Inspirasi Tanpa Batas

SPONSOR

SPONSOR

Sejarah Perubahan Bentuk PTAI Indonesia

0 9

Konten Sponsor

Sebagai institusi pendidikan Islam, posisi Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) memang terus mengalami perubahan. Tidak saja karena, perkembangan keilmuan yang terus mengalami pengayaan, tetapi, juga karena yang mengemban missi dakwah Islam yang bertanggung jawab terhadap syiar agama di masyarakat. Sehingga tidak salah jika salah satu orientasi PTA terfokus pada pertimbangan dakwah.

Orientasi itu tidaklah keliru menjadikan sebagai lembaga dakwah, pada dasarnya telah mengurangi peran yang semestinya lebih ditonjolkan sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam. Karena PTA sama dengan PT lain sebagai lembaga akademis, maka tuntutan dan tanggungjawab yang dipikul oleh LPTA adalah tanggungjawab akademis dan ilmiah. Dengan demikian, pertimbangan yang diberikan untuk menakar bobot suatu pikiran, temuan dan penelitian haruslah sesuai dengan ukuran ilmiah pula.

Tarik menarik antara kedua kutub pendirian inilah yang menjadi  dinamika sekaligus hambatan bagi perkembangan kehidupan akademis PTA. Memang tentu saja idealnya antara kedua aliran atau kepentingan im dapat dipertemukan sehingga tidak perlu membenturkan antara kepentingan dakwah dan kepentingan ilmiah.

Bukankah antara keduanya dapat ditemukan; apa yang didakwahkan seharusnya yang secara ilmiah dapat dipertanggung- jawabkan. Perbedaan itu mungkin dapat dipahami jika melihat latar belakang dan pendirian perguruan tinggi Islam. Perguruan tinggi merupakan keharusan sebagai institusi tinggi lanjutan bagi pendidikan Islam.

Hal itu berarti perguruan tinggi sebagai wadah bagi umat Islam untuk meningkatkan kualitas pendidikannya, yang dengan itu diharapkan mereka dapat berdakwah dengan baik. Selanjutnya, dengan kemampuan intelektual yang memadai. umat Islam dapat berperan dalam membangun Indonesia. Di samping itu. pendidikan tinggi juga berfungsi sebagai institusi keagamaan untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan kualitas pemikiran keagamaan.

Proses Transmisi Agama Nusantara

Transmisi keislaman ke Nusantara, seperti yang dicatat Azyumardi Azra dan Zamakhsyari Dhofier, dikembangkan lewat jaringan para ulama. Karena pusat keilmuan keislaman berada di Timur Tengah, utamanya dua kota suci Mekkah dan Madinah dan pada abad kemudian ditambah Kairo, corak keislaman yang berkembang di Indonesia mengikuti perkembangan yang terjadi di pusat pusat Islam tersebut. Aspek-aspek lokal tetap menjadi ciri khas yang menonjol dari corak pemikiran keislaman di Indonesia.

Namun isu-isu utama yang ditransmisikan ke Indonesia mengikuti kecenderungan utama dunia Islam. Jaringan keilmuan ulama ini juga sangat mempengaruhi, kalau tidak membentuk, tradisi keislaman di Indonesia. Salah-satu yang menonjol adalah tradisi keilmuan yang berpusat pada tokoh-tokoh tertentu dan pengembangan tradisi menghafal (hifdh) dan eksplanasi (syarh) buku-buku tokoh-tokoh tertentu.

Dan harus dicatat bahwa pendidikan keislaman di Indonesia mengikuti pola transmisi pengetahuan seperti ini. Tidak mengherankan jika kajian-kajian di lembaga pendidikan Islam terfokus pada paham atau buku-buku karya Mama tertentu saja.

Namun demikian, sejalan dengan terbukanya akses pendidikan ke pusat studi selain ke Timur Tengah, wacana keilmuan di Indonesia juga semakin berkembang. Salah satu yang menonjol adalah tradisi keilmuan yang dibawa pulang oleh kafilah IAIN (dan kemudian lahir IAIN Syekh Nurjati) dari studi mereka di Mc.Gill University secara khusus dan universitas-universitas lain di dunia Barat.

Tradisi Keilmuan di Jaringan Ulama

Berbeda dengan tradisi keilmuan yang dikembangkan oleh jaringan ulama yang mempunyai kecenderungan untuk mengikuti dan menyebarkan pemikiran ulama gurunya, tradisi keilmuan Barat, kalau boleh dikatakan begitu, lebih membawa pulang metodologi maupun pendekatan dari sebuah pemikiran tertentu. Sehingga mereka justru bisa lebih kritis sekalipun terhadap pikiran profesor­-profesor mereka sendiri.

Di samping aspek metodologis itu, pendekatan sosial empiris dalam studi agama juga dikembangkan. Maraknya pemakaian pendekatakan sosio-historis dalam studi agama di perguruan tinggi Islam belakangan ini tidak dapat dilepaskan dari peran para alumni pendidikan studi Islam di Barat tersebut.

Pendekatan sosial ini sesungguhnya memberikan perangkat analisis yang luas bagi pemahaman Islam yang telah berkembang sedemikian rupa berbarengan dengan realitas empirik sosial. Walaupun tidak sedikit kritikan yang ditujukkan terhadap pendekatan sosio-historis tersebut, namun peminat terhadap pendekatan ini semakin menguat.

Karena itu dengan memudarnya dikotomi antara pendekatan Barat dan Timur Tengah dalam studi Islam di Indonesia memberikan kelenturan untuk membuat, jaringan intelektual dengan berbagai kalangan. Jaringan dan kerjasama dengan lembaga intelektual semakin luas dan telah menampakkan hasilnya.

