Perempuan Dalam Jeratan Teologi Dan HAM Telaah atas KDRT

0 24
dr-ahmad-munir-m-ag
Dr. Ahmad Munir, M.Ag

Beberapa tahun terakhir ini kita menyaksikan serentetan konflik sosial di Indonesia yang mewujud pada radikalisme dan militansi prilaku dengan berbagai simbol keagamaan yang kental dan atraktif seperti kerusuhan situbondo (1996), Ketapang (1998), Tasikmalaya (1999), Timor Timor (2000) dan kerusuhan Ambon (1999) yang hingga kini belum juga berakhir.[2]   Bahkan, terakhir aksi terorisme yang berbungkus agama juga “meledak” di beberapa tempat, akibat pemahaman “jihad” yang serba fisik belaka. “Bom Legian” Bali 2002 dan “Bom JW. Marriot” Jakarta 2003 –untuk menyebut beberapa contoh- merupakan tragedi kemanusiaan yang tetap melekat dalam sejarah keberagamaan bangsa ini, mengingat hak hidup ratusan orang tak berdosa telah terampas begitu mengerikannya. Hak Azasi Manusia (HAM) tampaknya sudah tidak lagi memiliki ruang dalam berbagai kasus di atas. Perempuan Dalam Jeratan Teologi Dan HAM Telaah atas KDRT.

Tragisnya, dalam banyak kasus konflik sosial, perempuan selalu saja menjadi korban yang paling memprihatinkan, baik dalam bentuk pelecehan seksual (sexual harassment), kekerasan (violence), maupun pemerkosaan (rape). Hal ini dapat dicermati dalam peristiwa mei 1998, di mana perempuan minoritas mengalami multiple discrimination yang berujung pada pelecehan dan kekerasan seksual yang merupakan manifestasi dari kekerasan berbasis gender   (gender-based violence). Lalu, nasib buruh migran perempuan terutama sejak krisis moneter 1997 yang melanda bangsa Indonesia berakibat semakin banyaknya perempuan pencari nafkah utama bagi keluarganya dengan menjadi buruh migran yang rentan terhadap kekerasan terhadap perempuan seperti yang telah menimpa para TKW akhir-akhir ini. Belum lagi kasus-kasus perdangan perempuan (women trafficking) yang semakin marak.

Domestic Violences

Dalam kehidupan domestik, perempuan juga tidak terlepas dari berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga (domestic violences) yang dalam banyak hal malah dikukuhkan oleh kesadaran keagamaan (baca: paham teologis) yang bias gender. Ironisnya, kekerasan domestik dianggap sebagai urusan “private” atau urusan rumah tangga, sehingga membuat masalah tersebut sulit disentuh oleh hukum bahkan tidak dianggap sebagai pelanggaran HAM. Dengan kata lain, tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya dianggap sebagai kewajaran. Bahkan masyarakat sendiri memandang hal itu hanya sebagai “ekses” dari pertengkaran antara suami isteri yang menjadi “bumbu” dalam kehidupan berumah tangga.[3] Sebagai akibatnya, dalam banyak hal kekerasan terhadap perempuan terutama yang berlangsung dalam wilayah domestik kurang mendapat perhatian khusus dari masyarakat terutama dari para aktivis HAM.

Masalah KDRT sudah saatnya dikampanyekan sebagai masalah sosial yang serius sebagaimana masalah ekstasi, miras, dan yang lain. Mengingat, persoalan ini merupakan tindak kejahatan terselubung karena telah merampas hak-hak reproduksi perempuan serta menimbulkan korban-korban yang tersembunyi. Di samping itu, KDRT juga dapat melahirkan generasi penerus yang melanjutkan tradisi kekerasan dalam membina rumah tangga. Perempuan yang juga merupakan manusia dengan hak asasi yang sama sebagaimana    laki-laki, harus diakui persoaln-persoalannya secara objektif. Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan persolan perempuan harus dihindari dan diubah menjadi kepedulian. Apaun profesi kita, tampaknya tidak menjadi halangan untuk menjawab persoalan KDRT ini.  

Untuk lebih memperluas bahasan  ini, baca juga Akar Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pandangan Agama dan dampak sosial tentang KDRT

Oleh: Dr. Ahmad Munir, M.Ag

Dosen Ushuluddin STAIN Ponorogo

Sumber :

Makalah disampaikan pada Orasi Ilmiah Wisuda Sarja S-1 STAIN Ponorogo Tahun akademi 2007/2008, Tanggal 27 Desember  2008

[2] Supriatna, A. Made Tony, Tahun Kekerasan, Potret Pelanggaran HAM di Indonesia, (Jakarta: YLBHI, 1997), h. 54.

[3] Widayati, Lidya Suryani. “Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga”, dalam Perempuan Indonesia Menyongsong Abad 21: Kajian tentang Kedudukan dan Peran dalam Pembangunan, Sali Susiana, ed.,  (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR RI, 2000), h. 37

Komentar
Memuat...