Perkawinan dan Konstruksi Perubahan Sosial

0 214

Perkawinan dan Konstruksi Perubahan Sosial. Ajaran Islam merupakan konsep-konsep dasar kehidupan yang memiliki nilai elastisitas dan fleksibilitas yang sesuai bagi setiap dimensi waktu, masa lalu, kini dan masa yang akan datang. Untuk mengantisipasi hal tersebut, sumber dasar ajaran Islam (al-Qur’an dan hadits) harus mampu untuk dijadikan pedoman dalam menjawab setiap problem umat dalam hubungan vertikal maupun horisontal. perkawinan lebih condong sebagai kewajiban sosial.

Islam tidak pernah mengajarkan sikap pemaksaan (otoritarianisme) dan diskriminatif terhadap sesama manusia kepada umatnya. Islam mengajarkan persamaan (al-musâwah), kesetaraan, dan kebebasan (al-hurriyah) terhadap problem agama, kelamin, ras, dan status sosial. Setiap individu bebas melakukan perbuatan hukum yang disertai rasa tanggung jawab, karena kebebasan individu yang satu dibatasi oleh kebebasan individu yang lain, bahkan dalam berkeyakinan sekalipun tidak ada paksaan.[1] Oleh karenanya, perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang didasarkan pada kondisi tekanan, Tuhan akan membebaskan tanggungan dari perbuatan tersebut.[2]

Ajaran ajaran agama yang termaktub baik dalam al-Qur’an maupun hadits selalu mengandung unsur-unsur normatif yang bersifat transenden dan permanen serta adaptable pada setiap tempat dan waktu (shâlih likulli zamân wa makân). Walaupun demikian, ayat-ayat tersebut juga bersifat kontekstual ketika disampaikan kepada manusia. Kerangka semacam ini, sangat tepat ketika digunakan untuk mempelajari pendapat seorang tokoh seperti imam madzhab. Harus disadari bahwa imam madzhab, di samping memperhatikan nilai normatif, juga berfikir dalam konteks pengalaman mereka. Bahkan tidak jarang, ketika memformulasikan hasil ijtihad, para imam madzhab dipengaruhi “angan-angan sosial” mereka dalam merespon tantangan zaman.[3] Artinya, bila hanya berfikir normatif, maka produk pemikiran mereka tidak akan mampu menjawab problem sosial pada saat itu, lebih-lebih di era modern seperti sekarang ini.

Islam memandang bahwa perempuan yang telah dewasa, dianggap telah memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang berhubungan dengan  transaksi-transaksi keuangan, seperti perdagangan, kepegawaian, dan sebagainya. Hal demikian ini adalah pandangan yang disepakati para ulama. Oleh karena itu sangat logis jika dia juga dapat melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan urusan pribadinya.[4] Termasuk menentukan pasangan hidupnya.

Ajaran Islam tentang perkawinan, memiliki relasi yang kuat dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Perubahan sosial lebih mudah dan cepat terjadi apabila suatu masyarakat sering mengadakan kontak dengan masyarakat lain, atau telah mempunyai sistem pendidikan yang maju, sistem lapisan sosial yang terbuka, penduduk yang heterogen, serta ketidak-puasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu, dapat pula memperlancar kehidupan sosial.[5]

Dari essai essai di atas, disadari bahwa kajian agama dalam perspektif sosiologis (demikian juga psikologis), adalah sebuah keniscayaan. Bukan saja karena harus bersentuhan dengan aspek “realitas” ajaran agama yang terlanjur dianggap “kebenaran”, namun lebih pada upaya  membumikan ajaran agama tersebut sehingga tidak terkesan kaku dan rigid. Selain itu, menempatkan ajaran agama sebagai “konstruksi” normatif unsich seringkali terjebak pada pendekatan filosofis-teologis yang justru akan menjauhkan ajaran agama (konsep perkawinan) dari realitas sosial   (tidak membumi). Karenanya dalam sebuah realitas sosial keseimbangan diri dengan dunia atau lingkungan masyarakatnya harus terjadi. Masyarakat dalam arti bukan sekedar sebuah sistem pengendalian diri, tetapi juga sesuatu yang lebih mengarah ke dunia kehidupan. Sebuah dunia yang harus dihayati yang tersusun dari subyek yang bertindak dan berbicara melalui medium sosial.

