Pilihan Sudah di Tetapkan

0 13

Soekarno dengan segala perjuangannya membebaskan belenggu penindasan, perbudakan yang dimuat dalam jeruji kolonial pada akhirnya memilih demokrasi terpimpin untuk ‘memotong lidah’ kritikus-kritikusnya. Term memotong lidah ini saya kutip dari film Soe Hok Gie yang memuat penampakan dialog yang sehat di dalam kelas.

Memotong lidah merupakan term yang menarik bila coba disatu-juruskan pada konteks-konteks tertentu dimana ruang-ruang dialog dibiarkan, perdebatan menjadi sepanas teh dan gaya berpolitik mempertontonkan kecengengan di satu sisi dan keangkuhan pada sisi yang lain.

Diterbitkannya perppu ormas nomor 2 tahun 2017 oleh rezim pemerintah Jokowi tentu bukan tanpa sebab. Trubulensi politik pencitraan seringkali menghantam tokoh utama dari citra-citra yang dipaksa untuk dibangun. Aksi bela islam, dimana kekuatan massa dihitung dari jumlah orang yang hadir kemudian dilawan oleh aksi dimana citra citra estetik dari lilin yang menyala dipertontonkan di ruang publik.

Aksi-aksi tersebut bukan bagian dari politik? Mungkin ya dan mungkin tidak. Menarik tentu saja mengutip YIM saat ia mengatakan bahwa pemerintah sedang memaksakan tafsir tunggal atas pancasila. Yusril tidak keliru. Pancasila bukan saja punya mereka yang gampang mengatakan “saya pancasila” tapi punya segenap kita yang mengindonesia.

Bila kembali ke soekarno dimana pancasila mulai tumbuh menjadi bibit, ia menafsir dan mengimplementasikan pancasila ke dalam demokrasi terpimpin. Soeharto? Juga mempertontonkan semangat pancasila yang tegang dan tak kenal takut.

Pasca 32 tahun kekuasaan yang konon menyeramkan itu, bangsa ini dengan seluruh energi serta elemen-elemen pentingnya telah menyerukan reformasi dan memilih demokrasi sebagai jalan berbangsanya. Sedikit liar memang apa yang kita sebut dengan demokrasi itu, tapi itu lah pilihan yang sudah ditetapkan dan kekacauan juga ambiguitas yang ada didalamnya juga harus diterima sebagai konsekuensi.

[BACA JUGA : Benarkah HTI itu Radikal ? ]

Lantas dengan perppu ormas yang baru saja dipertontonkan, mereka orang orang yang meminta kebebasan dengan darah dan air mata ingin memaksa-jejalkan kembali keterkungkungan serta mempertontonkan jeruji tiran. Mengeluarkan tafsir tunggal atas pancasila bahwa yang punya hak berserikat adalah mereka yang angguk. Bahwa yang punya hak berserikat harus ikut apa kata mereka dan harus mau pula menjalankannya sesuai dengan ingin-ingin mereka.

Sialnya banyak juga yang mengaku aktivis mendukung perppu itu. Alasannya? Di luar, mereka mengatakan bahwa ini genting dan ormas-ormas anti-pancasila harus segera dibubarkan. Benarkah? Kenapa tidak mengatakan bahwa ormas-ormas anti-pancasila itu adalah produk dari trubulensi politik yang dilakukan? Atau dengan nada yang lebih kabur, bahwa ormas-ormas anti pancasila itu adalah lawan politik yang berbahaya?

Pilihan sudah ditetapkan dan pembangunan bangsa belum selesai, kenapa mesti berulah saat belum genap satu periode?


Oleh : Muhammad Bambang ( Ketua Umum HMI Cabang Kab. Bandung)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.

Catatan Setelah Formulir Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.