Walau secara tradisional, IAIN/IAIN Syekh Nurjati tetap mengembangkan jaringan yang intens dengan kalangan intelektual Timum Tengah, namun pada saat ini jaringan internasional ke Barat juga mendapat perhatian serius di kalangan pengambil kebijakan dari sarjana IAIN.

Tak dapat dipungkin bahwa beragamnya pendekatan serta perbedaan cara pandang dalam studi agama di lembaga ini memberikan gambaran yang cukup jelas betapa beragam serta dinamisnya pemikiran keislaman di perguruan tinggi Islam di Indonesia. Di sinilah sesungguhnya peran penting yang dimainkan IAIN. Menjadi meeting pot dan melting pot tempat bermuaranya berbagai pandangan dan pendekatan studi Islam. Diharapkan pada gilirannya pertemuan berbagai pendekatan mampu memunculkan tradisi studi Islam yang khas di tanah air.

Orientasi Baru Pengembangan Agama

Muncul kecenderungan dan orientasi positif dalam studi Islam di Indonesia yang ditandai dengan maraknya lembaga-lembaga penelitian dan kajian di IAIN (dan juga IAIN Syekh Nurjati). Lembaga-lembaga ini memberikan tempat bagi lahirnya penelitian sosial yang melihat agama dan perubahannya dari kacamata ilmu sosial yang lebih luas.

Tanpa disadari, sebagai konsekuensi yang tidak diduga (unintended consequence) dari maraknya penelitian sosial ini adalah para sarjana Islam lebih mewarnai opini publik Indonesia baik terutama yang menyangkut masalah agama yang berkaitan dengan  masalah-masalah sosial yang lebih luas.

Lewat penelitian-penelitian sosial tersebut, tema-tema yang dijadikan obyek kajianpun juga semakin luas. Kajian-­kajian kontemporer seperti demokrasi, civil society, gender, lingkungan dan semacamnya menjadi wacana intelektual yang tersemai secara subur; yang padahal sebelumnya tradisi penelitian di lingkungan IAIN lebih banyak berkutat masalah teks-teks Islam. Tidak mengherankan jika banyak tokoh dari IAIN dan IAIN Syekh Nurjati kemudian terkenal sebagai ahli dalam kajian  kontemporer tersebut.

Dan jika dicermati lebih mendalam, munculnya lembaga penelitian dan kajian dan juga melebarnya topik-topik yang dikaji, memberikan peluang yang lebih luas bagi kalangan IAIN untuk mengembangkan potensi yang lebih intens. Dengan kata lain, masalah kajian keagamaan dapat dikembangkan sesuai dengan kecenderungaan sosial yang berkembang. Memadukan antara kajian teks-teks klasik Islam dengan masalah kontemporer merupakan kekayaan tersendiri yang menjadi nilai lebih bagi pengembangan intelektual di perguruan tinggi Islam.

Sistem Jaringan

Jaringan yang luas dengan kalangan yang beragam ini, bukan karena isu sesaat teroris yang sekarang ini ramai dibicarakan, menunjukkan bahwa IAIN dan IAIN Syekh Nurjati memainkan peranan yang sangat penting dalam masyarakat. Lebih dari itu, bertambahnya keyakinan intelektual Muslim akan kemampuan mereka untuk bergaul dengan kalangan yang lebili luas.

Hal itu dikarenakan kemampuan urnat Islam untuk dapat membicarakan masalah sosial, tidak rnelulu agama. Jaringan dengan lembaga dunia yang lebih luas ini akan semakin memperkaya dan memperkuat wacana keilmua IAIN (dan IAIN Syekh Nurjati) yang pada gilirannya nanti akan mencitrakan positif bagi perkembangan studi Islam di Indonesia.

Sejalan dengan orientasi barn studi Islam di IAIN, maka pertanyaan yang muncul adalah sejauhmana perubahan tersebut dapat memban tululusan IAIN untuk melakukan mobilitas sosial mereka? Data statistik di dua IAIN, Jakarta dan Yogyakarta, menunjukkan bahwa lebih dari 50% dari mahasiswanya adalah datang dari desa, walaupun kedua IAIN tersebut berlokasi di kota.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa IAIN (dan IAIN Syekh Nurjati) menyerap banyak dari kalangan mereka yang tidak mampu. Jika ditelusuri lebih lanjut penyebaran alumni IAIN, ternyata kebanyakan dari mereka kembali ke pedesaan mengurus pendidikan semisal IAIN Syekh Nurjati dan madrasah atau menjadi juru dakwah.

Di samping memerankan peran tradisional di atas, IAIN sebenarnya juga berfungsi sebagai batu loncatan mobilitas umat Islam Indonesia. Melengkapi keahlian alumni IAIN tidak saja dengan kecakapan dalam bidang agama, tetapi juga dengan kecakapan akademis dalam bidang sosial seperti penelitian clan penguasaan terhadap isu-isu kontemporer, memberikan kesempatan yang lebih besar untuk dapat berperan dalam masyarakat.

Setidaknya mereka tidak harus “pulang kampung” untuk menjadi pekerja sosial Islam, tetapi dapat pula mengais rejeki di kota. Mungkin tidak berlebihan jika dikatakan bahwa, tampilnya alumni IAIN di pentas nasional belakangan ini akibat dari perubahan orientasi akademik IAIN.

