Teori Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan | Pengelolaan Keuangan Daerah

0 20

Dalam membedah masalah penelitian seiring dengan beberapa pengertian tentang pengelolaan keuangan daerah (Baca: Krisis Ekonomi dan Kepercayaan di Indonesia), ada beberapa pengertian teori sebagai sudut pandang agar lebih jelas, antara lain; (1) Teori Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan; (2) Teori Residu; (3) Teori Syari’at Islam.

Teori Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan

Teori Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan pada mulanya lahir akibat dari kekuasaan raja yang absolut di eropa barat. Disatu aspek hal itu betujun mencegah tumbuhnya kekuasaan ditangan satu orang, sedankan diaspek lain agar ada jaminan terhadap hak-hak azasi manusia. Ajaran ini oleh Immanuel Kant disebut sebagai doktrin “Trias Politika“ Montsquieu. Dasar pemikiran doktrin Trias Politika sebelumnya pernah ditulis oleh Aristoteles dan kemudian dikembangkan oleh John Locke.

John Lock dalam bukunya Two Treatises on  Civil Goverment yang terbit tahun 1690 ,membagi kekuasaan negara itu atas tiga cabang kekuasaan, pertama kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif)  kedua kekuasaan melaksanakan undang-undang (eksekutif) ketiga kekuasaan federatif. Kekuasaan eksekutif menurut John Lock meliputi kekuasaan meleksanakan atau mempertahankan undang-undang termasuk mengadili. Kekuasaan federatif adalah kekuasaan yang meiputi sema kekuasaan yang tidak termasuk dalam kekuasaan eksekutif, dan legislatif, yang meliputi hubungan luar negeri.

Hal itu dipertegas oleh pula oleh C.F.Strong (Monterquieu pertama kali mengemukakan dalam bukunya “Esprit des lois“, dia berkesmipulan bahwa apabila kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada orang atau lembaga yang sama, tidak akan ada kemerdekaan dan berbahaya karena sama halnya dengan monarki atau tirani.

Tentang masalah yang sama, M.Oosterhagen menjelaskan “In this respect, the founding fathers resorted to such writers as Lock and Montesquieu,who both had stated that separation of power would provide a safeguard against abuse of power“. (dalam hal ini, para pendiri negara berusaha untuk mengutip pendapat penulis-penulis seperti Lock dan Monesquieu yang meyatakan, bahwa pemisahan kekuasaan dapat memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan). Lebih lanjut M.Oosterhagen menyatakan “tujuan dari pemisahan kekuasaan yang diperkenalan oleh Lock adalah sebagai pengawasan dan pembatasan kekuasaan “.

Menurut Bagir Manan, teori pemisahan kekuasaan ini dalam perkembangannya ternyata beberapa negara modern jarang menerapkannya secara murni (materiel)  karena selain tidak praktis juga meniadakan sistem pengawasan atau keseimbangan antara cabang kekuasaan yang satu dan yang lain juga dapat menimbulkan kesewenang-wenangan menurut atau didalam lingkungan masing-masing cabang kekuasaan tersebut.

Pandangan serupapun dianut oleh Hans Kelsen,”tidak mungkin untuk menetapkan batas-batas yang memisahkan fungsi-fungsi tersebut satu sama lainnya, sejak adanya perbedaan antara pembentuan dan penerapan hukum yang didasarkan pada dualisme kekusaan legislatif dan eksekutif (dalam arti luas) dan itu sifatnya relatif.

Di Indonesia UUD 1945 menganut dan mempraktekan teori pemisahan kekuasaan secara formil. Hal ini terbukti adanya keterkaitan antara semua lembaga negara tinggi dan saling bekerja sama dalam bidang tertentu,seperti halnya hubungan antara DPR dengan Presiden

Keduanya memiliki kekuasaan membentuk undang-undang ,menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara dan bidang lainnya.keterkaitan dan kerja sama antara kedua lembaga negara tersebut tentu dalam hubungan kesetaraan dan kemitraan.

Kesetaraan dan kemitraan sebenarnya sebenarnya telah mendapat landasan yang kuat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, terutama melalui prinsip yang terkandung dalam sila-sila pancasil, yaitu keseimbangan, keserasian dan keselarasan.konsep atau prinsip tersebut dipopulerkan hubungan“ equilibrium“ oleh Sri Sumantri. Hubungan yang demikian disebut hubungan seimbang, selaras dan serasi, sehingga tidak terjadi saling dominasi yang sering terjadi dalam sistem presidentil ataupun sisten parlementer. Sistem presidenil identik dengan betapa kuatnya presiden sehingga tidak dapat dijatuhkan seblun masa jabatan berahir.

Sementara sistem parlementer perdana menteri dapat dipecat dari jabatannya melalui dua cara, Pertama melalui mosi tidak percaya yang biasanya diajukan oleh oposisi atau koaisi oposisi. Kedua, Perdana Menteri dapat dipecat oleh partai politiknya diluar setting badan legslatif. Artinya dalam sistem parlementer legislatif sangat kuat karena dapat menjatuhkan eksekutif kapan saja dengan alasan dan prosedur tertentu.

Bentuk pembagian kekuasaan sebagaimana diuraikan diatas identik dengan istilah pemencaran kekuasaan secara horizontal dalam pada itu pemencaran kekuasaan secara vertikakal adalah melahirkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom yang memikul hak desentraisasi.

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara etimologi pengelolaan berasala dari kata “kelola” (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan.

Selanjutnya Baca (Teori Residu dan Teori Syari’at Islam)

Oleh: Dr. Sugianto, SH,MH

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.

Catatan Setelah Formulir Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.