Sejarah Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia

0 853

Sejarah Perguruan Tinggi Agama Islam: Ide mendirikan Perguruan Tinggi Islam merupakan salah satu mata rantai sejarah perjuangan umat Islam Indonesia sejak awal abad XX. Ide itu dimulai dari kesadaran kolektif umat Islam di tanah air yang muncul pada perempat pertama abad XX yang mengukuhkan pentingnya perbaikan pendidikan tinggi Islam. Wujud konkrit dari kesadaran itu tampak pada pembaharuan sistem pendidikan tinggi Islam yang dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam pada masa itu, seperti: Jam’iyat al-Khayrat (1905) di Jakarta, Sarekat Islam (1912) di Solo, Muhammadiyah (1912) di Yogyakarta, Al-Irsyad (1915) di Jakarta, Persatuan Umat Islam (1917) di Majalengka, Persis (1923) di Bandung, dan Nandlatul Ulama (1926) di Surabaya. Meskipun tidak seragam dalam menerapkan pembaharuan, organisasi-organisasi Islam ini secara umum memperkenalkan sistem pendidikan yang baru di lingkungan masing-masing.

PTI dan Ide Pembaharuan dalam Islam

Pembaharuan atau modernisasi pendidikan Islam pada saat itu bisa difillat dalam empat level. Pertama, level kelembagaan; yaitu pembaharuan atau perubahan kelembagaan pendidikan Islam. balk dalam bentuk transformasi dari lembaga yang sudah ada maupun pendirian lembaga pendidikan Islam yang baru. Kedua, substansi isi (content) kurikulumnya, yaitu dari pengajaran ilmu-ilmu agama bergeser dengan memperkenalkan ilmu-ilmu umum ke dalam lembaga pendidikan Islam. Ketiga, aspek metodologis, yaitu perubahan metodologi pengajaran yang selama itu diterapkan di lingkungan lembaga pendidikan Islam yang dianggap kurang relevan. Keempat: dari segi fungsi; yakni secara tradisional fungsi pendidikan Islam meliputi: transfer ilmu-ilmu keislaman (transfer of Islamic knowledge), memelihara tradisi Islam (maintenance of Islamic traditions), dan melahirkan ulama (reproduction of ulama), dengan pembaharuan yang terjadi di tubuh lembaga pendidikan Islam, fungsi ini juga mengalami perkembangan.

Pembaharuan pendidikan Islam yang dilancarkan oleh organisasi­organisasi Islam di atas memberikan semangat umat Islam untuk mengusahakan berdirinya lembaga pendidikan tinggi yang bercorak keagamaan. Gagasan ini semakin kuat karena sampai tahun 1930-an telah berdiri 3 (tiga) lembaga pendidikan tinggi milik Pemerintah Belanda, yaitu Technische Hoogeschool (Sekolah Tinggi Teknik) kini menjadi Institut Teknologi Bandung (ITB) yang berdiri di Bandung pada tahun 1920. Rechts Hoogeschool (Sekolah Tinggi Hukum) yang berdiri di Jakarta pada tahun 1924, dan Geneeskundige Hoogeschool (Sekolah Tinggi Kedokteran) yang berdiri di Jakarta pada tahun 1927. Lembaga-lembaga tersebut didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam rangka Politik Etis di mana hanya anak-anak elit priyayi saja yang mendapatkan kesempatan untuk masuk di dalamnya. Kesempatan untuk menikmati pendidikan tinggi tersebut bagi rakyat Indonesia umumnya amat kecil. apalagi bagi umat Islam. Dengan kenyataan ini, amat dipahami jika umat Islam berhasrat untuk dapat mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam yang akan menampung anak-anak kaum muslimin dari sekolah rendah dan menjadi ajang mobilitas bagi mereka. Tujuannya tidak hanya untuk menampung calon-calon mahasiswa dari kalangan pribumi muslim. melainkan juga untuk menegaskan corak keislaman yang membedakannya dari corak pendidikan kolonial yang ‘netral’ terhadap pendidikan agama.[1]

Gagasan Pendirian PTI di Indonesia

Sejak tahun 1930-an, gagasan untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam semakin santer dibicarakan. Pada tahun 1938, Dr. Satiman Wirjosandjojo melalui majalah Pedoman Masyarakat Nomor 15 Tahun IV mencetuskan ide untuk mendirikan Sekolah Tinggi Islam (IAIN Syekh Nurjati Luhur) sebagai tempat mendidik muballigh yang cakap dan berpengetahuan luas. Ide ini disusul dengan pemberitaan majalah AID Nomor 128 tanggal 12 Mei 1938 yang memberitakan bahwa telah diadakan permusyawaratan antara 3 (tiga) Badan Pendiri Sekolah Tinggi Islam di Jakarta. Solo, dan Surabaya. Pada bulan  Juli 1938, M. Natsir menulis artikel yang dipublikasikan dalam Pandji Islam berjudul “Menuju Koordinasi Perguruan-perguruan Islam”, ditulis sebagai tanggapan terhadap gagasan pendirian lembaga pendidikan tinggi Islam. Menurut Natsir, perlu ada koordinasi antara perguruan-perguruan Islam tingkat menengah dan perguruan tinggi yang akan didirikan untuk menyatukan visi, misi, dan wawasan.

