Inspirasi Tanpa Batas

Politisi Partai Islam dalam Negosiasi Politik Kebangsaan

Politisi Muslim di Indonesia, sampai saat ini tampak seringkali kalah dalam melakukan negosiasi politik kebangsaan. Akibatnya, banyak gagasan genuin dan brilyan dari para voters mereka yang tidak mampu diakomodasi dalam kebijakan-kebijakan publik kenegaraan. Karena itu, tampaknya penting membaca artikel yang disusun Dr. H. Yayat Hidayat, MA ini …

0 19

Konten Sponsor

Persoalan penting di kalangan politisi Muslim Indonesia adalah, lemahnya negosiasi peran mereka dalam relasinya dengan pembentukan kebijakan negara. Politisi Muslim, baik perorangan maupun kepartaian, selalu kandas di tengah jalan. Kandasnya itu, terlihat sejak kegagalan mereka yang dalam membentuk Negara Islam Indonesia, sampai kegagalan dalam merumuskan Piagam Jakarta.

Akibatnya, siapapun yang menjadi Presiden RI misalnya, sejak merdeka sampai sekarang, hampir jarang, minus Gusdur dan BJ. Habibie, yang dianggap mewakili Islam. Itupun keduanya, berkuasa hanya dalam waktu yang sangat singkat. Mengapa? Sebab banyak Presiden Indonesia yang lahir, bukan dari tahiem Partai Politik Islam.

Makna Politik dalam Islam

Padahal dalam konteks tertentu, politik dalam Islam berarti melakukan negoisasi, harmonisasi sekaligus upaya membangun jaringan. Tujuannya jelas, yakni agar apa yang hendak dituju dan apa yang diinginkan dapat dicapai oleh suatu Negara dengan prinsip-prinsip Islami. Artinya, visi dan tujuan terbentuknya Negara Islam, tidak mungkin tercapai tanpa langkah politik yang terukur. Tentu keterukuran dimaksud menurut kacamata ajaran agama Islam itu sendiri.

Pikiran model demikian, dapat dibaca misalnya dari tulisan Ibnu Taymiyah, peletak dasar reaktualisi ajaran Islam. Dia adalah pemikir besar yang menjadi rujukan para pemikir kontemporer, termasuk pola pikir yang membentuk Nurcholis Madjid. Sosok yang menjadi salah satu lokomotif pembaharu Islam di Indonesia, termasuk dalam soal politik Islam. Caknur [panggilan Akrab Nurcholish Madjid, saking kesalnya terhadap lemahnya kemampuan politisi Muslim bersama partai dalam mengartikulasi gagasan politik Islam, sampailah pada suatu kesimpulan: “Islam yes partai Islam No

Pertanyaannya, mengapa selalu gagal? jawabannya ternyata karena partai politik Islam bukan saja dianggap gagal melakukan negosiasi, tetapi, bahkan dianggap tidak mampu memberi contoh atas jalannya prinsip-prinsip dasar Islam yang hanief.

Mengapa penulis berkesimpulan seperti itu. Sebab rujukan utama Caknur adalah Ibnu Taimiyah. Tidak diragukan kalau dirinya memang pengikut intelektual ini. Masalahnya mengapa gagasan Caknur sangat berbeda dengan Ibnu Taymiyah. Itulah yang menyakinkan penulis, bahwa Caknur putus asa menghadapi peran politik Islam dalam relasinya dengan negara.

Coba kita perhatikan apa yang disebut Ibnu Taymiyah. Ia menyebut bahwa teori politik dalam al Qur’an, dasar ajaran agama Islam, dapat diperkenalkan dengan kenyataan bahwa al Qur’an telah banyak membahas persoalan-persoalan hukum yang secara bahasa berarti menghalangi atau melarang dalam rangka perbaikan. Akar kata yang sama, muncul kata hikmah yang memiliki relevansi makna dengan pengertian politik sebagaimana digagas di atas.

Negara Islam adalah Cita-cita Ideal

Di kalangan pemikir dan praktisi Muslim, cita-cita ideal membentuk Negara yang landasannya al Qur’an dan al Hadist, memang bukan sesuatu yang asing. Sejak kekalahan politik dunia Islam pada tahun 1923 oleh konsep nasinalisme sekuler Barat, yang dipelopori Mustafa Kemal Attaturk di Turki, menjadi ciri runtuhnya khilafah Islamiyah, banyak pemikir Muslim yang mencita-citakan kembalinya prinsip khilafah Islamiyah, sebagai salah satu bentuk Negara Islam.

Meski, harus pula dicatatkan bahwa praktisi Muslim Indonesia tidak demikian ekstrem menginginkan bentuk Negara khilafah Islamiyah seperti diperagakan para pendahulu Muslim, namun cita-cita membentuk politik atas dasar Islam menjadi sulit untuk dinafikan. Termasuk di sebagian pemikir dan praktisi Muslim Indonesia.

Problemnya politik Islam dari dulu sampai sekarang adalah, selalu terdapat konjungsi antara idealitas dengan realitas kebangsaan. Misalnya, apakah cita-cita pembentukkan negara Islam dan keluarnya berbagai peraturan “keislaman”, dapat dipandang sebagai perekat nasionalisme Indonesia?

Atau malah berbagai persoalan tadi, menjadi salah satu akar terjadinya perpecahan di kalangan masyarakat? Sebab ternyata, daerah-daerah tertentu yang mayoritas penduduknya non Muslim, juga menghendaki hal yang sama.

Apakah dengan kondisi demikian, integrasi dan nasionalisme bangsa sudah mulai runtuh. Saya kira, ini akan menjadi bagian penting untuk dapat dikaji dalam berbagai even kebangsaan.

Di sinilah, pendidikan politik menurut saya, penting dilakukan. Tujuan pendidikan politik akan menghantarkan masyarakat [tentu apalahi politisi Muslim] pada kebiasaan berpolitik sekaligus kecakapan dalam mengambil sikap, atau, untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam setiap putusan politik yang diambil oleh setiap pengambil kebijakan. Dr. H. Yayat Hidayat, MA

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.

Catatan Setelah Formulir Komentar