Undang-undang Kompetensi Guru | Mengurai Benang Kusut Pendidikan Part – 4

0 32

Undang-undang Kompetensi Guru. Meningkatkan kualifikasi dan standar guru bermutu, pemerintah akhirnya melahirkan Undang-undang. UU tersebut mengatur seperti apa guru yang dianggap patut dan layak mentransformasikan ilmu kepada peserta didik. Selain tentu guru dituntut mentransformasi nilai etik-metafisik kepada peserta didik agar menjadi manusia beretik.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, akhirnya malahirkan Undang- undang. UU itu dikenal dengan UU Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005. UU ini dilahirkan dengan semangat mempercepat pembangunan nasional dalam bidang pendidikan. Upaya percepatan itu diwujudkan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain tentu meningkatkan kualitas manusia Indonesia,

Manusia berkualitas menurut UU tersebut adalah mereka yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Ia juga menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Kualitas manusia yang demikian, diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab. Tetapi tentu segalanya harus berdasar pada Pancasila dan UUD 1945.

UU dan Inovasi Pendidikan

Undang-undang tadi, menurut peneliti telah mengandung unsur inovasi yang cukup tinggi. UU ini diharap dapat melahirkan kualitas manusia terdidik yang holistik yang diawali dari pembentukkan guru yang profesional. UU ini dalam bahasa lain, dapat pula menjadi salah satu jawaban pemerintah atas tuntutan kaum pendidikan.

Jawaban yang menggaransi terlaksananya high touch and high tech. Jika rumusan ini benar-benar terjadi, maka,  long lasting values akan dapat dilaksanakan. Ini akan menjadi daya untuk menghasilkan percepatan ekstra dalam setiap sektor pembangunan.

Disebut demikian, karena UU di atas telah menempatkan upaya pencapaian tujuan pendidikan. Tujuan tadi, diletakkan pada sosok guru. Guru yang bukan hanya sekedar cerdas dari sisi penguasaan kognisi, tetapi juga guru yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tentu selain karena ia dituntut profesional dalam bidang kerja yang digelutinya.

UU tadi, dianggap akan lebih urgen lagi, sebab kelambatan pendidikan selama ini, karena pendidikan gagal merumuskan covert behavior (berpikir untuk tahu dan mengerti) yang berkenaan dengan faktor kecerdasan mental dan emosional spiritual sekaligus bagi peserta didik. Kecerdasan dimaksud menyangkut daya atau kapasitasnya, berikut metode kerjanya, yaitu berpikir.

UU Nomor 14 tahun 2005 ini, sejauh yang dapat saya analisa memiliki linieritas dengan UU di atasnya, yakni Pancasila dan UUD 1945, yang dalam banyak hal menghendaki adanya keseimbangan, antara aspek jasmani dan ruhani didalam membangun aspek kebangsaan; jiwa dan raga, materil dan immateril. UU ini, juga sejalan dengan UU sebelumnya, yakni UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagaimana tertulis dalam Bab II Pasal 3 yang menyebutkan bahwa tujuan pendidikan di Indonesia itu untuk:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

Tujuan Pendidikan berdasar Nalar UU

Lebih lanjut dalam UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 menyebut bahwa pendidikan di Indonesia berfungsi untuk: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban baiigsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 7nanusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab.

Terkait dengan persoalan kompetensi guru, secara mudah dapat dibaca dalam UU Nomor 14 tahun 2005, Bab 1, Pasal 1 ayat 10) yang menyebutkan bahwa: “Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”. Dijelaskan dalam bab IV Pasal 8 bahwa: “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Rumusan tujuan pendidikan nasional yang bercita-cita mengembangkan berbagai potensi peserta didik tadi, disertai dengan cita-cita pembentukan karakter bangsa sebagaimana dapat dipahami melalui dua UU tadi, maka pengundangan kompetensi guru melalui UU Nomor 14 tahun 2005 dapat dianggap sebagai road map menuju pembangunan bangsa. Road map itu, bersifat holistik dan universal dalam membangun bangsa yang maju dan sekaligus beradab.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.

Catatan Setelah Formulir Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.