Sampai dengan akhir masa penjajahan Belanda, ide pendirian lembaga pendidikan tinggi Islam tersebut belum benar-benar bisa terealisasikan. Di Solo, sempat berdiri Islamische Medelbare School (IMS) namun perguruan itu hanya dapat hidup sampai tahun 1941 dan bubar (ditutup) karena pecahnya Perang Dunia 11. Di luar Jawa, di Padang, pada tahun 1940 juga berdiri Sekolah Islam Tinggi yang diprakarsai oleh Persatuan Guru Agama Islam (PGAI), akan tetapi nasibnya sama dengan yang di Solo. Ketika tentara Jepang menguasai kota Padang, Sekolah Islam Tinggi dibubarkan karena tidak diijinkan oleh pemerintah Jepang. Selanjutnya ide untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam ini akhirnya menjadi agenda pembicaraan dalam forum Kongres Al-Islam 11 Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) pada tahun 1939, yang dihadiri oleh 25 organisasi Islam anggota MIAI.

Pada tanggal 29 Januari 1943, para pemimpin MIAI mengadakan pertemuan yang menghasilkan 3 (tiga) program, yaitu: 1) membangun sebuah Masjid Agung sebagai simbol bagi umat Islam Indonesia; 2) mendirikan sebuah universitas Islam; dan 3) membangun sebuah kantor perbendaharaan Islam pusat (Bait al-Mal) untuk menerima zakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Pendirian universitas Islam yang telah direalisasikan oleh organisasi-organisasi Islam pada akhir masa pemerintahan Belanda, hanya menjadi janji yang sering dikemukakan oleh Jepang kepada umat Islam sejak minggu-minggu pertama pendudukan Jepang di Jawa. namun kenyataannya selalu diulur-ulur. Tuntutan MIAI tidak pernah berhasil sampai organisasi ini dibubarkan pada tanggal 24 Oktober 1943. Baru nanti beberapa minggu sebelum penyerahan Jepang, sebuah universitas Islam dengan nama Sekolah Tinggi Islam berhasil didirikan atas usaha Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), organisasi federasi Islam baru yang dibentuk oleh Jepang sebagai pengganti MIAI.[2]

Sejarah Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI)

Sejarah Perguruan Tinggi Agama Islam (PTA) di Indonesia bermula pada awal tahun 1945 ketika Masyumi memutuskan untuk mendirikan Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta. Keputusan Masyumi ini merupakan kelanjutan dari usaha­usaha yang telah dicoba oleh MIAI sejak awal tahun 1943. Berbecla dengan MIAI yang menclapatkan tekanan dari pihak Jepang, Masyumi lebih beruntung memiliki kedekatan dengan Jepang. Sebagai tindak lanjut dari keputusan tersebut, pada bulan April 1945 Masyumi menyelenggarakan pertemuan di Jakarta yang dihadiri oleh organisasi-organisasi Islam yang berfederasi (anggota Masyumi), kalangan intelektual, dan ulama serta unsur pemerintah (dalam hal ini Shumubu yang menjalankan kontrol terhadap kegiatan-kegiatan Islam).

Permusyawaratan tokoh-tokoh Islam yang disponsori Masyumi pada bulan April tersebut betel-betel berhasil mengambil langkah maju untuk mewujudkan rencana pendirian STI, yaitu dengan dibentuknya Panitia Perencana STI di bawah pimpinan Moh. Hatta. Panitia inilah yang mengerjakan rencana pelaksanaannya, seperti menyusun Peraturan Umum, Peraturan Rumah Tangga, Susunan Badan Wakaf, Dewan Pengurus, clan Senat STI. Untuk  Dewan Pengurus/Kuratornya, Moh. Hatta ditunjuk sebagai Ketua dengan M. Natsir sebagai Sekretarisnya. Untuk Senat STI, A. Kahar Muzakkir ditunjuk sebagai Rektor Magnificus dengan anggota-anggotanya: Mas Mansur, Dr. Slamet Imam Santoso, Moh. Yamin, Kasman Singodimedjo, Mr. Soenardjo, dan Zain Djambek.