IAIN Syekh Nurjati

Mungkin saja berlebihan untuk mengatakan bahwa IAIN (dan IAIN Syekh Nurjati) di Indonesia memainkan peranan yang sangat penting dalam mengentaskan kemiskinan. Perhatian utama IAIN (dan IAIN Syekh Nurjati) untuk memberikan pendidikan bagi kalangan menengah ke bawah (seperti yang ditunjukkan dari profil mahasiswa di IAIN Syekh Nurjati Cirebon sesungguhnya adalah usaha yang sangat penting untuk memberikan akses bergaul yang lebih luas pada kalangan menengah ke bawah tersebut.

Pilihan modernitas pemikiran keagamaan, seperti yang, diungkapkan oleh Harun Nasution maupun Mukti Ali, dimaksudkan untuk mengantar umat Islam Indonesia agar dapat berdialog dengan paham-paham dan wacana modern yang sedang berkembang.

Selama beberapa dasawarsa terakhir ini telah terjadi perubahan besar dalam tingkat dan keluasan pengetahuan umat Islam Indonesia pada umumnya. Perubahan ini terjadi sebagai akibat perkembangan pendidikan, perkembangan media massa serta perkembangan ekonomi, sains clan teknologi. Ini merupakan hasil nyata dari pembangunan nasional yang terencana dan terarah.

Perubahan yang telah, sedang berlangsung maupun yang akan terjadi berpengaruh pada kehidupan keagamaan masyarakat serta tuntutan yang diharapkan dapat dipenuhi oleh para ahli dalam bidang agama, termasuk para ahli agama Islam

Sedikit Perbandingan

Perkembangan pesat dalam pendidikan dapat dilihat bilamana kita bandingkan keadaan pendidikan di Indonesia menjelang akhir masa penjajahan Hindia Belanda, tahun 1940-an dengan keadaan pendidikan sekarang. Keadaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dinyatakan menjadi negara yang merdeka, pendidikan menjadi sangat berbeda. Tingkat pengetahuan umat Islam Indonesia telah menjadi sangat maju dibanding dengan tahun 1950-an, dibanding dengan masa jajahan Hindia Belanda, apalagi di zaman Orde Baru.

Perubahan besar dalam masyarakat Islam tentu saja tidak hanya dalam tingkat clan keluasan pengetahuan umum umat Islam Indonesia, terlebih lagi sejak perubahan Orde Lama menjadi Orde Baru. Perubahan besar  terjadi dalam bidang ekonomi, komunikasi, dan pola permukiman dan bangunan, lingkungan fisik dan sebagainya.

Dengan sendirinya, perubahan-perubahan ini mengakibatkan terjadinya banyak pergeseran dalam masyarakat yang mengancam pedoman-pedoman moral. Kepercayaan, nilai, kebiasaan dan sentimen tradisional, yang menjadi dasar keyakinan dan rasa tanggung jawab melemah pada banyak golongan dalam masyarakat. Semakin banyak kepentingan perorangan lebih diutamakan daripada kepentingan bersama. Semakin banyak kepentingan perorangan tidak terkait dengan makna yang lebih mendalam.

Peningkatan taraf pengetahuan umum umat Islam Indonesia mengakibatkan tuntutan saling keterkaitan antara ajaran agama dan kehidupan sehari-hari para anggota umat beragama tertentu, termasuk umat agama Islam, juga menjadi lebih rumit.

Bilamana pada waktu pengetahuan umum para anggota masyarakat masih bertaraf rendah, ajaran agama dapat dijelaskan secara sederhana, bilamana pada waktu itu tidak ada tuntutan untuk memberikan penjelasan pada taraf kecanggihan berpikir yang berbeda, kini masyarakat yang berpengetahuan umum lebih mendalam. lebih luas, dan lebih beraneka ragam menuntut penjelasan sesuai dengan taraf berpikir dan cara ajaran agama yang juga sesuai berpikir yang beraneka ragam ini.

Sejarah Perkembangan Kelembagaan PTI

Keberadaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon telah melewati rangkaian sejarah yang amat panjang, kini sudah menginjak ke-41 tahun tegak berdiri atau biasa disebut 8 windu. la pada dasarnya merupakan perwujudan dari suatu cita-cita yang telah lama terkandung di hati sanubari umat Islam Indonesia sejak sebelum Bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Hasrat untuk mendirikan semacam lembaga pendidikan tinggi Islam telah tumbuh bersemi sejak zaman penjajahan Belanda.

Awal Munculnya Ide PTI di Indonesia

Ide mendirikan perguruan tinggi Islam merupakan salah satu mata rantai sejarah perjuangan umat Islam Indonesia sejak awal abad XX. Ide itu dimulai dari kesadaran kolektif umat Islam di tanah air yang muncul pada perempat pertama abad XX yang mengukuhkan pentingnya perbaikan pendidikan tinggi Islam. Wujud konkrit dari kesadaran itu tampak pada pembaharuan sistem pendidikan tinggi Islam yang dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam pada masa itu, seperti:

Jam’iyat al-Khayrat (1905) di Jakarta, Sarekat Islam (1912) di Solo, Muhammadiyah (1912) di Yogyakarta, Al-Irsyad (1915) di Jakarta, Persatuan Umat Islam (1917) di Majalengka, Persis (1923) di Bandung, dan Nandlatul Ulama (1926) di Surabaya. Meskipun tidak seragam dalam menerapkan pembaharuan, organisasi-organisasi Islam ini secara umum memperkenalkan sistem pendidikan yang baru di lingkungan masing-masing.

Pembaharuan atau modernisasi pendidikan Islam pada saat itu bisa difillat dalam empat level. Pertama, level kelembagaan; yaitu pembaharuan atau perubahan kelembagaan pendidikan Islam. balk dalam bentuk transformasi dari lembaga yang sudah ada maupun pendirian lembaga pendidikan Islam yang baru. Kedua, substansi isi (content) kurikulumnya, yaitu dari pengajaran ilmu-ilmu agama bergeser dengan memperkenalkan ilmu-ilmu umum ke dalam lembaga pendidikan Islam.

