatnya, banyak teks-teks generic kitab suci sebelumnya (Injil dan Taurat), tidak lagi original sebagai kitab suci seperti saat diturunkannya oleh Allah swt.

Islam Beda dengan Agama Lain

Berbeda dengan ajaran agama yang lain, Islam relatif lebih terjaga kemurniannya. Islam, juga diturunkan untuk mengatur seluruh perilaku hidup manusia di dunia dan berbagai dimensi yang mengitarinya. Islam, mengajarkan prinsip konsekwensi yang akan diterima setiap manusia di akhirat atas seluruh perilakunya di dunia. Islam, dengan demikian, dapat dipandang sebagai suatu sistem nilai yang mencakup berbagai segi kehidupan manusia. Islam tidak hanya mengajarkan shalat, puasa dan haji, tetapi, mengatur seluruh dimensi kehidupan manusia, termasuk mengatur soal-soal kehidupan dalam suatu Negara yang dalam bahasa awam disebut dengan politik.

Di letak ini, politik dalam Islam berarti melakukan negoisasi, harmonisasi sekaligus upaya membangun jaringan. Agar apa yang hendak dituju dan apa yang diinginkan dapat dicapai oleh suatu Negara dengan prinsip-prinsip Islami. Artinya, visi dan tujuan terbentuknya Negara Islam, tidak mungkin tercapai tanpa langkah politik yang terukur menurut kacamata ajaran agama Islam itu sendiri. Pikiran model demikian, dapat dibaca dari tulisan Ibnu Taymiyah, peletak dasar reaktualisi ajaran Islam, yang menjadi rujukan para pemikir kontemporer, termasuk pola pikir yang membentuk Nurcholis Madjid, salah satu lokomotif pembaharu Islam di Indonesia.

Ibnu Taimiyah menyebut bahwa teori politik dalam al Qur’an- sebagai dasar ajaran agama Islam—dapat diperkenalkan dengan kenyataan bahwa al Qur’an telah banyak membahas persoalan- persoalan hukum yang secara bahasa berarti menghalangi atau melarang dalam rangka perbaikan. Akar kata yang sama, muncul kata hikmah yang memiliki relevansi makna dengan pengertian politik sebagaimana digagas di atas.

Rekomendasi untuk anda !!   Tipikal Politik Orang Sunda itu Unik

Politik dikalangan Para Pemikir

Di kalangan pemikir dan praktisi Muslim, cita-cita ideal membentuk Negara yang landasannya al Qur’an dan al Hadist. Memang, bukan sesuatu yang asing. Sejak kekalahan politik dunia Islam pada tahun 1923 oleh konsep nasinalisme sekuler Barat. Dicirikan dengan runtuhnya khilafah Islamiyah di Turkey, banyak pemikir Muslim yang mencita-citakan kembalinya prinsip khilafah Islamiyah, sebagai salah satu bentuk Negara Islam. Meski, harus pula dicatatkan bahwa praktisi Muslim Indonesia tidak demikian ekstrem menginginkan bentuk Negara khilafah Islamiyah seperti diperagakan para pendahulu Muslim, namun cita-cita membentuk politik atas dasar Islam menjadi sulit untuk dinafikan.

Problemnya adalah, apakah cita-cita pembentukkan negara Islam dan keluarnya berbagai Perda bernafaskan Islam ini, dapat dipandang sebagai perekat nasionalisme Indonesia, atau ia malah menjadi salah satu akar terjadinya perpecahan di kalangan masyarakat? Sebab ternyata, daerah-daerah tertentu yang mayoritas penduduknya non Muslim, juga menghendaki hal yang sama. Apakah dengan kondisi demikian, integrasi dan nasionalisme bangsa sudah mulai runtuh. Saya kira, ini akan menjadi bagian penting untuk dapat dikaji dalam seminar kali ini.

Idealkah Pendidikan Politik

Pendidikan politik bagi seluruh komponen masyarakat, memang sangat penting dilakukan. Tujuan pendidikan politik akan menghantarkan masyarakat pada kebiasaan berpolitik sekaligus kecakapan dalam mengambil sikap, atau, untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam setiap putusan politik yang diambil oleh setiap pengambil kebijakan.

Problem yang kemudian muncul, siapa yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses pendidikan politik dimaksud? Apakah pemerintah yang misalnya dilakukan Departemen Dalam Negeri? Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)? Atau lembaga pendidikan formal persekolahan melalui mata pelajaran atau mata kuliah tertentu.

Saya kira, semua pihak memiliki tanggungjawab yang sama. Sekalipun resiko dalam setiap pelaksana pasti ada. Resiko dimaksud, bukan hanya karena pendidikan politik butuh biaya, tetapi, yang jauh lebih substansial adalah kemungkinan munculnya kecurigaan di pihak-pihak tertentu yang menganggap lembaga penyelenggara kegiatan tersebut memiliki missi khusus yang dibawa oleh masing-masing lembaga. Tetapi, jika terus berpangku tangan pada keadaan yang demikian, selamanya, kita tidak akan memperoleh kebaikan. Jadi, patut bersyukurlah kalau pada hari ini, Departemen Dalam Negeri, berani melakukan terobosan. (Prof. Dr. H. Cecep Sumarna)

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>