Take a fresh look at your lifestyle.

Mengenal Lebih Dalam Undang-Undang ITE Baru

0 41

Pada tanggal 27 Oktober 2016, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah, sepakat menyetujui disyahkannya Rencana Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE). Hari ini, sebagaimana dapat dibaca dan didengar dari berbagai pemberitaan baik elektronik maupun cetak, RUU dimaksud, sudah genap 30 hari yang berarti hari ini, RUU dimaksud harus sudah mendapat nomor resmi dari di Sekretariat Negara. Karena itu, Undang-undang dimaksud, sejak hari senin, 28 Nopember 2016, telah berlaku efektif

Sebenarnya hanya Revisi UU

RUU ITE sebenarnya hanya merupakan revisi atas beberapa pasal yang berlaku pada Undang undang nomor 11 tahun 2008. UU ini mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Perubahan dimaksud terletak pada:

Pertama, adanya penambahan pasal hak untuk dilupakan, yakni terdapat pada pasal 26. Pasal itu menjelaskan seseorang boleh mengajukan penghapusan berita terkait dirinya pada masa lalu yang sudah selesai misalnya secara hokum. Seorang tersangka yang terbukti tidak bersalah di pengadilan, maka dia berhak mengajukan ke pengadilan agar berbagai pemberitaan tersangka dirinya dihapus dari berbagai pemberitaan yang sebelumnya muncul.

Kedua. Waktu hukuman penjara terkait pencemaran nama baik, penghinaan dan sebagainya dikurangi menjadi di bawah lima tahun. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 21 KUHAP, tersangka selama masa penyidikan tak boleh ditahan karena hanya disangka melakukan tindak pidana ringan yang ancaman hukumannya penjara di bawah lima tahun.

Ketiga. Tafsir atas Pasal 5 terkait dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah di pengadilan. UU ITE yang baru mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dokumen elektronik yang diperoleh melalui penyadapan (intersepsi) tanpa seizin pengadilan tidak syah sebagai alat bukti.

Keempat. Penambahan ayat baru dalam Pasal 40. Pada ayat tersebut, pemerintah berhak menghapus dokumen elektronik yang terbukti menyebarkan informasi yang melanggar undang-undang. Informasi yang dimaksud terkait pornografi, SARA, terorisme, pencemaran nama baik, dan lainnya.

Jika situs yang menyediakan informasi melanggar undang-undang merupakan perusahaan media, maka akan mengikuti mekanisme di Dewan Pers. Namun, bila situs yang menyediakan informasi tersebut tak berbadan hukum dan tak terdaftar sebagai perusahaan media (nonpers), pemerintah bisa langsung memblokirnya. Lyceum Indonesia

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.

Catatan Setelah Formulir Komentar