Ketiga, aspek metodologis, yaitu perubahan metodologi pengajaran yang selama itu diterapkan di lingkungan lembaga pendidikan Islam yang dianggap kurang relevan. Keempat: dari segi fungsi; yakni secara tradisional fungsi pendidikan Islam meliputi: transfer ilmu-ilmu keislaman (transfer of Islamic knowledge), memelihara tradisi Islam (maintenance of Islamic traditions), dan melahirkan ulama (reproduction of ulama), dengan pembaharuan yang terjadi di tubuh lembaga pendidikan Islam, fungsi ini juga mengalami perkembangan.

Pembaharuan Pendidikan Islam

Pembaharuan pendidikan Islam yang dilancarkan organisasi-­organisasi Islam di atas memberikan semangat umat Islam untuk mengusahakan berdirinya lembaga pendidikan tinggi yang bercorak keagamaan.

Gagasan ini semakin kuat karena sampai tahun 1930-an telah berdiri 3 (tiga) lembaga pendidikan tinggi milik Pemerintah Belanda, yaitu Technische Hoogeschool (Sekolah Tinggi Teknik) kini menjadi Institut Teknologi Bandung (ITB) yang berdiri di Bandung pada tahun 1920. Rechts Hoogeschool (Sekolah Tinggi Hukum) yang berdiri di Jakarta pada tahun 1924, dan Geneeskundige Hoogeschool (Sekolah Tinggi Kedokteran) yang berdiri di Jakarta pada tahun 1927.

Lembaga-lembaga tersebut didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam rangka Politik Etis di mana hanya anak-anak elit priyayi saja yang mendapatkan kesempatan untuk masuk di dalamnya. Kesempatan untuk menikmati pendidikan tinggi tersebut bagi rakyat Indonesia umumnya amat kecil. apalagi bagi umat Islam.

Dengan kenyataan ini, amat dipahami jika umat Islam berhasrat untuk dapat mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam yang akan menampung anak-anak kaum muslimin dari sekolah rendah dan menjadi ajang mobilitas bagi mereka. Tujuannya tidak hanya untuk menampung calon-calon mahasiswa dari kalangan pribumi muslim. melainkan juga untuk menegaskan corak keislaman yang membedakannya dari corak pendidikan kolonial yang ‘netral’ terhadap pendidikan agama.

Sedikit Sejarah Perjuangan

Sejak tahun 1930-an, gagasan untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam semakin santer dibicarakan. Pada tahun 1938, Dr. Satiman Wirjosandjojo melalui majalah Pedoman Masyarakat Nomor 15 Tahun IV mencetuskan ide untuk mendirikan Sekolah Tinggi Islam (IAIN Syekh Nurjati Luhur) sebagai tempat mendidik muballigh yang cakap dan berpengetahuan luas. Ide ini disusul dengan pemberitaan majalah AID Nomor 128 tanggal 12 Mei 1938 yang memberitakan bahwa telah diadakan permusyawaratan antara 3 (tiga) Badan Pendiri Sekolah Tinggi Islam di Jakarta. Solo, dan Surabaya.

Pada bulan  Juli 1938, M. Natsir menulis artikel yang dipublikasikan dalam Pandji Islam berjudul “Menuju Koordinasi Perguruan-perguruan Islam”, ditulis sebagai tanggapan terhadap gagasan pendirian lembaga pendidikan tinggi Islam. Menurut Natsir, perlu ada koordinasi antara perguruan-perguruan Islam tingkat menengah dan perguruan tinggi yang akan didirikan untuk menyatukan visi, misi, dan wawasan.

Sampai dengan akhir masa penjajahan Belanda, ide pendirian lembaga pendidikan tinggi Islam tersebut belum benar-benar bisa terealisasikan. Di Solo, sempat berdiri Islamische Medelbare School (IMS) namun perguruan itu hanya dapat hidup sampai tahun 1941 dan bubar (ditutup) karena pecahnya Perang Dunia 11. Di luar Jawa, di Padang, pada tahun 1940 juga berdiri Sekolah Islam Tinggi yang diprakarsai oleh Persatuan Guru Agama Islam (PGAI), akan tetapi nasibnya sama dengan yang di Solo.

Pendidikan Islam era Jepang

Ketika tentara Jepang menguasai kota Padang, Sekolah Islam Tinggi dibubarkan karena tidak diijinkan oleh pemerintah Jepang. Selanjutnya ide untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam ini akhirnya menjadi agenda pembicaraan dalam forum Kongres Al-Islam 11 Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) pada tahun 1939, yang dihadiri oleh 25 organisasi Islam anggota MIAI.

Pada tanggal 29 Januari 1943, para pemimpin MIAI mengadakan pertemuan yang menghasilkan 3 (tiga) program, yaitu: 1) membangun sebuah Masjid Agung sebagai simbol bagi umat Islam Indonesia; 2) mendirikan sebuah universitas Islam; dan 3) membangun sebuah kantor perbendaharaan Islam pusat (Bait al-Mal) untuk menerima zakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pendirian universitas Islam yang telah direalisasikan oleh organisasi-organisasi Islam pada akhir masa pemerintahan Belanda, hanya menjadi janji yang sering dikemukakan oleh Jepang kepada umat Islam sejak minggu-minggu pertama pendudukan Jepang di Jawa. namun kenyataannya selalu diulur-ulur.

