Problem Penerapan Sanksi Hukum Pungutan Liar

0 168

Bentuk pungutan Liar (Pungli) Identik dengan Gratipikasi “Pemberian Suap” yang tidak diatur dalam Undang-undang, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan Liar & Gratifikasi  tersebut dinamakan sebuah perbuatan yang dilakukan tanpa dasar hukum.

Dalam pungli & Gratifikasi  terhadap tindak pidana yang dapat dikenakan belum terdapat aturan yang jelas, dimana dalam hukum pidana ada asas pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan mutlak diperlukan suatu tindakan apakah termasuk tindak pidana (delicht).

Penyalahgunaan wewenang identik dengan istilah Pungutan Liar, yang dilakukan oleh pejabat. Dalam jabatannya melakukan perbuatan pungutan liar sebagian dari inti delik. Unsur melawan hukum sangat diperlukan untuk menentukan seseorang telah melakukan tindak pidana. Apakah unsur melawan hukum dalam pungutan liar sejalan dengan prinsip nullum delictum uulla poena sine pravia lege (asas legalitas)

Pungutan liar adalah Pungutan atau pengenaan biaya  di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat. Walaupun pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai KKN, tetapi kenyataannya perbuatan tersebut di Indonesia sudah membudaya, hal tersebut sulit untuk di atasi.

Gratifikasi adalah Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau masyarakat dan atau Oleh Pejabat. Dengan adanya kesepakatan untuk melakukan sesuatu. Misalnya dalam penerimaan calon pegawai negeri/ calon aparatur sipil negara untuk menduduki sebuah jabatan hal tersebut tidak dibenarkan oleh Undang Undang.

Pungutan liar “Pungli” & Istilah Gratifikasi “Pemberian Suap” sangat meresahkan masyarakat. Namun budaya pemungutan liar & Istilah Gratifikasi “Pemberian suap” susah dihilangkan alias sudah membudaya di Indonesia misalnya, dalam Proses Perizinan walaupun sudah satu Pintu  yang dilakukan tanpa Prosedur Hukum, masih banyak permasalahan tersebut seperti Pembuatan Sim, KTP, dan dalam Politik bisa muncul juga dalam Pelaksanaan  Pilkada , Pilpres dan Pilleg dan lainnya.

Problem Penegakan Hukum Pungutan Liar

Untuk mengatasi permasalahan tersebut harus dibentuk team Satgas Gabungan yang Independen tentunya harus berIntegritas, moralitas dan Negarawan. Dalam pelaksanaannya harus sinergitas dan Harmonisasi dalam penegakan Hukum. Tidak harus dari  Unsur aparat Penegak Hukum semata tentunya keterlibatan unsur masyarakat.

Mendukung langkah Presiden RI Joko widodo. Pentingnya dibentuk satgas tersebut tidak harus di tingkat Pusat saja, tetapi harus dibentuk juga di  daerah baik Propinsi, Kabupaten/kota. Agar tidak terjadi permasalahan tersebut pentingya pemahaman terhadap UU no 14 tahun 2008. Tentang  keterbukaan Informasi Publik dan UU no 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. ** Oleh: Dr. Sugianto, SH,MH

Komentar
Memuat...