Problem Yayasan di Indonesia| Kajian Sosial Pendidikan Part – 1

0 119

Yayasan dalam bahasa Inggris sering disebut dengan foundation. Dia adalah suatu perkumpulan berbadan hukum yang memiliki niat membantu kemanusiaan dan keagamaan. Posisinya selalu bersipat sosial dan tidak memiliki pretensi ekonomi. Karena itu, serinmg juga disebut kalau yayasan adalah niir laba.

Tugas utama pendirian Yayasan adalah untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan dan membantu aspek-aspek kemanusiaan dan keagamaan. Misalnya, Yayasan Panti Jompo, anak yatim piatu [kemanusiaan], pendirian Pondok Pesantren, sekolah, takmir Masjid atau gereja untuk kepentingan [keagamaan].

Itulah mengapa, banyak yayasan di negara yang sudah maju, selalu didirikan oleh mereka yang memiliki ketersedian modal dan atau jaringan yang cukup mapan. Sangat sedikit di kalangan negara-negara maju, ada suatu yayasan [foundation] yang didirikan untuk justru untuk menjadi lahan usaha. Karena itu, yayasan di negara-negara maju, sering kali bersipat multi nasional. Ia menjangkau seluruh masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri. Sebut misalnya, ford foundation.

Yayasan di Indonesia

Di Indonesia, yayasan diatur oleh sebuah Undang-undang. Hal ini tercermin dari UU Nomor 28 Tahun 2004 junto Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Perubahan dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 ke UU Nomor 28 Tahun 2004, diputuskan berdasarkan hasil Rapat Paripurna DPR RI, 7 September 2004. Presiden Republik Indonesia, yang waktu digenggam Presiden Megawati, men-esyahkan Rancangan UU tersebut pada tanggal 6 Oktober 2004 menjadi sebuah Undang-undang.

Mencermati UU Nomor 28 Tahun 2004, didalamnya memuat tentang pendirian yayasan. UU ini mengatur sampai ke persoalan detail-detail yayasan, termasuk dalam soal yang menyangkut laporan keuangan. Selain itu, UU dimaksud juga menyebutkan bahwa suatu yayasan diakui pemerintah jika dilakukan dengan menggunakan Akta Notaris dan mempunyai status badan hukum setelah akta dimaksud memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia atau pejabat lain yang ditunjuk.

Suatu Yayasan yang telah memperoleh pengesahan dari kementerian harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai sebuah perkumpulan yang diakui negara.

Memang sedikit problem karena kebanyakan Yayasan di Indonesia, lebih banyak mengumpulkan dana dari pihak eksternal dibandinglan dengan penggunaan dana yang dimiliki yayasan itu sendiri. Akibatnya, banyak yayasan yang tidak mampu mengembangkan cita-cita dan khitahnya untuk memperjuangkan aspek-aspek sosial, keagamaan dan kemanusiaan dimaksud, Dalam banyak kasus, Yayasan seringkali malah tumbuh menjadi model perusahaan baru.

Sebut misalnya, bagaimana sebuah pendidikan mengembangkan pendidikan dan pembelajarannya yang diselenggarakan suatu yayasan tertentu. Banyak kasus ditemukan, bahwa Yayasan berbalik posisi bukan mereka yang membantu pengembangan pendidikannya, tetapi, malah pendidikan yang membantu perkembangan yayasan. Miris memang, tetapi, itulah kenyataannya. Bersambung — Team lyceum Indonesia.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.

Catatan Setelah Formulir Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.