Tuntutan MIAI tidak pernah berhasil sampai organisasi ini dibubarkan pada tanggal 24 Oktober 1943. Baru nanti beberapa minggu sebelum penyerahan Jepang, sebuah universitas Islam dengan nama Sekolah Tinggi Islam berhasil didirikan atas usaha Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), organisasi federasi Islam baru yang dibentuk oleh Jepang sebagai pengganti MIAI.[11]

Masyumi dan Sekolah Tinggi Islam

Sejarah Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI di Indonesia bermula pada awal tahun 1945 ketika Masyumi memutuskan untuk mendirikan Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta. Keputusan Masyumi ini merupakan kelanjutan dari usaha­usaha yang telah dicoba oleh MIAI sejak awal tahun 1943. Berbecla dengan MIAI yang menclapatkan tekanan dari pihak Jepang, Masyumi lebih beruntung memiliki kedekatan dengan Jepang.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan tersebut, pada bulan April 1945 Masyumi menyelenggarakan pertemuan di Jakarta yang dihadiri oleh organisasi-organisasi Islam yang berfederasi (anggota Masyumi), kalangan intelektual, dan ulama serta unsur pemerintah (dalam hal ini Shumubu yang menjalankan kontrol terhadap kegiatan-kegiatan Islam).

Permusyawaratan tokoh-tokoh Islam yang disponsori Masyumi pada bulan April tersebut betel-betel berhasil mengambil langkah maju untuk mewujudkan rencana pendirian STI, yaitu dengan dibentuknya Panitia Perencana STI di bawah pimpinan Moh. Hatta.

Panitia inilah yang mengerjakan rencana pelaksanaannya, seperti menyusun Peraturan Umum, Peraturan Rumah Tangga, Susunan Badan Wakaf, Dewan Pengurus, clan Senat STI. Untuk  Dewan Pengurus/Kuratornya, Moh. Hatta ditunjuk sebagai Ketua dengan M. Natsir sebagai Sekretarisnya. Untuk Senat STI, A. Kahar Muzakkir ditunjuk sebagai Rektor Magnificus dengan anggota-anggotanya: Mas Mansur, Dr. Slamet Imam Santoso, Moh. Yamin, Kasman Singodimedjo, Mr. Soenardjo, dan Zain Djambek.

Pembukaan PTI

Akhirnya STI ini dapat dibuka secara resmi pada tanggal 27 Rajab 1364 di saat Peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad Saw bertepatan dengan tanggal 8 Juli 1945. Upacara peresmiannya diselenggarakan di gedung Kantor Imigrasi Gondangdia Jakarta.

Pada awalnya, STI didirikan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada “orang-orang yang telah mempelajari Islam secara meluas clan mendalam, dan telah memperoleh standar pengetahuan umum yang memadai seperti dituntut oleh masyarakat dewasa ini”. Hal ini sesuai dengan tujuan pendirian STI yang pada dasarnya merupakan kebutuhan umat Islam Indonesia akan adanya “Perguruan Tinggi yang memberikan pelajaran dan pendidikan tinggi tentang ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu kemasyarakatan agar me penyiaran agama dan memberikan pengaruh Islam di Indonesia”.

Menilik tujuan  STI, jelas bahwa para pemrakarsa yang terdiri dari tokoh-tokoh pembaharu, politisi, ularna, dan intelektual muslim berupaya mencari bentuk perpaduan pendidikan yang kelak diharapkan dapat melahirkan ulama’ yang pakar dalam dua bidang sekaligus, mempelajari Islam secara meluas dan mendalam dan juga memiliki kualifikasi ilmu-ilmu “sekuler” yang memadai. Berdirinya STI merupakan penjelmaan dari pikiran yang jernih dan pandangan yang jauh ke depan dari pemimpin-pemimpin Indonesia tentang corak perguruan Islam yang harus ada.

Perjalanan STI

Empat puluh (40) hari setelah STI dibuka secara resmi, terjadilah peristiwa yang maha penting bagi bangsa Indonesia, yakni peristiwa Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945. Keterlibatan tokoh-tokoh pendiri STI dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia (dalam BPUPKI) telah menjadikan mereka sebagai the fibunding.lathers bagi republik ini. Para pendiri STI banyak yang kemudian menjadi pemimpin republik yang barn lahir ini, misalnya sebagai wakil presiders; perdana menteri, dan menteri.

Beberapa bulan setelah kemerdekaan pasukan Sekutu (NICA) datang ke Indonesia dengan membawa kepentingan Belanda untuk menjajah kembali Indonesia, menggantikan Jepang. Terjadilah bentrokan senjata antara pasukan Sekutu dengan rakyat Indonesia. Gedung-gedung di Jakarta dapat dikuasai oleh Sekutu dan situasi kota Jakarta menjadi tidak aman. Situasi inilah yang akhirnya memaksa Pemerintah Negara RI mengambil langkah untuk hijrah dari Jakarta ke Yogyakarta.

Hijrahnya Pemerintah RI ke Yogyakarta – Ibu Kota RI kedua– ini sangat mempengaruhi kelangsungan STI karena suasana perang di Jakarta tidak menjamin kelancaran perkuliahan, di samping banyak sekali dosen-dosen dan pengurus STI yang ikut pindah ke Yogyakarta sebagai pejabat tinggi negara. Satu­satunya jalan untuk sementara STI di Jakarta ditutup, dan ikut hijrah ke Yogyakarta.

Pembukaan Kembali

Pada tanggal 10 April 1946 dibuka kembali di Yogyakarta dengan dihadiri oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta (yang juga menjadi jadi Ketua Dewan Pengurus STI) serta pejabat-pejabat tinggi negara lainnya baik sipil maupun militer.

