Perbedaan Etnis Tionghoa dan Orang Cina

0 760

ETNIS Tionghoa di Indonesia diprakirakan sedikitnya mencapai enam juta jiwa atau sekira tiga persen dari jumlah penduduk Indonesia. Mereka tersebar terutama pada wilayah perkotaan  dan sebagian kecil berada di perdesaan. Mereka hidup dalam suasana lintas-SARA (suku, agama, ras dan antar golongan). Karena memang kita maklumi, mereka telah melebur menjadi bagian dari etnis lain yang ada di Indonesia.

Wajar, jika kemudian muncul istilah “Tionghoa Jawa” atau “Tionghoa Sunda” yang merujuk pada embel-embel lingkungan sukubangsa tempat mereka lahir. Dalam masalah agama pun mereka melebur pada agama masing-masing yang menjadi keyakinannya, seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. Serta sebagian lagi menganut agama Khong Hu Chu.

“Napak tilas” pengembaraan bangsa Cina di Tanah Air selalu ditandai dengan bangunan peradaban dari negeri leluhurnya. Hampir pada setiap kota selalu terdapat vihara (kuil). Tempat persembahyangan sekaligus perlindungan awal sebelum mereka membangun perkampungan sendiri di sekitarnya yang lazim disebut “Pecinan.”

Perbedaan Kelenteng dan vihara

Perbedaan Kelenteng dan vihara
Image: wikipedia

Kelenteng dan vihara, menurut Tedy Yusuf, merupakan dua bangunan yang berbeda. Tetapi pada saat ini banyak kelenteng diberi papan nama vihara, sekadar untuk mempertahankan eksistensinya, karena pada era orde baru, agama tradisional Tiongkok dibatasi pemerintah. Agar kelenteng tetap bisa melakukan kegiatan, maka ditempatkan patung Budha dan disebut vihara.

Kelenteng adalah rumah pemujaan bagi dewa, dewi atau arwah orang-orang suci, arwah pahlawan, leluhur, bahkan barang-barang yang disucikan seperti pedang, jangkar dan lain-lain. Kadang-kadang juga patung dari penguasa hutan, gunung, laut, juga binatang tertentu seperti macan, liong dan lain-lain.

Kelenteng-kelenteng yang ada di Indonesia, seperti Kelenteng Lau Tze (Laozi) yang menyebarkan ajaran Tao (Dao). Kung Tze (Kongzi) yang menyebarkan filosofi dan agama Khong Hu Chu. Joe Lay Hut (Rulaifo), yaitu Budha Gautama, Kwan Kong sebagai dewa perang dan kejujuran (kepadanya orang biasa bersumpah di pengadilan). Sampo Kong (San Bao Gong) di Semarang, Ma Co Po (Ma Zu Po) seorang wanita yang sering dimintai pertolongan pada saat badai lautan dan lain-lain. Sedangkan di Kota Cirebon dikenal sebuah vihara besar bernama “Welas Asih”. Vihara yang hingga kini masih dijadikan pusat kegiatan etnis Tionghoa dalam menunaikan persembahyangan sesuai keyakinannya.

Pada saat di Tiongkok kuno telah berdiri dinasti Chin yang sangat berkuasa di  daratan  Tiongkok, karena kaisarnya sangat terkenal dan berhasil membangun “tembok  besar”. Kaisar itu adalah Chin Shi Ong, maka orang-orang Tionghoaatau penduduk Tiongkok  ketika itu, mengaku mereka  sebagai bangsa Chin. Sedangkan dalam bahasa Hok-kian,  ucapan atau kata Chin itu,  seringkali ada kata ujungnya. Dan biasanya diucapkan  sepertiakhiran “a” atau “akh”. Demikian pula kata “Chin” ini, oleh orang-orang dilafalkan menjadi “Chin-ah” dan  akhirnya di kemudian hari menjadi kata “China” (Marcus A.S. 2003).

Baca Juga: Ternyata Etnis Cina Adalah Pemeluk Islam Pertama Di Cirebon

Kata Tionghoa diganti dengan kata Cina

Kata Tionghoa diganti dengan kata Cina
Image: blogger

Menurut Marcus  dalam Hari-hari Raya Tionghoa, tentang sebutan atau kata “Cina” ini, dulu sebenarnya tidak dipermasalahkan bagi etnis Tionghoa saat itu. Mereka menerimanya,  bahkan senang-senang sja. Dan ucapan kata “Cina” yang diucapkan oleh  saudara-saudaranya di Nusantara waktu itu, diucapkan tanpa tekanan dan beban atau tak “mengandung misi”  tertentu. Atau  tanpa “suatu maksud” tertentu dan tanpa embel-embel atau nada kurang  suka terhadap etnis ini. Tak heran  ucapan itu diterima  dengan sikap biasa-biasa saja. Malah tak  ada masalah.

