Pendidikan Strategis Mengatasi Kemlut Aksi Korupsi

Pendidikan Strategis Mengatasi Kemlut Aksi Korupsi
0 44

Pendidikan Anti Korupsi – Publik kini dihebohkan dan dibuat gamang dengan keputusan MA yang memenangkan sidang pra peradilan atas Setya Novanto-Ketua Umum Golkar sekaligus Ketua DPR RI atas tudingan KPK atas keterlibatannya dalam kasus E-KTP. Bahkan, hari ini pengacara Setya Novanto melaporkan KPK kepada Bareskrim POLRI.

Sebuah fenomena yang memberikan wacana baru atas bergulirnya isu korupsi, bahwa isu ini bak sebuah gilingan bola yang mudah diputar balikkan faktanya. Bahkan, KPK pun kini sedang disangsikan keberadaannya secara orisinalitasnya dari unsur politik. Bahwa beberapa pekan lalu, KPK baru saja melakukan hearing kepada seluruh DPP partai seolah-olah menjalin sebuah kesepakatan atas tugasnya sebagai komisi pemberantas korupsi.

Tindakan banyak menuai kritik dari para pakar atas tindakan gagap KPK mendatangi DPP partai politik, mengingat partai politik sangat rentan dengan tindakan korupsi. Ketika institusi mereka sedang digoyang habis di DPR RI dengan hak angket DPR yang dilayangkan kepada KPK. Semestinya KPK lebih intens membangun basis dan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan tindakan korupsi.

Data OTT KPK mayoritas  ditujukan kepada para politisi partai, diantaranya adalah Anggota Komisi XI DPR fraksi Golkar Aditya Anugrah Moha (AAM) dan Ketua Pengadilan Tinggi (PT). Manado Sudiwardono (SDW) sebagai tersangka dugaan suap penanganan putusan perkara korupsi. OTT atas Walikota Tegal-politisi dari partai PAN- Wakil Direktur RSUD Kardinah Tegal Cahyo Supardi menjadi tersangka pemberi suap ke Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno alias Bunda Sitha dan Amir Mirza Hutagalung. Pemberian suap itu terkait pengelolaan jasa kesehatan di RSUD Kardinah.

Namun mirisnya kini OTT telah merambah kepada para penegak hukum yang seyogyanya mereka bekerja untuk penegakan keadilan. Namun janji manis uang telah membutakan mati hati mereka untuk melalaikan tugas mulia mereka sebagai hakim. Sebut saja Patrialis Akbar sebagai mantai Ketua MK yang telah ditangkap KPK atas penerimaan suap kasus JR UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di MK dengan nomor perkara 129/PPU-XIII/2015.

Patrialis telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK. Dia diduga menerima hadiah atau janji senilai USD 20 ribu dan SGD 200 ribu dari pengusaha Basuki Hariman. Dan kini giliran Ketua Pengadilan Tinggi  Manado Sudiwardono terkena OTT KPK karena diduga menerima suap dari anggota DPR Aditya Moha.

Maksimalisasi Pencegahan

Tindakan penindakan OTT oleh KPK lebih massif dilakukan, dibandingkan dengan gerakan pencegahan yang disosialisasikan kepada masyarakat. Hakikatnya korupsi bukan saja bersifat penyelewengan terhadap aset negara, juga merupakan pelanggaran secara agama atas pengambilan hak-hak publik untuk kepentingan pribadi. Bahwa pelaku korupsi sering kali kerap berbenturan dengan sisi aparat penegak hukum saja, serta mengalpakan sisi agamis yang mayoritas mereka adalah pemeluk agama Islam.

Pendidikan agama memiliki peran penting dalam pencegahan korupsi. Sebelum terjadinya korupsi yang telah merebak dan membudaya di kalangan birokrat negeri ini.

Peran agama semestinya menjadi pengendali dalam melaksanakan amanah pengelolaan dana publik. Bahwa Tuhan Maha Mengetahui dan senantiasa mengawasi segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh hamba-Nya.

Ketika kesadaran ini telah tertanam dalam diri setiap insan yang ada di negeri ini, maka faktor kehati-hatian dari kealpaan yang menjadi budaya. Bukan lagi bertindak pintar-pintar melakukan manipulasi laporan keuangan dan menghindari kejaran polisi dan KPK.

Kemelut negeri ini dari tindak korupsi menjadi sebuah renungan terdalam bagi bangsa ini yang mayoritas mereka adalah pemeluk Islam. Ada sebuah inkonsistensi pada nilai-nilai yang dianut oleh umat Islam bangsa ini ketika perilaku mereka kerap akrab dengan tindakan korupsi. Serta abai dengan nilai-nilai kejujuran yang sangat kental melekat pada diri suri tauladan umat Islam Nabi Muhammad SAW. Maka sebuah pertanyaan besar atas renungan ini. Sejauh mana keislaman umat Islam bangsa ini ketika syahadat telah terikrar dari lisan dan hati mereka? Tentunya hal ini membutuhkan sebuah refleksi terdalam pada setiap umat Islam untuk meningkatkan ketakwaan mereka kepada Allah SWT.

Diharapkan stiap institusi pemerintah dan swasta tidak hanya menggenjot etos kerja para karyawannya, melainkan memberikan bimbingan spritual menjadi aspek penting dalam mengiringi program kerja karyawan. Dengan membudayakan kegiatan keagamaan dalam rutinitas harian, mingguan dan bulanan. Sehingga nilai-nilai spritual dapat mewarnai setiap perilaku karyawan dan menjadi panduan utama dalam meningkatkan etos kerja karyawan dan menjaga kredibilitas mereka.

Pendidikan Anti Korupsi

Mata kuliah pendidikan anti korupsi seyogyanya tidak hanya diberikan kepada para mahasiswa, namun harus diberikan kepada seluruh peserta didik dari tingkat TK, SD, SMP dan SMA. Mengingat sebuah peribahasa, bahwa mengukir di atas batu lebih tinggi tingkat kekuatannya bila dibandingkan dengan mengukir di atas air. Bahwa pendidikan anti korupsi yang diberikan kepada anak-anak diharapkan lebih kuat melekat pada diri anak-anak serta membentuk kepribadiannya yang amanah dan jujur.

Pendidikan anti korupsi semestinya dapat diberikan materinya secara sederhana oleh para pendidik untuk membudayakan peserta didik terbebas dari unsur-unsur korupsi-korupsi kecil. Bahwa kebohongan-kebohongan mini yang lucu kental pada diri anak-anak diharapkan sirna dalam kehidupan mereka, karena ini membentuk seorang insan shiddiq dan al-amiin.

Pendidikan anti korupsi juga harus diberikan dalam konsep pendidikan keluarga, bahwa keluarga memiliki peran utama dalam pembentukan kepribadian setiap insan. Bentuk kooperatif yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penindakan korupsi, semestinya menjadi sebuah kenyataan.

Bahwa transparansi adalah sebuah keniscayaan dan bukan manipulasi penguasa yang selalu menghiasi publik, sehingga rakyat menyangsikan para pemimpinnya. Dengan bersama kita bisa menganulir tindakan korupsi, yakni dengan meningkatkan konsistensi antara nilai-nilai agama dan akhlak dalam bingkai pendidikan.

Oleh: Haliemah Noor Q (Penulis adalah Dosen IAI Bunga Bangsa Cirebon)

Komentar
Memuat...