Upacara pembukaan berlangsung di Dalem Pengulon Yogyakarta yang diisi antara lain dengan penyampaian 2 (dua) pidato, yaitu Pidato Pembukaan STI berjudul “Sifat Sekolah Tinggi Islam” oleh Mohammad Hatta dan Kuliah Umum tentang “Ilmu Tauhid” yang disampaikan oleh K.H.R. Hadjid. Kahar Muzakkir tetap menjadi Rektor meskipun terjadi perubahan pada kelengkapan anggota Senat STI.

Mohammad Hatta dalam pidatonya yang biasa disebut sebagai “Memorandum Hatta” menyebutkan antara lain:

“Demikianlah, dalam lingkungan STI bisa diselenggarakan pengajaran agama yang berdasarkan pengetahuan tentang Filsafat, Sejarah, dan Sosiologi. Agama dan Filsafat meniperluas kepercayaan dan memperhalus perasaan agama…. Agama dan Sejarah meinperhias pandangan agama… Agama don Sosiologi mempertajam pandangan agama ke dalam masyarakat yang hendak dipimpin …. Dengan keterangan tersebut nyatalah bahwa wujud ST1 ialah membentuk ulama yang berpengetahuan dalam dan berpendidikan luas serta mempunyai semangal yang dinamis. Hanya ulama yang seperti itulah yang bisa menjadi pendidik yang sebenarnya dalam masyarakat di STI itu akan bertemu agama dengan Ilmu dalam suasana kerjasaiva untuk membimbing masyarakat ke dalam kesejahteraan “.

 Mengacu pada Memorandum Hatta tersebut, dapat diketahui ke mana arah pengembangan ilmu yang hendak dicapai oleh STI lewat rencana pelajarannya. Bisa dikatakan bahwa basic philosophi- pengembangan ilmunya adalah integralistik, tidak dikotomis antara ilmu agama dan umum.

Dari STI Menjadi UII

Dalam perkembangan selanjutnya, di kalangan para tokoh muslim timbul pemikiran untuk meningkatkan efektivitas dan fungsi STI yang kemudian melahirkan kesepakatan untuk mengubah STI menjadi sebuah universitas. Pada bulan Nopember 1947 dibentuk panitia perbaikan STI dan dalam sidangnya pada bulan Februari 1948 sepakat untuk mendirikan Universitas Islam Indonesia (UII) dengan 4 (empat) fakultas

Keempat Fakultas itu adalah: Fakultas Agama, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, clan Fakultas Pendidikan. Peresmian UII dilaksanakanpada tanggal 27 Rajab 1367 (10 Maret 1948) di Dalem Kepatihan Yogyakarta bersamaan dengan Dies Natalis STI ke-3.

Pada saat Agresi Militer Belanda II di Yogyakarta UII terpaksa ditutup untuk sementara. Para mahasiswa, pengurus, bahkan guru besarnya ikut bergabung dalam perang melawan agresi Belanda. Dalam suasana perang. fungsionaris UII, terutama A. Kahar Muzakkir sempat mengadakan upacara Dies Natalis UII IV, bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1368 (April 1949).

Upacara itu tidak dilaksanakan di Kampus, melainkan jauh dari kota, di Desa Tegalayang, Srandakan. Bantul. Para pembesar sipil dan militer serta masyarakat memeriahkan upacara tersebut. Pada saat itu, A. Kahar Muzakkir (Rektor Magnificus) menyampaikan pidato tentang “Dasar-dasar Sosialisme dalam Islam”.

Setelah keamanan kota berangsur-angsur pulih, sementara perjanjian damai antara Pemerintah RI dan Belanda terns diupayakan, pada bulan September 1949 UII kembali membuka kantor sekretariatnya di Kauman Yogyakarta dan sejak Nopember 1949 perkuliahan berialan normal.

UII 1950

Pada tanggal 22 Januari 1950 sejumlah pemimpin Islam dan para ulama yang dipelopori oleh Moh. Adrian, Imam Ghazali, dan Tirtodiningrat mendirikan Perguruan Tinggi Islam Indonesia (PTII) di Solo. Setahun kemudian, tepatnya pada 20 Pebruari 1951, terjadi kesepakatan antara pimpinan UII dan pimpinan PTII untuk menyatukan kedua lembaga itu dengan nama University Islam Indonesia (kemudian diganti Universitas Islam Indonesia, UII) yang sejak saat itu mempunyai cabang di kedua kota tersebut.

Dengan perubahan STI menjadi UII, tujuan yang semula dimaksudkan untuk memberikan pendidikan yang baik bagi para calon ulama akhirnya bergeser titik beratnya pada fakultas-fakultas non-agama seperti Teknik. Ekonomi, Hukum, dan Kedokteran meskipun tetap berlandaskan pada nilai-nilai agama atau semangat keagamaan. Perubahan orientasi ini di antaranya dilatarbelakangi oleh kehadiran sebuah perguruan tinggi swasta di Yogyakarta yang didirikan pada bulan Maret 1948 yang berkembang menjadi Universitas Gadjah Mada (UGM) dan sejak 19 Desember 1949 memperoleh corak nasionalis. Perubahan orientasi tersebut pada dasarnya tidak keluar dari tujuan pengembangan ilmu yang hendak dicapai STI, yaitu: memadukan ilmu agama dan ilmu umum dalam suatu universitas yang “universum” mencakup berbagai ilmu.