Konsep perkawinan (termasuk memilih pasangan hidup), dan hubungannya dengan institusi keluarga dan perempuan, biasanya digunakan teori sosiologi seperti teori struktur fungsional. Teori ini mengakui adanya keragaman di dalam kehidupan social yang merupakan sumber utama dari struktur masyarakat dan keragaman pada fungsi yang sesuai dengan posisi seseorang pada struktur sebuah social. Dengan demikian masyarakat menjadi lebih sadar akan socialag budaya yang kompetitif. Selain itu perubahan social yang menyertainya seringkali memunculkan ketegangan dalam struktur social dan kesenjangan budaya, ini terjadi ketika tradisi yang telah mapan tidak menyediakan jawaban yang dibutuhkan. Solusi yang ditawarkan, seperti menciptakan bentuk baru, tetapi dapat juga berusaha untuk membela asumsi tradisional dengan jalan menginterpretasikannya kembali ke dalam upaya menjawab situasi baru. Karenanya berbagai ragam kelompok yang ada di masyarakat dipengaruhi pula oleh berbagai perubahan social. Seperti halnya kelompok tertentu melakukan fungsi yang lebih berarti dan lebih dihargai socialag kelompok lain, maka sociala kelompok lain yang justru menolak perubahan itu dan ada pula yang mendukung.[6]

Dalam konteks kehidupan, perkawinan lebih condong sebagai kewajiban social daripada manifestasi kehendak bebas tiap-tiap individu. Secara umum dapat diajukan pemikiran dalam masyarakat yang pola hubungannya bersifat tradisional, perkawinan dipersepsikan sebagai suatu keharusan social yang merupakan bagian dari warisan tradisi dan dianggap social. Sedangkan dalam masyarakat rasional modern, perkawinan lebih dianggap sebagai kontrak social dan karenanya perkawinan sering merupakan sebuah pilihan. Dengan demikian, praktek-praktek kawin paksa yang masih berlangsung hingga sekarang adalah kemungkinan akibat kontribusi dari cara pandang terhadap perkawinan sebagai kewajiban social.[7]

Baca Juga Perkawinan Perspektif Humanistik

Oleh : Ahmad Munir

Dosen Ushuluddin STAIN Ponorogo

1Lihat Al-Baqarah (2): 256,

2Lihat riwayat Ibn Mâjah dan Baihaqî dalam al-Sunan al-Kubrâ (Berût: Dâr al-Fikr, t.t.), juz IV, 88, dengan redaksi:

رفع عن أمتى الخطاءوالنسيان ومااستكرهواعليه (رواه ابن ماجه والبيهقى)

3 Hukum Islam (fiqh) yang lahir dari intelektual manusia dalam fase dan penggal sejarah tertentu tidak bisa pindah begitu saja ke ruang dan waktu yang berlainan. Bagaimanapun rumusan fiqh yang dikonstruksikan ratusan tahun lalu jelas terdapat celah dalam menjawab problematika ummat yang begitu jama’ saat ini, situasi sosial, politik dan kebudayaan sudah berbeda, dan hukum sendiri harus berputar sesuai dengan ruang dan waktu. Kerancuan akan terjadi jika tetap akan memaksakan berlakunya keputusan suatu pemikiran untuk seluruh zamân dan makân, yang secara dasar pasti divergen.  Lihat Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, I’lâm    al-Muwaqqi’în ‘an Rab al-‘Alamîn, juz III (Berût: Dâr al-Fikr, 1997), 14-15.

4 Abdurrahman al-Jazâirî, al-Fiqh ‘alâ Madzâhib al-Arba’ah, IV (Beirût: Mathba’ah  al-Salafiyah,t.t.), 50.

5Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, cet. 10 (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), 99.

6Lihat Thomas F. O’Dea, Sosiology of Religion, alih bahasa: Tim Penerjemah Yosagama (Jakarta: Rajawali, 1990), 106.

7Indraswati, “Fenomena Kawin Muda dan Aborsi”, dalam Syafiq Hasyim (ed.), Menakar Harga Perempuan (Jakarta: Mizan, 1999), 131-132.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.

Catatan Setelah Formulir Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.