Teori Residu dan Teori Syariat Islam

0 742

Selanjutnya  Teori-teori tentang pengelolaan keuangan daerah  setelah Teori Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan yaitu Teori Residu dan Teori Syariat Islam

Teori Residu

Teori Residu (Penyerahan Sisa atau Kewenangan) adalah Pembagian urusan pemerintahan yang diamanatkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mencenninkan kesamaan dengan sistem penyerahan sisa kewenangan atau kekuasaan (reserve of power) di negara federal. Dengan dianutnya sistem penyerahan kewenangan sisa (reserve of power) sebagaimana dhegaskan dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah cenderung menafsirkannya secara baku dan menganggap bahwa semua kewenangan diluar kewenangan pusat adalah menjadi kewenangan daerah.

Teori Syari’at Islam

Al-Quran dan Sunnah adalah merupakan dua dari empat sumber Syariat dimana alquran merupakan sumber pertama dan utama dalam Islam diturunkan secara bertahap dalam bahasa arab, ia mengandung wahyu-wahyu yang Allah beritahukan kepada manusia melalui nabi Muhamad SAW.Rosul-Nya yang terakhir,sedangkan sunnah merupakan seluruh perbuatan dan ucapan Nabi Muhamad.sebagaimana hal itu dikisahkan oleh para sahabatnya.

Berkaitan dengan bagaimana hubungan antara rakyat dengan pemerintah,al-Qur’an telah menetapkan suatu prinsip yang dapat dinamakan sebagai prinsip ketaatan rakyat.prinsip itu ditegaskan didalam surah an -Nisa/4;59 yang bunyinya.

“Hai orang-orang yang beriman,taatilah Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya serta orang-orang yang berwenang diantara kamu.Apabila kamu berbeda pendapat tentang sesuatu hal,maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul-Nya (Sunnah) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih akibatnya“.

Hazairin menafsirkan “menaati Allah ialah tunduk kepada ketapan-ketetapan Allah“, “menaati rasul“ yaitu tunduk kepada ketetapan-ketetapan rasul yaitu Nabi Muhamad.saw.dan menaati “ulil amri“ ialah tunduk kepada ketetapan-ketetapan petugas-ptugas kekuasaan masing-masing dalam lingkungan tugas kekuasaannya.

Prinsip ketaatan mengandung makna bahwa seluruh rakyat tanpa kecuali berkewajiban menaati pemerintah,para sarjana hukum islam sependapat bahwa kewajiban rakyat untuk menaati penguasa atau perintah itu menerapkan prinsip-prinsip nomokrasi islam,dengan perkataan lain,selama penguasa atau pemerintah tidak bersikap zalim (otoliter, diktator) selama itu pula rakyat wajib taat dan tunduk kepada penguasa.

Dengan demikian prinsip ketaatan rakyat mengikat rakyat secara alternatif dan melalui prinsip ini pula rakyat berhak untuk mengoreksi setiap kekeliruan yang dilakukan oleh penguasa.inti dari koreksi rakyat terhadap penyimpangan yang dilakukan penguasa adalah berupa teguran dan nasehat agar penguasa menyadari kekeliruannya dan kembali kepada ketetapan-ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Apabila penguasa yang keliru itu telah menyadari kekeliruannya,maka rakyat boleh menaatinya untuk selanjutnya,s ebaliknya apabila penguasa yang keliru itu tidak mau menyadari kekeliruannya maka rakyat tidak wajib menaatinya lagi dan penguasa separti itu harus segera mengundurkan diri atau dihentikan dari jabatannya.

Dari segi prinsip ketaatan dapat pula diartikan bahwa penguasa, kecuali memiliki hak ketaatan rakyat terhadapnya, ia atau mereka berkwajiban pula kepentingan-kepentingan rakyat banyak, penguasa dalam menjalankan kekuasaannya tidak boleh mengabaikan kepentingan-kepentingan umum. Dalam nomokrasi Islam, penguasa wajib mendahulukan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan pribadi. Dengan demikian ketaatan rakyat terhadap penguasa mengandung suatu azas timbal balik,dari suatu segi rakyat wajib taat dan tunduk kepada penguasa, tetapi dari segi lain penguasa wajib memperhatikan kemaslahatan umum dan melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi Islam.

Menurut Ryass Rasyid (2001;211) berpendapat bahwa kebijaksanaan otonomi daerah memberikan otonomi yang sangat luas kepada Pemerintah daerah kabupaten/kota, hal ini ditempuh dalam rangka mengembalikan harkat dan martabat masyarakat di daerah denga memberikan peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di daerah, peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah, dan penciptaan berpemerintahan yang baik (good governance).

Otonomi daerah yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan korelasianya dengan Undang-udang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa penyelenggaraan otonomi daerah berorientasi pada kesejahraan rakyat, hal ini dapat dipadukan dengan konsep syariat Islam sebagai perangkat tatanan nilai dalam meningkatkan kualitas keumatan suatu masyarakat dalam semua aspek kehidupan. Syariat Islam diasosiasikan secara normatif mengandung pesan-pesan norma untuk segala aspek kehidupan yang dapat menjadi rujukan atau pedoman dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah itu sendiri baik dalam aspek  ekonomi, sosial, maupun supremasi hukum.   Hal  ini  merupakan  sebuah   peluang  dan  sekaligus  tantangan  bagi penerapan syariat Islam dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Sumber Tulisan: 

Strong. C.F,1952,   Modern Political konstitions: An Introduction to The Comparat’tv-Study of Their History and Excisting form, Sidgwick & Jackson Limited, London, him 100.

Oleh: Dr. Sugianto, SH,MH

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG BERIMPLIKASI TERHADAP PIDANA ADMINISTRASI DIHUBUNGKAN DENGAN PP  NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH JO UU NOMOR 20 TAHUN 2001  TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Untuk mendapatkan makalah lengkapnya silahkan download dibawah ini:

Download-1

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.

Catatan Setelah Formulir Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.