Akhirnya STI ini dapat dibuka secara resmi pada tanggal 27 Rajab 1364 di saat Peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad Saw bertepatan dengan tanggal 8 Juli 1945. Upacara peresmiannya diselenggarakan di gedung Kantor Imigrasi Gondangdia Jakarta.

Pada awalnya, STI didirikan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada “orang-orang yang telah mempelajari Islam secara meluas clan mendalam, dan telah memperoleh standar pengetahuan umum yang memadai seperti dituntut oleh masyarakat dewasa ini”. Hal ini sesuai dengan tujuan pendirian STI yang pada dasarnya merupakan kebutuhan umat Islam Indonesia akan adanya “Perguruan Tinggi yang memberikan pelajaran dan pendidikan tinggi tentang ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu kemasyarakatan agar me penyiaran agama dan memberikan pengaruh Islam di Indonesia”. Menilik tujuan  STI, jelas bahwa para pemrakarsa yang terdiri dari tokoh-tokoh pembaharu, politisi, ularna, dan intelektual muslim berupaya mencari bentuk perpaduan pendidikan yang kelak diharapkan dapat melahirkan ulama’ yang pakar dalam dua bidang sekaligus, mempelajari Islam secara meluas dan mendalam dan juga memiliki kualifikasi ilmu-ilmu “sekuler” yang memadai. Berdirinya STI merupakan penjelmaan dari pikiran yang jernih dan pandangan yang jauh ke depan dari pemimpin-pemimpin Indonesia tentang corak perguruan Islam yang harus ada.[3]

BACA JUGA:

Peristiwa Penting atas Lahirnya PTI

Empat puluh (40) hari setelah STI dibuka secara resmi, terjadilah peristiwa yang maha penting bagi bangsa Indonesia, yakni peristiwa Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945. Keterlibatan tokoh-tokoh pendiri STI dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia (dalam BPUPKI) telah menjadikan mereka sebagai the fibunding.lathers bagi republik ini. Para pendiri STI banyak yang kemudian menjadi pemimpin republik yang barn lahir ini, misalnya sebagai wakil presiders; perdana menteri, dan menteri.

Beberapa bulan setelah kemerdekaan pasukan Sekutu (NICA) datang ke Indonesia dengan membawa kepentingan Belanda untuk menjajah kembali Indonesia, menggantikan Jepang. Terjadilah bentrokan senjata antara pasukan Sekutu dengan rakyat Indonesia. Gedung-gedung di Jakarta dapat dikuasai oleh Sekutu dan situasi kota Jakarta menjadi tidak aman. Situasi inilah yang akhirnya memaksa Pemerintah Negara RI mengambil langkah untuk hijrah dari Jakarta ke Yogyakarta. Hijrahnya Pemerintah RI ke Yogyakarta – Ibu Kota RI kedua– ini sangat mempengaruhi kelangsungan STI karena suasana perang di Jakarta tidak menjamin kelancaran perkuliahan, di samping banyak sekali dosen-dosen dan pengurus STI yang ikut pindah ke Yogyakarta sebagai pejabat tinggi negara. Satu­satunya jalan untuk sementara STI di Jakarta ditutup, dan ikut hijrah ke Yogyakarta.

Pada tanggal 10 April 1946 dibuka kembali di Yogyakarta dengan dihadiri oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta (yang juga menjadi jadi Ketua Dewan Pengurus STI) serta pejabat-pejabat tinggi negara lainnya baik sipil maupun militer. Upacara pembukaan berlangsung di Dalem Pengulon Yogyakarta yang diisi antara lain dengan penyampaian 2 (dua) pidato, yaitu Pidato Pembukaan STI berjudul “Sifat Sekolah Tinggi Islam” oleh Mohammad Hatta dan Kuliah Umum tentang “Ilmu Tauhid” yang disampaikan oleh K.H.R. Hadjid. Kahar Muzakkir tetap menjadi Rektor meskipun terjadi perubahan pada kelengkapan anggota Senat STI.

Mohammad Hatta dalam pidatonya yang biasa disebut sebagai “Memorandum Hatta” menyebutkan antara lain:

“Demikianlah, dalam lingkungan STI bisa diselenggarakan pengajaran agama yang berdasarkan pengetahuan tentang Filsafat, Sejarah, dan Sosiologi. Agama dan Filsafat meniperluas kepercayaan dan memperhalus perasaan agama…. Agama dan Sejarah meinperhias pandangan agama… Agama don Sosiologi mempertajam pandangan agama ke dalam masyarakat yang hendak dipimpin …. Dengan keterangan tersebut nyatalah bahwa wujud ST1 ialah membentuk ulama yang berpengetahuan dalam dan berpendidikan luas serta mempunyai semangal yang dinamis. Hanya ulama yang seperti itulah yang bisa menjadi pendidik yang sebenarnya dalam masyarakat di STI itu akan bertemu agama dengan Ilmu dalam suasana kerjasaiva untuk membimbing masyarakat ke dalam kesejahteraan “.