Fakultas Agama UII Menjadi PTAIN

Sebagai wujud penghargaan terhadap Yogyakarta sebagai Kota Revolusi dan Ibukota Negara Kedua, Pemerintah RI menetapkan Yogyakarta sebagai Kota Universitas. Saat itu di Yogyakarta ada 2 (dua) universitas, yaitu UII yang dikelola oleh kelompok Islam dan UGM yang dikelola oleh kelompok nasionalis. Pemerintah RI menawarkan kepada pengelola UGM untuk menegerikan universitas itu.

Tawaran tersebut diterima, dan penegeriannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 37 Tabun 1950, selanjutnya UGM berada di bawah pengawasan Kementerian PP&K (Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan).

Tawaran yang sama juga diajukan oleh Pemerintah RI kepada pengelola UII, namun tidak langsung disetujui. Pengelola UII dapat menerima tawaran tersebut namun dengan syarat pengawasannya harus berada di bawah Kementerian Agama. Dengan syarat ini. hanya ada satu fakultas yang bisa dinegerikan, yaitu Fakultas Agama, sementara ketiga fakultas lainnya tetap berstatus swasta dan tetap dikelola oleh pihak UII.

Penegerian Fakultas Agama UII menjadi PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 34 Tabun 1950 tertanggal 14 Agustus 1950 yang ditandatangani oleh Assaat selaku Pemangku Jabatan Presiden RI.

Peresmian PTAIN dilaksanakan pada tanggal 26 September 1951 dihadiri oleh Menteri Agama RI A. Wahid Hasyim yang menyampaikan pidato berjudul “Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri”. Penyelenggaraan PTAIN selanjutnya diatur dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri PP&K tertanggal 21 Oktober 1951 yang ditandatangani oleh A. Wahid Hasyim dan Mr. Wongsonegoro.

Dari PTAIN Menjadi IAIN – Kini IAIN Syekh Nurjati

Walaupun PTAIN telah berdiri, dan enam tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1957,  juga berdiri ADIA (Akademik Dinas Ilmu Agama), umat Islam belum sepenuhnya puas dan masih menginginkan bentuk lembaga pendidikan tinggi Islam yang lebih mapan. Hal ini dikarenakan melihat kenyataan bahwa sejak berdirinya, PTAIN mengalami perkembangan yang pesat balk dari segi jumlah mahasiswanya maupun dari segi keluasan bidang kajian ilmu agama Islam yang dipelajari.

Perkembangan ini menuntut penanganan yang serius menyangkut status kelembagaan, penambahan gedung-, beserta fasilitas pendukung lainnya, dan perluasan bidang kajian ilmu agama Islam. Muncullah keinginan dari tokoh-tokoh Islam untuk mengembangkan, meningkatkan dan meluaskan status lembaga pendidikan tinggi Islam yang sudah ada, yaitu PTAIN dan ADIA.

PTAIN secara kelembagaan berada di bawah pengawasan Kementerian Agama sebagaimana permintaan dari pengelola UII dan penyelenggaraannya diatur dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri PP&K. Peraturan bersama ini terjadi karena menurut konsensus yang berhak mengelola universitas dan fakultas-fakultasnya adalah Kementerian PP&K, sementara Kementerian Agama hanya boleh mendirikan “Akademi Dinas” seperti ADIA.

Dari sini timbul pemikiran untuk mengadakan penggabungan terhadap kedua lembaga tersebut ke dalam suatu wadah lembaga berbentuk “institut”. RUU Perguruan Tinggi pada saat itu hanya mengenal tiga macam bentuk perguruan tinggi, yaitu: Universitas, institut, dan akademi. Untuk keperluan pengembangan kelembagaan ini dibentuklah Panitia Khusus yang diketuai oleh R.H.A. Soenarjo, S.H. dengan 21 anggota lainnya. Tugas utama panitia tersebut adalah mengajukan saran-saran dan usul-usul kepada Menteri Agama berkenaan dengan rencana penyelenggaraan Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

Pada proses berikutnya, serentetan perundingan diadakan antara Menteri PP&K dan Menteri Agama yang akhirnya menghasilkan persetujuan bahwa Kementerian Agama boleh mendirikan suatu perguruan tinggi agama Islam asal tidak bernama “universitas”. Atas persetujuan itulah kemudian dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 tertanggal 9 Mel 1960 tentang pembentukan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dengan nama Al-Jami’ah al-Islamiyah al-Hukumiyah dengan melebur PTAIN (yang didirikan berdasarkan PP Nomor 34/1950) dan ADIA (yang didirikan dengan Penetapan Menteri Agama Nomor 1/1957). Mulai saat itu Kementerian Agama memiliki kewenangan independen (lepas dari Kementerian PP&K) untuk mengawasi dan mengurusi IAIN.

Pembukaan IAIN diresmikan oleh Menteri Agama Wahib Wahab di Gedung Kepatihan Yogyakarta pada tanggal 24 Agustus 1960. Hadir dalam peresmian itu Menteri Agama beserta rombongan, para utusan Kedutaan Negara­-negara Islam di Jakarta, para wakil organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan, para pimpinan universitas, para closen dan mahasiswa PTAIN dan ADIA. PTAIN Yogyakarta diubah menjadi Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Syariah, sedangkan ADIA Jakarta menjadi Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Adab. Dari kedua tempat inilah – Yogyakarta dan Jakarta-IAIN dengan cepat berkembang di berbagai daerah di Nusantara beserta fakultas-fakultas cabang yang berada di kota-kota sekitarnya.

