Take a fresh look at your lifestyle.

Politik Islam dalam Konteks Indonesia

0 361

Islam dan politik Islam, dalam konteks kenegaraan [Indonesia], akan selalu menjadi perbincangan hangat. Hangatnya perbincangan politik Islam dalam konteks ke-Indonesiaan tadi, lebih terasa ketika realitas Indonesia adalah negara majemuk.

Diketahui bersama bahwa setidaknya, negeri ini memiliki enam agama resmi. Keenam agama resmi dimaksud adalah:  Islam, Protestan, Katholik, Hindu, Budha dan Konghchu. Belakangan aliran kepercayaan resmi juga diakui sebagai sistem ajaran yang diakui negara. Karena itu, sekalipun Islam dianut mayoritas penduduk Indonesia, ia tetaplah merupakan bagian dari varian-varian keagamaan resmi negara yang ada di Indonesia.

Sementara itu, gerakan Islam politik menganggap bahwa gerakan politik dimaksud adalah bagian dari inti Ada ajaran Islam. Menurut kelompok ini, antara agama dan politik, tidak dapat dipisahkan. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari bagaimana agama berelasi dengan kekuasaan, khususnya ketika pemerintahan Islam dipimpin Nabi Muhammad dan penerusnya yang rasyd. Istilah ini kemudian populer dengan sebutan khulafa al Rasyid (Abu Bakar, Umar bin Khatab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husein). Di era ini, politik Islam adalah bagian integral dari sistem ajaran Islam itu sendiri.

Meski penduduk Indonesia yang non Muslim masuk dalam kategori minoritas, tetapi, gagasan yang diusung kelompok Islam politik, selalu kandas. Mengapa? Karena apa yang disebut dengan gerakan Islam poliik, akan selalu berhadapan bukan saja dengan mereka yang minoritas, tetapi, juga dengan kelompok Muslim lain, yang mengambil jarak dengan gerakan Islam politik.

Islam Politik versus Islam Kultural

Dalam kajian ilmu politik, gerakan politik Islam Indonesia selalu dapat dibedakan pada dua bentuk. Kedua bentuk dimaksud adalah gerakan Islam struktural [politik] dan gerakan Islam kultural. Dua kekuatan gerakan ini, sejak Indonesia merdeka sampai sekarang, “selalu bertarung” dan hampir sulit keduanya “dipertemukan”.

Sebut misalnya, perbedaan tajam dalam menyikapi bentuk negara ketika Indonesia akan memproklamirkan diri sebagai negara merdeka. Apakah Indonesia akan menjadi negara Islam, atau menjadi negara nasional yang dijiwai semangat keagamaan. Masih di era kemerdekaan, konflikpun menajam antara mereka yang berpikir mempertahankan Jakarta Carter yang memuat sembilan kata di Sila Pertama Pancasila, atau menghapusnya demi kemaslahatan kebangsaan. Karena Indonesia Timur yang diwakili AA Maramis di Tim Sembilan Perumus Pancasila, menolak gagasan Jakarta Carter dan mengancam akan keluar dari NKRI.

Sejak awal penyusunan bentuk negara saja, gerakan Islam politik, yang diwakili salah satunya oleh Partai Masyumi, sebenarnya sudah kalah. Tetapi kekalahan politik itu, bukan berarti secara otomatis menjadi kekalahan Islam kultural. Dalam banyak hal, ketika gerakan Islam politik ini gagal, gerakan Islam kultural justru berhasil dan bertumbuh dengan baik.

Karena itu, menjadi dapat dimengerti jika Muslim kultural menganggap bahwa, apa yang dilakukan kelompok Islam politik, adalah langkah sia-sia dan hanya menguras energi umat. Mengapa? Sebab menurut kelompok ini, apa yang dilakukan gerakan Islam politik, akan membuat secara tidak langsung terjadinya polarisasi keumatan. Padahal, dalam anggapan kelompok kedua ini, mereka yang mengambil sikap berbeda [tidak setuju pada gerakan Islam politik] ini, tidak dapat disebut sebagai non Muslim.

Sebut misalnya masyarakat Muslim yang mengikuti Partai PNI [masa Orde Lama], atau mereka yang Muslim tetapi menjadi aktivis PDIP, Golkar, Demokrat, Nasdem dan Partai Nasionalis lain, meski secara ideo politik berbeda dalam alur perjuangan keislaman, mereka tetaplah Muslim.

Gerakan Islam Politik

Terlebih terhadap mereka yang aktif di Partai Nasionalis yang patut dianggap religius. Partai dimaksud, misalnya Partai Amanat Nasional [besutan Amien Rais/Muhamadiyah] dan Partai Kebangkitan Bangsa [besutan Abdurachman Wachid/NU]. Dua Partai ini, tetap Nasionalis meski ada anggapan religius. Mereka yang berkutat dan aktif di Partai ini, juga sama tetaplah Muslim.

Di sisi lain, gerakan Islam Politik menyebut bahwa berpolitik dengan basis ideologi agama [Islam] akan sangat mempengaruhi kebijakan, tentu didalamnya kebijakan negara. Mengapa? Sebab politik akan semakna dengan siasat dan seni dalam mengatur Negara. Relasi, baik dalam konteks individu dengan individu, satu social group dengan social group lain, bangsa satu dengan bangsa lain, dapat disebut sebagai kegiatan politik. Jadi menurut kelompok ini, bagaimana pola relasi semacam itu, harus dilakukan tanpa menggunakan piranti ideologi keagamaan. Pola relasi semacam ini, jika tidak di added dengan semangan keagamaan, pasti akan hampa.

Karakter berpolitik semacam ini, menurut kelompok Islam politik menjadi demikian penting. Mengapa? Sebab bangunan dan bahkan harga diri suatu individu, suatu masyarakat dan suatu komunitas, atau apalagi suatu negara, akan sangat tergantung dari kemampuan dan cara mereka dalam berpolitik. Bagaimana Islam dapat memiliki harga diri yang utuh ketika berhadapan dengan penganut agama lain, padahal daya tawar mereka dalam konteks politik menjadi demikian rendah.

Masyumi dalam Politik Islam

Jika di masa lalu, pikiran politik semacam ini diwadahi dalam gerakan politik dalam naungan politik Masyumi, maka, di era sekarang, gerakan politik Islam semacam ini, setidaknya akan terlihat dari Partai-partai yang secara konsisten mengidamkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, termasuk dalam konteks penataan negara. Sebut misalnya, partai dimaksud adalah Partai Persatuan Pembangunan [PPP], Partai Keadilan Sejahtera [PKS] dan Partai Bulan Bintang [PBB].

Meski ketiga partai ini, belum mampu menyamai jumlah pemilih di Partai Masyumi masa lalu, tetapi semangat gerakan ini, menurut saya, tetap harus dipandang bukan hanya sekedar cagar budaya politik, tetapi, seharusnya menjadi perahu utuh untuk menaungi gerakan politik Islam. Semoga saja demikian. Amiin …. Dr. H. Yayat Hidayat, MA

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.

Catatan Setelah Formulir Komentar