 Mengacu pada Memorandum Hatta tersebut, dapat diketahui ke mana arah pengembangan ilmu yang hendak dicapai oleh STI lewat rencana pelajarannya. Bisa dikatakan bahwa basic philosophi- pengembangan ilmunya adalah integralistik, tidak dikotomis antara ilmu agama dan umum.

Perubahan Status dari STI Menjadi UII

Dalam perkembangan selanjutnya, di kalangan para tokoh muslim timbul pemikiran untuk meningkatkan efektivitas dan fungsi STI yang kemudian melahirkan kesepakatan untuk mengubah STI menjadi sebuah universitas. Pada bulan Nopember 1947 dibentuk panitia perbaikan STI dan dalam sidangnya pada bulan Februari 1948 sepakat untuk mendirikan Universitas Islam Indonesia (UII) dengan 4 (empat) fakultas, yaitu: Fakultas Agama, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, clan Fakultas Pendidikan. Peresmian UII dilaksanakanpada tanggal 27 Rajab 1367 (10 Maret 1948) di Dalem Kepatihan Yogyakarta bersamaan dengan Dies Natalis STI ke-3.

Pada saat Agresi Militer Belanda II di Yogyakarta UII terpaksa ditutup untuk sementara. Para mahasiswa, pengurus, bahkan guru besarnya ikut bergabung dalam perang melawan agresi Belanda. Dalam suasana perang. fungsionaris UII, terutama A. Kahar Muzakkir sempat mengadakan upacara Dies Natalis UII IV, bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1368 (April 1949). Upacara itu tidak dilaksanakan di Kampus, melainkan jauh dari kota, di Desa Tegalayang, Srandakan. Bantul. Para pembesar sipil dan militer serta masyarakat memeriahkan upacara tersebut. Pada saat itu, A. Kahar Muzakkir (Rektor Magnificus) menyampaikan pidato tentang “Dasar-dasar Sosialisme dalam Islam”.

Setelah keamanan kota berangsur-angsur pulih, sementara perjanjian damai antara Pemerintah RI dan Belanda terns diupayakan, pada bulan September 1949 UII kembali membuka kantor sekretariatnya di Kauman Yogyakarta dan sejak Nopember 1949 perkuliahan berialan normal.

Pada tanggal 22 Januari 1950 sejumlah pemimpin Islam dan para ulama yang dipelopori oleh Moh. Adrian, Imam Ghazali, dan Tirtodiningrat mendirikan Perguruan Tinggi Islam Indonesia (PTII) di Solo. Setahun kemudian, tepatnya pada 20 Pebruari 1951, terjadi kesepakatan antara pimpinan UII dan pimpinan PTII untuk menyatukan kedua lembaga itu dengan nama University Islam Indonesia (kemudian diganti Universitas Islam Indonesia, UII) yang sejak saat itu mempunyai cabang di kedua kota tersebut.

Dengan perubahan STI menjadi UII, tujuan yang semula dimaksudkan untuk memberikan pendidikan yang baik bagi para calon ulama akhirnya bergeser titik beratnya pada fakultas-fakultas non-agama seperti Teknik. Ekonomi, Hukum, dan Kedokteran meskipun tetap berlandaskan pada nilai-nilai agama atau semangat keagamaan. Perubahan orientasi ini di antaranya dilatarbelakangi oleh kehadiran sebuah perguruan tinggi swasta di Yogyakarta yang didirikan pada bulan Maret 1948 yang berkembang menjadi Universitas Gadjah Mada (UGM) dan sejak 19 Desember 1949 memperoleh corak nasionalis. Perubahan orientasi tersebut pada dasarnya tidak keluar dari tujuan pengembangan ilmu yang hendak dicapai STI, yaitu: memadukan ilmu agama dan ilmu umum dalam suatu universitas yang “universum” mencakup berbagai ilmu. Dr. H. Djono, MA

[1] Deliar Noer. Islam dan Masyarakat. Jakarta: Yayasan Risalah, 203. hlm. 153

[2] Kuntowijoyo. Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi. Bandung: Mizan, 1991. hlm. 198 dan 225

[3] Komaruddin Hidayat & Hendro Prasetyo. IAIN Prolem dan Prospek, DEPAG RL Jakarta, 2000, h. 23-78.

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.

Catatan Setelah Formulir Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.