Tetapi ucapan “Cina” cenderung menghina  ketika pada sekira tahun 1966 M. Pemutusan hubungan diplomatik antara R.I dan RRC makin  nyata, karena adanya tudingan Republik  Rakyat China (RRC) terlibat dalam kudeta  berdarah  G.30.S/PKI. Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia” No.SE-06/Pres.Kab/6/1967. Disitu  diputuskan untuk melarang memakai kata “Tionghoa” dan menggantinya dengan kata  “Cina”.

Pada  waktu itu  semua orang tahu, bahwa kata “Cina” hanya diucapkan ketika pribumi  marah dan bercekcok dengan orang Cina (I.Wibowo, Masalah  Cina, Gramedia Pustaka Utama, 1999). Dinyatakan, dengan memperkenalkan kata itu, para pemimpin tertinggi “Orde Baru” waktu itu jelas ingin mengatakan, bahwa golongan etnis Cina adalah golongan yang tidak disenangi, yang pantas menjadi sasaran amarah dan kebencian. Golongan  etnis Cina dijadikan “stigma” dalam masyarakat, yaitu  golongan yang mempunyai cap buruk: tidak patriotis, eksklusif,  tidak sosial,  menumpuk kekayaan, pemakan babi  dan  sebagainya. Dan tentu secara tidak tersirat ingin dinyatakan,bahwa golongan etnis Cina berpotensi menjadimusuh dalam selimut atau  fifth column.

 Menurut Wibowo, gugus  stigmatisasi ini kemudian disusul  dengan gugus kebijakan kedua yang disebut “marjinalisasi”. Hal ini tentu merupakan konsekuensi logis dari tahap  stigmatisasi itu. Karena jahat, maka  mereka harus  dijauhkan. Sudah pada  tahun-tahun awal berdirinya “Orde  Baru” dikeluarkan serangkaian  kebijakan, yang satu menyusul yang lain. Yang menetapkan agar golongan Cina minggir dan keluar dari lingkaran tengah masyarakat mayoritas. Ini  diawali  dengan sistem  kuota dalam  persekolahan (perbandingan 60/40). Lalu larangan segala aktivitas kebudayaan Cina,  seperti  bahasa Cina, perayaan tradisional  Cina,  agama Cina.

Filosofi klasik Konfusianisme

Filosofi klasik Konfusianisme
Image: aboutone

Mengutip  kembali Jianli Huang. Melihat  filosofi klasik Konfusianisme, ia berpegang  pada pandangan bahwa “dalam tradisi Cina, selalu ada banyak rasa hormat untuk ide Zhengming  atau rektifikasi nama. “Di sisi lain, itu berasal dari kepekaan politik, bahwa penggunaan terminologi yang salah bisa”. Membahayakan rakyat dan negara-negara yang bersangkutan, “terutama dalam konteks Cina migran di Asia Tenggara pada tahun 1950 hingga 1970.

Kita mencatat bahwa pandangan ekstrem dengan nada bangga chauvinistik dan nasionalis sebagai pertanda penguatan. Cina di luar negeri dalam kecenderungan negatif yang telah ada selama setengah abad terakhir dan situasi. Saat ini bahkan lebih akut. Ia menunjukkan, bahwa “kemiskinan bahasa untuk menyampaikan kekayaan dan kompleksitas realitas di sini untuk tinggal” dan bahwa “hanya para cendekiawan dan mereka yang peduli dengan basa-basi penggunaan hukum dan politik dapat menghindari kesalahpahaman “(Wang, 1998b: 105).

“Identitas sejarah” dan “Chinese identitas nasionalis “yang dominan pada periode sebelum tahun 1950 dan hal ini memberi jalan untuk” nasional (lokal) identitas, identitas komunal, dan identitas budaya pada 1950-an dan 1960-an “serta” identitas-identitas dan kelas etnis pada 1970-an. “Dia berargumen bahwa “Cina modern di Asia Tenggara, seperti kebanyakan orang lain hari ini, tidak memiliki identitas tunggal, tetapi cenderung menganggap banyak identitas.” (ibid).*** Nurdin M.  Noer – wartawan senior, peminat sejarah. 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.

Catatan Setelah Formulir Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.