Pada tahun 1963, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 tentang Pembentukan IAIN disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 1963. Menurut peraturan yang barn ini, sekurang-kurangnya 3 (tiga) fakultas dapat digabung menjadi satu IAIN tersendiri dengan Keputusan Menteri Agama. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, Menteri Agama kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 49 Tahun 1963 tertanggal 25 Pebruari 1963 tentang pemisahan IAIN menjadi dua institut yang berdiri sendiri. Yang pertama berpusat di Yogyakarta dengan 3 (tiga) fakultas, yaitu: Fakultas Syarlah,

Fakultas Ushuluddin. dan Fakultas Tarbiyah, sementara yang kedua berpusat di Jakarta. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 1965 tertanggal 1 Juli 1965, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Al-Jami’ah al-Islamiyah al-Hukumiyah di Yogyakarta diberi nama “Sunan Kalijaga”, nama salah seorang dari Wali Songo (Sembilan Wali) tokoh-tokoh termasyhur penyebar agama Islam di wilayah Nusantara, dan Sunan Kalijaga dikenal sebagai tokoh penyebar Islam di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta sehingga selanjutnya IAIN di Yogyakarta tersebut dikenal dengan nama IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Cikal Bakal PTAI di Indonesia

Bermula dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sampai dengan tahun 1972 telah berdiri 13 IAIN induk yang tersebar di 13 Kota Propinsi dengan cabang-cabangnya di kota-kota sekitarnya. Pada tahun yang sama, Menteri Agama-yang saat itu dijabat oleh A. Mukti Ali mengeluarkan kebijakan rasionalisasi fakultas-fakultas cabang yang tidak memenuhi syarat, diatur dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1972. Dari 104 fakultas pada 13 IAIN, 62 fakultas cabang yang berada di Kota Kabupaten terkena rasionalisasi dengan phasing out system untuk selanjutnya disalurkan ke induknya di Kota propinsi. Dengan berdirinya IAIN Sumatera Utara pada tahun 1973, jumlah IAIN bertambah menjadi 14 IAIN.

Dengan latar sejarah  kelahiran IAIN hingga ada IAIN Syekh Nurjati saat ini. dapat dinyatakan bahwa Pendirian IAIN merupakan perwujudan dari gagasan dan hasrat umat Islam untuk membangun sistem pendidikan yang integratif-holistik dalam berbagai disiplin ilmu dalam rangka memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap lembaga pendidikan tinggi yang mampu menghasilkan ulama, sarjana, cendekiawan. intelektual yang profesional dan berakhlak al­karimah.[13]

Berdirinya IAIN Syekh Nurjati Cirebon mengungkapkan kisah perjuangan umat Islam Indonesia yang panjang dan penuh liku-liku sejak berdirinya ADIA (1957) di Yogyakarta hingga menjadikan IAIN Syekh Nurjati Cirebon sekarang ini. Setelah melewati perjalanan sejarah yang panjang, IAIN di seluruh Indonesia hingga kini berjumlah 17 IAIN dan 33 IAIN Syekh Nurjati yang tersebar di pelosok tanah air Indonesia, ada enam yang berubah status menjadi UIN. Salah satu IAIN Syekh Nurjati tersebut berkedudukan di Cirebon, dengan nama IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang didirikan pada tanggal 00 bulan 1999 M yang bertepatan dengan 00 bulan 0000 1388 H. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 00 Tahun 0000.

Semula IAIN Syekh Nurjati Cirebon awal berdirinya adalah fakultas tarbiyah yang menginduk ke IAIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai perguruan tinggi di lingkungan Departemen Agama. Fakultas yang ada dan dibina terdiri dari Fakultas Ushuludin, Fakultas Syari’ah, Fakultas Tarbiyah di Bandung. Menginjak tahun 1970 dalam rangka rayonisasi, Fakultas Tarbiyah di Bogor dan Fakultas Syari’ah Sukabumi yang semula berinduk kepada IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta digabungkan pada Fakultas Induk di Bandung.

Sedangkan untuk Fakultas Tarbiyah Cirebon yang semula berafiliasi pada IAIN Syarief Hidayatullah, pada tanggal 5 Maret 1976 berpindah induk ke IAIN Sunan Gunung Djati Bandung. Hal tersebut juga terjadi pada Fakultas Syari’ah di Serang yang awalnya berafiliasi pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan waktu yang sama berubah menjadi  Fakultas Syari’ah di bawah koordinasi IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.[14]

Setelah diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1997, tanggal 21 Maret 1997, Fakultas Tarbiyah Cirebon menjadi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dan Fakultas Syari’ah Serang menjadi IAIN Syekh Nurjati Serang. Dengan pertimbangan di atas, maka pemerintah dalam hal ini Departemen Agama, melakukan perombakan yang sangat strategis dengan merubah status dari fakultas-fakultas cabang di lingkungan IAIN di seluruh Indonesia menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (IAIN Syekh Nurjati) berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1997.

Sejarah IAIN Syekh Nurjati Cirebon tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan Umat islam Indonesia, khususnya mereka yang ada di Cirebon. Situasi sosial perguruan tinggi politik bangsa Indonesia pada awal tahun 1960-an yang diwarnai oleh berkembangnya faham komunis (PKI), telah mendorong Umat Islam untuk menjadikan lembaga pendidikan sebagai salah satu medan perjuangan mereka.

Dalam kaitannya itu, kehadiran perguruan tinggi Islam menjadi tuntutan obyektif karena banyaknya lulusan sekolah-sekolah Islam, seperti Madrasah dan IAIN Syekh Nurjati setingkat sekolah lanjutan atas yang ingin melanjutkan studi dan adanya dorongan untuk mempersiapkan tenaga birokrasi yang selama ini banyak diisi oleh hasil didikan kolonial yang tidak mungkin mengemban aspirasi umat Islam. ** Dr. H. Djono, MA

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.

Catatan Setelah Formulir Komentar